MANILA — Mahkamah Agung Tak Berhak Tentukan Ambang Batas Impeachment Sara Duterte

Suasana ruang sidang Senat Filipina mendadak hening ketika Mantan Ketua Mahkamah Agung, Artemio Panganiban, memberikan pandangan hukumnya yang menohok. Di hadapan para senator yang bertindak sebagai hakim pemakzulan, Panganiban menegaskan bahwa Mahkamah Agung (MA) tidak memiliki kewenangan sedikit pun untuk ikut campur dalam menentukan ambang batas suara (voting threshold) pada persidangan pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte. Ketegangan ini memuncak setelah ketidakhadiran tiga senator-hakim secara berturut-turut memicu perdebatan sengit mengenai keabsahan hitung-hitungan suara akhir.

Pertanyaan krusial tersebut pertama kali dilemparkan oleh Senator-hakim Erwin Tulfo kepada para amici curiae (sahabat istana/ahli hukum yang diundang pengadilan). Tulfo mempertanyakan apakah kuorum dan syarat mayoritas dua pertiga suara harus dihitung berdasarkan total seluruh anggota Senat atau hanya dari jumlah senator yang hadir di ruang sidang. Isu ini menjadi sangat sensitif karena masa depan politik sang Wakil Presiden berada di ujung tanduk.

Independensi Senat dan Prinsip Pemisahan Kekuasaan

Dalam kesaksiannya yang memukau, Panganiban menjelaskan bahwa konstitusi Filipina memberikan wewenang eksklusif kepada Senat untuk mengadili seluruh kasus pemakzulan. Oleh karena itu, yurisdiksi Mahkamah Agung tidak mencakup penentuan aturan internal maupun mekanisme pemungutan suara di dalam lembaga legislatif tersebut saat bertindak sebagai pengadilan impeachment.

"Bukan hak atau kewenangan Mahkamah Agung untuk mendikte Senat mengenai bagaimana mereka menghitung ambang batas suara. Senat adalah penguasa tunggal atas aturan sidang pemakzulan mereka sendiri," tegas Artemio Panganiban saat memberikan keterangan di Senat.

Penegasan ini memberikan sinyal kuat bahwa badan yudisial tidak boleh mengintervensi proses politik konstitusional yang sedang berjalan. Menurut Panganiban, Konstitusi 1987 Filipina secara eksplisit menetapkan bahwa persidangan impeachment adalah panggung independen Senat, sehingga keputusan mengenai interpretasi "dua pertiga suara" sepenuhnya menjadi hak prerogatif para anggota Senat itu sendiri.

Dilema Absensi Senator dan Skenario Pemungutan Suara

Perdebatan ini mencuat akibat absensi tiga senator-hakim dari seluruh rangkaian persidangan sejauh ini. Ketidakhadiran mereka menciptakan kekosongan matematis yang memicu ketidakpastian hukum: apakah persentase kelulusan pemakzulan dihitung dari total 24 anggota Senat, atau cukup dari 21 senator yang aktif hadir?

Berikut adalah perbandingan skenario ambang batas suara yang menjadi bahan perdebatan hangat di parlemen:

Perbedaan dua suara tersebut sangat vital dan bisa menjadi penentu hidup-mati karir politik Sara Duterte. Jika syarat yang digunakan adalah 16 suara, posisi Sara Duterte relatif lebih aman. Namun, jika batasnya turun menjadi 14 suara, posisi sang Wakil Presiden berada dalam ancaman bahaya yang sangat nyata.

Implikasi Politik Bagi Pemerintahan Filipina

Persidangan pemakzulan Sara Duterte ini bukan sekadar urusan hukum teknis, melainkan puncak dari retaknya kubu koalisi pemenang Pemilu Filipina. Hubungan antara keluarga Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan keluarga Duterte yang kian memanas menjadikan ruang sidang Senat sebagai medan tempur politik paling panas tahun ini.

Para pengamat menilai, pernyataan Panganiban memaksa para senator untuk mengambil keputusan berani tanpa meminjam "tangan" Mahkamah Agung sebagai tameng perlindungan. Senat kini memikul tanggung jawab penuh untuk menentukan nasib demokrasi dan stabilitas politik di negeri lumbung padi tersebut. Keputusan mengenai ambang batas suara ini dipastikan akan mencatatkan sejarah baru dalam ketatanegaraan Filipina.