admin
Kronologi karier Muhammad Prasetyo adalah potret klasik seorang jaksa karier yang menapaki setiap anak tangga birokrasi. Dimulai pada tahun 1983 sebagai Calon Jaksa di Kejaksaan Agung, ia perlahan namun pasti membangun reputasi. Sepanjang 1980-an, ia ditempatkan di berbagai Kejaksaan Negeri di Pulau Jawa, menangani kasus-kasus konvensional mulai dari pencurian hingga pembunuhan. Memasuki 1990-an, kariernya mulai menanjak: ia menjadi Kepala Seksi Pidana Umum, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri di beberapa kota. Titik balik terjadi pada era 2000-an ketika ia dipromosikan ke jajaran eselon satu. Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di beberapa provinsi, ia mengasah kemampuan manajerialnya. Posisi sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) pada tahun 2012 memberinya perspektif tentang pentingnya pengawasan internal — sebuah pengalaman yang kelak membentuk kebijakannya sebagai Jaksa Agung. Puncaknya: pada 20 November 2014, Presiden Jokowi melantiknya sebagai Jaksa Agung dalam Kabinet Kerja. Pelantikannya berlangsung di Istana Negara dan disaksikan para pejabat tinggi negara. Masa jabatannya berakhir pada 21 Oktober 2019, bersamaan dengan pelantikan kabinet baru periode kedua Jokowi. Setelah pensiun, Prasetyo sesekali tampil sebagai pembicara di seminar-seminar hukum, berbagi pengalaman lebih dari 36 tahun mengabdi di Kejaksaan.
Karier Muhammad Prasetyo pada era 2000-an semakin menarik untuk dicermati. Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di beberapa provinsi, ia menghadapi kasus-kasus yang sangat beragam — dari korupsi dana bantuan sosial hingga sengketa tanah adat. Pengalaman di daerah ini memberinya pemahaman yang dalam tentang kompleksitas penegakan hukum di Indonesia yang tidak bisa disamaratakan. Setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangannya sendiri. Ketika menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) pada tahun 2012, ia memprakarsai sistem pengawasan berbasis teknologi yang memungkinkan deteksi dini terhadap penyimpangan. Sistem ini, meskipun sederhana, berhasil mengidentifikasi beberapa kasus pelanggaran yang sebelumnya luput dari pengawasan manual. Sistem ini kelak menjadi cikal bakal Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) yang lebih modern. Pengalamannya di Jampidum, posisi terakhir sebelum Jaksa Agung, memberinya perspektif yang sangat luas tentang penanganan perkara pidana di seluruh Indonesia. Setiap hari ia harus mengambil keputusan tentang kasus-kasus yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat — dari pembunuhan hingga narkotika. Tekanan pekerjaan di Jampidum luar biasa besar, namun ia menjalaninya dengan tenang. Kolega-koleganya menggambarkan Prasetyo sebagai "pendingin ruangan di tengah panasnya Kejaksaan" — selalu tenang, tidak pernah terlihat panik, bahkan dalam situasi yang paling kritis sekalipun. Mungkin justru ketenangan inilah yang membuat Presiden Jokowi memilihnya pada tahun 2014. Indonesia saat itu membutuhkan Jaksa Agung yang stabil, bukan yang sensasional. Prasetyo memenuhi kriteria itu. Selama lima tahun, ia mengemudikan kapal besar bernama Kejaksaan Agung dengan kecepatan sedang namun arah yang pasti — tidak banyak manuver spektakuler, tetapi juga tidak banyak badai yang mengguncang.
Sebagai Jaksa Agung terlama di era reformasi, Muhammad Prasetyo memiliki perspektif yang unik tentang bagaimana memimpin institusi penegakan hukum di Indonesia yang kompleks. Ia menyadari bahwa Kejaksaan adalah institusi yang sudah berusia lebih dari setengah abad dengan budaya organisasi yang mengakar kuat. Mengubah budaya ini tidak bisa dilakukan dengan gegap gempita atau secara revolusioner, melainkan memerlukan kesabaran dan strategi yang matang. Pendekatan Prasetyo adalah "evolusioner" — ia melakukan perubahan secara bertahap, dimulai dari hal-hal yang paling fundamental seperti disiplin administrasi, hingga hal-hal yang lebih kompleks seperti reformasi budaya kerja. Ia sering menggunakan analogi "membalikkan kapal besar" — tidak bisa dilakukan dengan tiba-tiba, harus perlahan tapi pasti. Strategi ini mungkin tidak menghasilkan berita utama yang sensasional, tetapi lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.
