MANILA — Sara Duterte Salahkan Marcos Jr Atas Krisis Banjir Nasional

Bencana banjir besar yang kembali merendam berbagai wilayah di Filipina tidak hanya meninggalkan penderitaan mendalam bagi ribuan warga yang harus menerjang luapan air keruh, tetapi juga memicu pertunjukan perselisihan politik yang kian panas di Manila. Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah melontarkan tuduhan tajam kepada Presiden Ferdinand Marcos Jr., seolah-olah seluruh kebobrokan infrastruktur dan krisis banjir nasional saat ini sepenuhnya merupakan kesalahan pemerintahan yang sedang berjalan.

Pernyataan menohok tersebut disampaikan Sara di hadapan para pendukungnya sesaat setelah proses pendaftarannya di pengadilan ditunda hingga September 2026. Langkah Sara yang melemparkan seluruh kesalahan ke pundak Marcos Jr. dinilai banyak pihak sebagai bentuk amnesia politik yang disengaja. Ia seolah menutup mata bahwa krisis kronis ini merupakan buah dari kegagalan sistemik yang berlangsung selama berdekade-dekade, termasuk di masa pemerintahan ayahnya sendiri, mantan Presiden Rodrigo Duterte.

Amnesia Politik di Tengah Penderitaan Rakyat

Kondisi masyarakat yang terpaksa bertahan hidup di tengah genangan air banjir adalah realitas pahit akibat perencanaan infrastruktur yang buruk. Publik mengingatkan bahwa Rodrigo Duterte memiliki waktu selama enam tahun penuh di Malacañang untuk membenahi sistem pengendalian banjir dan tata kelola pekerjaan umum. Namun, alih-alih menyelesaikan masalah, periode tersebut justru diwarnai oleh berbagai tuduhan penyimpangan dan kegagalan eksekusi proyek skala besar.

Sikap diam Sara di masa lalu kini menjadi bumerang bagi narasi politik yang coba ia bangun. Saat sang ayah berkuasa, sejumlah kontraktor yang memiliki keterkaitan erat dengan orang dekat istana disinyalir memenangkan berbagai proyek bernilai fantastis. Salah satu nama yang mencuat dalam berbagai laporan investigasi adalah Senator Bong Go, yang keluarganya dilaporkan mengamankan sejumlah kontrak pekerjaan umum dan penanggulangan banjir di wilayah Davao dan sekitarnya.

Berikut adalah kilas balik ringkas mengenai dinamika pengelolaan infrastruktur di dua era pemerintahan Filipina:

Dugaan Skandal Kontrak dan Kegagalan Pengendalian Banjir

Kritik keras kini mengarah pada standar ganda yang ditunjukkan oleh Sara Duterte. Saat perusahaan-perusahaan konstruksi yang terhubung dengan lingkaran dalam kekuasaan ayahnya meraup untung dari proyek penanggulangan banjir, tidak ada kemarahan atau evaluasi kritis yang keluar dari mulutnya. Kini, ketika hubungan politik antara dinasti Duterte dan Marcos pecah, isu krisis infrastruktur mendadak dijadikan amunisi utama untuk menyerang lawan politiknya.

"Menyalahkan satu pihak atas bencana yang diakibatkan oleh pembiaran berdekade-dekade adalah penghinaan terhadap kecerdasan rakyat Filipina yang setiap tahun harus menanggung akibatnya," tegas seorang pengamat politik lokal di Manila.

Masalah penanggulangan banjir di Filipina mencakup berbagai aspek mendasar yang belum terselesaikan hingga saat ini, antara lain:

• Perencanaan yang Buruk: Proyek infrastruktur sering kali dibangun tanpa studi dampak lingkungan yang memadai dan terintegrasi.
• Pelaksanaan Proyek yang Lambat: Banyak proyek kendali banjir mangkrak atau dikerjakan secara asal-asalan oleh pihak ketiga.
• Dugaan Korupsi Sistemik: Pengalokasian dana publik yang besar rawan disalahgunakan oleh jaringan politik patronase.

Tanggung Jawab Kolektif yang Harus Diakui

Kegagalan mengatasi banjir bukan sekadar masalah administrasi hari ini, melainkan akumulasi dari ketidakmampuan kepemimpinan lintas generasi. Pihak penilai independen menegaskan bahwa kepemimpinan Rodrigo Duterte memegang porsi tanggung jawab yang besar karena tidak memanfaatkan mandat enam tahunnya untuk mereformasi sektor pekerjaan umum secara mendasar. Kekecewaan publik semakin membuncah ketika retorika politik saling tuduh justru lebih menonjol dibandingkan solusi konkret untuk menyedot air banjir yang masih merendam rumah-rumah warga.

Pada akhirnya, rakyat Filipina membutuhkan langkah nyata, bukan permainan narasi politik yang berusaha menghapus dosa masa lalu. Selama para pemimpin politik terus berlindung di balik retorika dan menolak mengakui kegagalan kolektif masa lalu, krisis infrastruktur di negeri tetangga ini dipastikan akan terus berulang setiap musim hujan tiba.