MANILA — Mantan Hakim Agung Perdebatkan Kuorum Impeachment Sara Duterte

Dramatis dan penuh dengan dinamika hukum yang rumit, suasana di ruang sidang Senat Filipina mendadak memanas pada Rabu (17/9). Majelis hakim impeachment mengundang empat mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Filipina untuk hadir sebagai amici curiae atau sahabat pengadilan. Langkah langka ini diambil demi menjawab satu pertanyaan krusial yang menentukan nasib politik Wakil Presiden Sara Duterte: berapa sebenarnya jumlah suara pasti yang dibutuhkan untuk memvonis bersalah seorang pejabat dalam sidang impeachment?

Berdasarkan Konstitusi Filipina tahun 1987, vonis bersalah dalam proses persidangan impeachment membutuhkan setidaknya dua pertiga suara (2/3) dari seluruh anggota Senat. Secara normal, karena total anggota Senat Filipina berjumlah 24 orang, maka ambang batas dua pertiga tersebut secara sistematis jatuh pada angka 16 suara. Namun, situasi di lapangan saat ini jauh dari kata normal, membuat patokan angka keramat tersebut menjadi perdebatan sengit di antara para ahli hukum ternama negara itu.

Dilema Angka Keramat: Haruskah Tetap 16 Suara?

Tiga mantan Ketua Mahkamah Agung Filipina—Hilario G. Davide Jr., Artemio V. Panganiban, dan Reynato S. Puno—menyampaikan pandangan yang mengejutkan publik. Mereka berpendapat bahwa ambang batas vonis tidak boleh dipatok mati pada angka 16 suara apabila ada anggota Senat yang terhalang secara hukum atau fisik untuk menjalankan tugasnya secara aktif.

Davide Jr., yang juga merupakan salah satu perancang Konstitusi 1987, menekankan bahwa keadilan tidak boleh tersandera oleh kalkulasi matematis yang kaku ketika dinamika keanggotaan Senat sedang terganggu.

"Proses impeachment adalah penegakan keadilan konstitusional. Jika sejumlah senator tidak dapat hadir dan memberikan penilaian yang berdasar karena kendala hukum yang sah, maka kalkulasi ambang batas dua pertiga harus menyesuaikan dengan jumlah anggota Senat yang aktif bertugas," ujar pendapat mayoritas para pakar tersebut.

Kondisi Senat Filipina saat ini memang tengah pincang akibat beberapa skandal dan masalah hukum yang menimpa para anggotanya. Beberapa alasan ketidakhadiran senator meliputi:

• Senator Jinggoy Estrada: Sedang berada di dalam tahanan akibat kasus dugaan penjarahan uang negara (plunder).
• Senator Rodante Marcoleta: Turut ditahan atas dakwaan kasus penjarahan yang terpisah.
• Senator Bato dela Rosa: Berstatus buron dan bersembunyi akibat surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait kejahatan kemanusiaan.
• Senator Loren Legarda: Sedang berada di luar negeri untuk menjalani cuti medis resmi.

Satu Suara Berbeda Demi Menjaga Benteng Konstitusi

Namun, pandangan tersebut tidak disetujui secara mutlak. Mantan Hakim Agung Adolfo S. Azcuna, yang juga ikut merumuskan Konstitusi 1987, memiliki sudut pandang bertolak belakang. Ia menegaskan bahwa ambang batas harus tetap berada di angka mutlak 16 suara tanpa kompromi.

Menurut Azcuna, angka 16 diciptakan oleh penyusun undang-undang dasar sebagai bentuk supermayoritas yang sengaja dirancang tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah proses impeachment dijadikan alat politik pragmatis atau dijatuhkan oleh kelompok minoritas ketika jumlah anggota majelis berkurang.

Implikasi Besar Bagi Masa Depan Politisi Filipina

Perbedaan pandangan di antara para pakar hukum senior ini menempatkan Senat Filipina di persimpangan jalan sejarah. Jika Senat memutuskan untuk menurunkan ambang batas vonis dari 16 suara karena absennya empat senator, maka posisi Sara Duterte akan berada dalam bahaya besar karena pihak oposisi hanya membutuhkan suara yang lebih sedikit untuk memundurkannya dari jabatan Wakil Presiden.

Sebaliknya, jika patokan 16 suara tetap dipertahankan, kubu Sara Duterte mendapatkan keuntungan taktis yang cukup signifikan. Keputusan akhir yang diambil oleh Senat nantinya tidak hanya akan menentukan nasib persidangan sang Wakil Presiden, tetapi juga menjadi preseden hukum baru bagi sejarah ketatanegaraan Filipina di masa depan.