MANILA — Saksi Ahli Tegaskan Uang Tunai Tanpa Laporan SALN Langgar Hukum

Dugaan pelanggaran transparansi harta kekayaan kembali memanaskan panggung politik Filipina. Mantan Ketua Pengadilan Banding Antikorupsi Sandiganbayan, Amparo Cabotaje-Tang, menegaskan bahwa pejabat publik yang tidak mencantumkan kepemilikan uang tunai secara terpisah dalam Laporan Harta Kekayaan dan Kewajiban Bersih (Statement of Assets, Liabilities and Net Worth/SALN) telah melanggar hukum negara.

Keterangan penting ini disampaikan Cabotaje-Tang saat hadir sebagai saksi ahli dalam rangkaian sidang pemeriksaan terkait penggunaan anggaran dan transparansi keuangan Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte. Menurutnya, kepatuhan pelaporan bukan sekadar formalitas administratif belaka, melainkan amanat tegas perundang-undangan demi mencegah tindak pidana korupsi.

"Berdasarkan Republic Act 6713, uang tunai yang dipegang langsung (cash on hand) dan uang tunai yang tersimpan di rekening bank (cash in bank) wajib dideklarasikan secara spesifik dan terpisah di dalam SALN," tegas Cabotaje-Tang di hadapan majelis.

Kronologi dan Perkembangan Sidang Akuntabilitas Pejabat Publik

Pemeriksaan terhadap pelaporan aset pejabat tinggi di Filipina ini menarik perhatian luas publik karena melibatkan penggunaan dana rahasia bernilai jutaan peso. Berikut adalah rangkaian peristiwa dan sorotan utama dalam proses persidangan tersebut:

1. Sorotan atas Dana Rahasia: Komite parlemen meneliti alokasi serta pertanggungjawaban dana rahasia (confidential funds) di bawah kepemimpinan Kantor Wakil Presiden dan Departemen Pendidikan yang sebelumnya dipimpin Sara Duterte.
2. Temuan Kejanggalan Dokumen SALN: Munculnya indikasi ketidaksesuaian antara jumlah uang fisik yang dicairkan dengan pelaporan aset resmi pejabat publik yang bersangkutan.
3. Pemanggilan Saksi Ahli Hukum: Parlemen menghadirkan mantan hakim senior Sandiganbayan, Amparo Cabotaje-Tang, guna memberikan pandangan hukum terkait standar baku pengisian formulir SALN.
4. Penegasan Pelanggaran Regulasi: Saksi ahli menyatakan secara terbuka bahwa penggabungan atau penyembunyian pos kas cair melanggar Republic Act No. 6713 (Kode Etik dan Standar Perilaku bagi Pejabat dan Pegawai Negeri).

Urgensi Pemisahan Kas Tunai dan Simpanan Bank

Dalam pemaparannya, Cabotaje-Tang menjelaskan bahwa hukum di Filipina dirancang sangat ketat guna melacak aliran dana mencurigakan. Jika seorang pejabat hanya menuliskan total kekayaan tanpa merinci bentuk likuiditasnya, hal tersebut menciptakan celah manipulasi pelaporan harta.

• Transparansi Likuiditas: Mengetahui secara persis berapa dana likuid yang dipegang pejabat mencegah alibi pencucian uang atau kepemilikan dana gelap.
• Kewajiban Pengungkapan Menyeluruh: Segala bentuk penambahan kas tunai yang signifikan di luar simpanan perbankan wajib dapat dipertanggungjawabkan asal-usul perolehannya.
• Konsekuensi Hukum: Pejabat yang terbukti sengaja memalsukan atau menyembunyikan informasi dalam SALN dapat dikenai sanksi administratif, pemberhentian dari jabatan, hingga tuntutan pidana sumpah palsu (perjury).

Kesaksian ini memperberat tekanan politik terhadap kubu Wakil Presiden Sara Duterte, yang selama beberapa bulan terakhir menghadapi investigasi ketat terkait akuntabilitas anggaran negara. Proses persidangan dan klarifikasi lebih lanjut dipastikan bakal terus bergulir di parlemen Manila.