Di era Prasetyo, hubungan antara Kejaksaan dan media massa juga mengalami perbaikan. Ia menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik, namun ia juga berhati-hati agar proses hukum tidak terganggu oleh "pengadilan oleh media." Untuk itu, ia menerapkan kebijakan komunikasi yang terukur — setiap perkembangan kasus diumumkan pada waktu yang tepat, setelah bukti cukup dan konstruksi hukum jelas. Ia tidak ingin Kejaksaan menjadi "lembaga pers rilis" yang gemar mengumumkan tersangka tanpa bukti yang kuat, hanya untuk kemudian kalah di pengadilan. Pendekatan ini menuai kritik dari kalangan media yang menginginkan akses lebih besar, namun dihormati oleh kalangan hukum yang menghargai proses yang cermat. Prasetyo juga mendorong juru bicara Kejaksaan di daerah untuk lebih aktif berkomunikasi dengan media lokal, sehingga informasi tentang kasus-kasus di daerah bisa sampai ke masyarakat dengan cepat dan akurat. Kebijakan ini secara bertahap meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan, meskipun survei masih menunjukkan bahwa Kejaksaan adalah salah satu lembaga penegakan hukum yang paling kurang dipercaya — sebuah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan oleh penerusnya.
Salah satu momen paling menantang dalam karier Prasetyo adalah ketika Kejaksaan Agung menjadi sorotan tajam media dalam beberapa kasus kontroversial. Dalam situasi seperti ini, ia menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Tidak seperti beberapa pendahulunya yang cenderung reaktif dan defensif, Prasetyo memilih untuk tidak banyak berkomentar dan fokus pada pekerjaan substantif. "Biarkan fakta yang berbicara di pengadilan," begitu prinsipnya. Strategi ini kadang membuat publik frustrasi karena menginginkan tanggapan yang cepat dan jelas, tetapi Prasetyo percaya bahwa pernyataan yang terburu-buru sering kali kontraproduktif. Ia lebih memilih untuk menunggu hingga proses hukum mencapai tahap yang memungkinkan pengungkapan informasi secara lengkap dan bertanggung jawab. Pendekatan ini memang tidak populer, tetapi sejalan dengan prinsip due process of law yang menjunjung tinggi praduga tak bersalah dan hak-hak tersangka.
Muhammad Prasetyo juga meninggalkan warisan dalam bentuk pengembangan karier para jaksa muda. Ia menerapkan sistem promosi yang lebih transparan dan berbasis merit, mengurangi praktik "like and dislike" yang sebelumnya marak. Jaksa-jaksa muda yang berprestasi didorong untuk mengambil peran yang lebih besar, sementara jaksa-jaksa yang bermasalah diberikan sanksi yang tegas. Sistem ini tidak sempurna — masih ada protes dan klaim ketidakadilan — tetapi setidaknya lebih baik dari sebelumnya. Beberapa jaksa yang dipromosikan di era Prasetyo kini menduduki posisi-posisi penting di Kejaksaan dan menjadi tulang punggung institusi. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan SDM, meskipun hasilnya tidak instan, adalah strategi yang paling berkelanjutan untuk memperkuat institusi. Dalam banyak hal, Prasetyo adalah "pembangun fondasi" — ia meletakkan batu bata yang memungkinkan bangunan Kejaksaan berdiri lebih kokoh, meskipun ia mungkin tidak akan dikenang sebagai arsitek yang paling brilian. Namun, setiap bangunan besar membutuhkan fondasi yang kuat, dan itulah kontribusi Muhammad Prasetyo yang sesungguhnya.
Comments (0)