Suasana rapat di ruang Komite Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Filipina mendadak tegang ketika Anggota DPR dari Fraksi ACT Teachers sekaligus Wakil Pemimpin Minoritas, Antonio Tinio, melontarkan kritik pedas terhadap arah kebijakan Departemen Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan (DOLE). Dalam dengar pendapat mengenai usulan anggaran DOLE untuk tahun 2027, Tinio menyoroti pergeseran fokus kementerian tersebut yang dinilai semakin menjauh dari fungsi utamanya.
Tinio menegaskan bahwa lonjakan anggaran yang terus bertambah untuk program-program bantuan tunai darurat atau yang biasa dikenal sebagai "ayuda", telah mengubah wajah DOLE dari sebuah lembaga pembina ketenagakerjaan menjadi sekadar lembaga penyalur bansos. Fenomena ini, menurutnya, menjadi indikasi mengkhawatirkan tentang bagaimana pemerintah memandang isu pengangguran dan kesejahteraan buruh di negara tersebut.
Pergeseran Fungsi Jadi "Lembaga Ayuda"
Dalam persidangan tersebut, Tinio mempertanyakan alokasi dana yang terdistribusi dalam skema anggaran DOLE tahun 2027. Menurut data yang dipaparkan, sebagian besar tambahan dana justru dialokasikan untuk program kerja sementara dan bantuan dana tunai langsung bagi pekerja terdampak krisis, ketimbang dialokasikan untuk perbaikan struktur industri atau penciptaan lapangan kerja permanen.
"Kita melihat tren yang sangat memprihatinkan di mana DOLE secara perlahan bertransformasi menjadi sekadar lembaga bantuan sosial atau ayuda agency. Padahal, tugas utama kementerian ini adalah menciptakan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan, bukan memelihara ketergantungan masyarakat pada bantuan jangka pendek," tegas Tinio di hadapan para anggota komite.
Tinio menilai bahwa bantuan langsung memang dibutuhkan dalam kondisi darurat ekstrem, namun jika porsinya terus membesar setiap tahun tanpa ada strategi keluar (exit strategy) yang jelas, hal tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah dalam membangun perekonomian nasional yang tangguh. Ia menekankan bahwa skema bantuan darurat tidak boleh menggantikan kewajiban negara dalam menyediakan lapangan kerja formal.
Perbandingan Dampak Program Ketenagakerjaan
Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kritik yang disampaikan, berikut adalah analisis perbandingan antara fokus bantuan tunai jangka pendek (ayuda) dengan program pengembangan tenaga kerja jangka panjang:
| Indikator | Program Bantuan Tunai (Ayuda) | Program Pembinaan Kerja Berkelanjutan |
|---|---|---|
| Durasi Manfaat | Jangka pendek (beberapa minggu/bulan) | Jangka panjang dan berkelanjutan |
| Peningkatan Keterampilan | Sangat minim atau tidak ada | Signifikan melalui pelatihan vokasi |
| Stabilitas Ekonomi Pekerja | Hanya menunda krisis finansial | Meningkatkan daya tawar dan penghasilan tetap |
| Beban Anggaran Negara | Cenderung konsumtif dan berulang | Investasi produktif berjangka panjang |
Tantangan Sektor Ketenagakerjaan dan Harapan Baru
Kritik dari Tinio ini muncul di tengah sorotan publik terhadap tingginya angka pekerja informal dan fenomena sistem kerja kontrak yang masih menjamur di Filipina. Banyak pihak menilai bahwa pemerintah kerap memilih jalur pintas dengan menggelembungkan dana bantuan darurat untuk meredam keresahan sosial, ketimbang menyelesaikan masalah struktural seperti ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch) dan kurangnya investasi industri manufaktur.
Para pengamat ketenagakerjaan menyetujui pandangan Tinio bahwa keberhasilan kebijakan tenaga kerja tidak boleh diukur dari seberapa banyak bansos yang disalurkan, melainkan seberapa banyak warga yang berhasil keluar dari jerat kemiskinan melalui pekerjaan yang layak. Dalam alokasi anggaran 2027 ini, publik berharap adanya koreksi signifikan agar dana rakyat dapat disalurkan ke sektor-sektor yang benar-benar produktif.
Dengan bergulirnya perdebatan anggaran ini, pembahasannya diperkirakan akan berlangsung alot di DPR. Parlemen dituntut untuk mengawal agar DOLE kembali ke mandat aslinya: melindungi hak-hak buruh, memastikan upah yang layak, dan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang tangguh menghadapi tantangan global.
Comments (0)