Jurnalis Daoud Kuttab Sebut Tindakan Israel Sita Gedung PBB Perampokan

Halo pembaca Beritaseputar.com! Isu ketegangan geopolitik di Yerusalem Timur kembali memanas dan mencuri perhatian dunia. Kali ini, langkah tegas pemerintah Israel yang menyita berbagai fasilitas milik Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) memicu kecaman keras dari berbagai pihak. Jurnalis senior berdarah Palestina-Amerika, Daoud Kuttab, secara terbuka menuding tindakan Israel tersebut tak ubahnya seperti aksi perampokan secara terang-terangan (highway robbery).

Penyitaan fasilitas diplomatik dan kemanusiaan ini bukan lagi sekadar perselisihan administratif biasa, melainkan ancaman nyata terhadap keberlangsungan bantuan bagi warga Palestina. Kuttab menyampaikan kritik tajam tersebut dalam sebuah wawancara eksklusif bersama media internasional RT. Ia menyoroti bagaimana properti berstatus resmi PBB, yang seharusnya dilindungi oleh hukum internasional, justru disita secara sepihak untuk dialihfungsikan menjadi bagian dari proyek pembangunan kotamadya Israel.

Kronologi Penyitaan Fasilitas PBB oleh Otoritas Israel

Tindakan pengambilalihan aset yang dilakukan oleh pasukan keamanan Israel telah berlangsung secara bertahap dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan laporan resmi, berikut adalah urutan kejadian dan deretan properti PBB yang menjadi sasaran kebijakan tersebut:

• Penyitaan Pusat Pelatihan Kalandia: Pada pekan lalu, pasukan keamanan Israel secara resmi mendatangi dan mengambil alih Pusat Pelatihan Vokasi Kalandia milik UNRWA yang berlokasi di Yerusalem Timur. Pemerintah Israel menolak hak klaim UNRWA atas lahan tersebut dan berencana mengubah fungsinya demi proyek pembangunan kota.
• Penggusuran Markas Besar Sheikh Jarrah: Sebelum insiden Kalandia, pada awal tahun ini otoritas Israel telah lebih dulu menyita dan merubuhkan sebagian kompleks bekas markas besar UNRWA yang terletak di lingkungan strategis Sheikh Jarrah.
• Pengalihan Aset Secara Sepihak: Seluruh properti yang telah disita secara fisik langsung diserahkan kepada pihak Kotamadya Yerusalem bentukan Israel tanpa memegang izin atau otorisasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pernyataan Menohok Daoud Kuttab: "Ini Perampokan di Jalan Raya"

Dalam wawancaranya bersama pembawa acara RT, Rory Suchet, Daoud Kuttab menyuarakan keprihatinan dan kekecewaan mendalam atas ketidakmampuan komunitas internasional dalam menghentikan langkah Israel. Menurutnya, tindakan mengambil aset PBB tanpa dasar hukum internasional adalah preseden buruk bagi diplomasial global.

"Israel secara harfiah mencuri, mengambil alih gedung-gedung UNRWA, dan menyerahkannya kepada kotamadya Yerusalem Israel. Ini adalah perampokan terang-terangan di jalan raya, secara harfiah mencuri properti PBB tanpa otoritas apa pun," tegas Daoud Kuttab dengan nada ketus.

Dampak Terhadap Layanan Kemanusiaan dan Pengungsi Palestina

Langkah agresif ini memicu keprihatinan luas karena UNRWA selama ini berfungsi sebagai urat nadi kehidupan bagi jutaan pengungsi Palestina. Pusat pelatihan vokasi Kalandia, misalnya, selama puluhan tahun telah mendidik ribuan pemuda Palestina agar memiliki keterampilan teknis demi bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi pendudukan.

Penutupan dan penyitaan fasilitas tersebut berpotensi menimbulkan dampak langsung seperti:

1. Terhentinya Akses Pendidikan: Ribuan pemuda dan siswa Palestina kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan vokasi yang terjangkau.
2. Gangguan Logistik Kemanusiaan: Pengambilalihan gedung operasional mengganggu skema penyaluran bantuan makanan dan medis bagi warga di Yerusalem Timur.
3. Ancaman terhadap Status Hukum Internasional: Pengabaian terhadap kekebalan aset PBB dapat mengikis legitimasi lembaga-lembaga internasional di daerah konflik lainnya.

Sengketa Hukum dan Respon Komunitas Internasional

Di sisi lain, pihak berwenang Israel terus membela langkah mereka dengan mengklaim bahwa hak operasional UNRWA di wilayah tersebut tidak lagi diakui dan lahan yang digunakan adalah milik negara. Namun, argumentasi ini ditolak mentah-mentah oleh PBB dan mayoritas negara dunia yang menganggap Yerusalem Timur sebagai wilayah yang diduduki secara ilegal menurut hukum internasional.

Hingga saat ini, desakan diplomasi agar Israel mengembalikan seluruh aset PBB yang disita terus mengalir dari berbagai ibu kota negara di dunia. Meski demikian, di lapangan, proses pengambilalihan fisik tetap berjalan, meninggalkan kepasrahan dan ketidakpastian bagi ribuan warga Palestina yang menggantungkan hidup pada layanan UNRWA.