JAKARTA — Pigai Minta TNI-Polri dan OPM Taati Hukum Humaniter

Konflik bersenjata yang berlangsung di tanah Papua kerap kali menyisakan duka mendalam, terutama bagi masyarakat sipil yang tidak berdosa. Di tengah memanasnya dinamika keamanan di wilayah paling timur Indonesia tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai menyampaikan seruan tegas kepada seluruh pihak yang bertikai. Pigai mengingatkan agar jajaran TNI-Polri maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) betul-betul tunduk dan mematuhi hukum humaniter internasional demi menjamin keselamatan warga.

Langkah ini dinilai amat krusial mengingat warga lokal kerap terjebak di antara dua persimpangan yang mematikan. Pigai menekankan bahwa dalam situasi pertempuran seketat apa pun, prinsip perlindungan terhadap masyarakat sipil wajib ditaruh di garda terdepan. Hukum perang tidak pernah memberikan ruang legalitas bagi pihak mana pun untuk membahayakan nyawa warga biasa.

Ketegasan Pemerintah Dalam Perlindungan Warga Sipil

Dalam pandangan Natalius Pigai, operasi militer di kawasan konflik sering kali mengabaikan norma dasar kemanusiaan akibat dorongan taktis di lapangan. Padahal, konvensi internasional telah mengatur secara gamblang batas-batas ketat yang tidak boleh dilanggar oleh militer resmi maupun kelompok bersenjata non-negara.

Pernyataan mendalam tersebut disampaikan Pigai secara terbuka usai menghadiri Forum Kebijakan Hak Asasi Manusia di Jakarta. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum dan kelompok sipil bersenjata sama-sama terikat oleh aturan hukum perang global yang tak bisa ditawar-tawar.

"Dalam hukum perang dan hukum humaniter, jangan sekali-kali melibatkan sipil di dalam operasi militer. Dilarang tegas," kata Menteri HAM Natalius Pigai.

Pigai menambahkan, keselamatan serta kedamaian masyarakat Papua tidak boleh dikorbankan demi kepentingan taktis operasi keamanan semata. Ia meminta para komandan di lapangan dari kedua belah pihak untuk mengevaluasi kembali pendekatan konflik agar tidak mengabaikan keselamatan warga lokal.

Pesan Menohok untuk TNI-Polri dan TPN-OPM

Secara khusus, MenHAM menyentuh dua isu krusial yang kerap menjadi dalih kekerasan di Papua, yakni tuduhan spionase dan kendala sosiologis lapangan. Pihak TPN-OPM diingatkan keras agar tidak asal main hakim sendiri terhadap warga sipil yang dicurigai sebagai informan atau agen intelijen pemerintah. Penembakan sembarangan dengan alibi spionase merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap prinsip hukum humaniter.

Di sisi lain, Pigai juga memperingatkan jajaran aparat TNI-Polri agar tidak menjadikan alasan tantangan sosiologis di lapangan sebagai pembenaran untuk melibatkan warga lokal dalam misi operasi militer. Penggunaan warga sipil untuk keperluan intelijen maupun perisai taktis adalah pelanggaran fatal yang bertentangan dengan semangat pemajuan HAM.

Menjaga Nilai Kemanusiaan di Tengah Pusaran Konflik

Penegakan hukum humaniter di kawasan konflik memerlukan komitmen nyata serta pengawasan ketat dari berbagai elemen. Sikap profesional dari institusi TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia amat dinantikan publik untuk membuktikan bahwa negara hadir memberikan perlindungan sejati, bukan ancaman baru bagi warga tempatan.

Begitu pula dengan pihak TPN-OPM yang dituntut menaruh rasa hormat pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Ketika perlindungan sipil terabaikan, konflik di Papua hanya akan terus memicu lingkaran setan kekerasan yang tiada henti. Menjaga nyawa warga sipil adalah fondasi paling awal jika seluruh pihak menginginkan kedamaian yang hakiki di Bumi Cenderawasih.