Madani Berkelanjutan Desak Pemerintah Perkuat Strategi Pencegahan Karhutla

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi salah satu perhatian utama yang membayangi berbagai daerah di Indonesia, terutama ketika memasuki siklus musim kemarau. Asap pekat yang menyelimuti wilayah pemukiman, terganggunya kesehatan pernapasan puluhan ribu warga, hingga rusaknya keanekaragaman hayati selalu menjadi skenario buruk berulang setiap tahunnya jika penanganan tidak dilakukan secara fundamental. Melihat siklus tahunan yang terus membahayakan ini, lembaga nirlaba yang bergerak di bidang riset dan advokasi krisis iklim, Madani Berkelanjutan, memberikan peringatan keras. Mereka mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk tidak lagi sekadar bertindak saat api sudah membesar, melainkan memperkuat fondasi pencegahan karhutla dari hulu secara konsisten.

Urgensi Shift Strategi: Pencegahan Dini Dibanding Pemadaman

Selama ini, respon penanganan bencana di lapangan sering kali bersifat reaktif. Ketika titik api (hotspot) sudah meluas dan asap membumbung tinggi di atas tanah gambut, barulah helikopter pemadam (water bombing) dan ribuan personel gabungan dikerahkan. Padahal, memadamkan api yang sudah meresap ke dalam lapisan dalam tanah gambut sangat sulit dan menelan biaya operasional yang sangat fantastis.

Madani Berkelanjutan menekankan bahwa strategi pencegahan harus dijadikan pilar utama dalam tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. Melalui pemantauan titik panas yang ketat, pembasahan kembali lahan gambut yang terdegradasi (rewetting), serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran lahan, risiko karhutla sebenarnya dapat ditekan hingga ke titik terendah.

Berikut adalah perbandingan sederhana antara pendekatan pemadaman reaktif dengan strategi pencegahan proaktif yang disuarakan oleh para peneliti:

Fokus Perlindungan Gambut dan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Salah satu sorotan kritis Madani Berkelanjutan adalah perlindungan terhadap ekosistem lahan gambut. Lahan gambut yang telah dikeringkan melalui pembuat kanal-kanal buatan sangat mudah terbakar pada musim kemarau. Ketika air mengering, lapisan organik tersebut berubah menjadi bahan bakar yang amat reaktif.

"Pencegahan karhutla tidak boleh berhenti pada imbauan di atas kertas semata. Kita membutuhkan aksi nyata di tapak, mulai dari pemulihan tata air lahan gambut hingga ketegasan hukum agar ekosistem vital ini tidak terus dirusak demi kepentingan jangka pendek," tegas peneliti dari Madani Berkelanjutan.

Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk mempertahankan moratorium penundaan izin baru pada area yang terindikasi gambut utuh, serta mengaudit kepatuhan perusahaan pemegang konsesi dalam menjaga kelembapan tanah gambut di area operasional mereka. Penegakan hukum yang konsisten merupakan kunci utama agar memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan lingkungan.

Melibatkan Masyarakat Lokal dan Komunitas Adat

Selain pendekatan kebijakan top-down dari pemerintah, upaya pencegahan karhutla yang berkelanjutan tidak akan optimal tanpa keterlibatan masyarakat lokal dan komunitas adat. Warga di kawasan sekitar hutan merupakan garda terdepan yang paling awal mengetahui dinamika perubahan lingkungan di sekitar mereka.

Pemerintah dan sektor swasta didorong untuk terus memberikan dukungan penuh kepada kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), serta menyediakan insentif ekonomi berbasis kelestarian alam. Langkah ini penting agar warga setempat memiliki alternatif pembukaan lahan pertanian yang ramah lingkungan tanpa perlu lagi menggunakan metode pembakaran.

Jika seluruh elemen bangsa berkolaborasi dari hulu hingga hilir, bencana bencana tahunan kabut asap bukanlah hal yang tak terelakkan, melainkan sesuatu yang sangat bisa kita cegah demi masa depan bumi yang lebih baik.