JAKARTA — DPR Kaget Utang DBH Rp71 Triliun Cuma Dianggarkan Rp4 Triliun

Suasana rapat Panitia Kerja Transfer ke Daerah Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendadak diwarnai ketegangan. Para wakil rakyat dibuat terperanjat saat mendapati kenyataan pahit terkait kewajiban keuangan pemerintah pusat kepada daerah. Pemerintah tercatat masih menanggung **tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga mencapai Rp71 triliun**, sebuah angka yang sangat fantastis dan vital bagi kelangsungan pembangunan di daerah.

Kekagetannya tak berhenti di situ. Di tengah nilai utang yang menumpuk tinggi, alokasi yang disediakan dalam APBN justru dinilai sangat minim dan jauh dari kata memadai. Kondisi ini memicu gelombang kritik keras dari jajaran legislator di Senayan.

Jurang Lebar Antara Tunggakan dan Anggaran

Di tengah harapan daerah agar hak atas dana bagi hasil segera dituntaskan, alokasi pembayaran yang disiapkan pemerintah pusat dalam rancangan APBN hanya berada di angka **Rp4 triliun**. *Ketimpangan yang sangat tajam ini dinilai merugikan pemerintah daerah yang tengah berjuang menata fiskal lokal.*

Jika dikalkulasi secara sederhana, alokasi pembayaran dalam APBN tersebut tak sampai 6 persen dari total tunggakan kewajiban yang ada. Angka ini memunculkan pertanyaan besar mengenai keseriusan pusat dalam meratakan kesejahteraan fiskal daerah.

Dampak Langsung Bagi Daerah dan Jeritan Senayan

Penundaan pembayaran DBH dalam skala sebesar ini diyakini membawa dampak domino yang cukup berbahaya. Banyak pemerintah daerah yang terpaksa menunda proyek infrastruktur strategis, program pelayanan publik, hingga pemenuhan belanja operasional akibat arus kas transfer pusat yang tak kunjung cair secara utuh.

"Pemerintah daerah sangat menggantungkan program pembangunannya dari Dana Bagi Hasil ini. Kalau tunggakan mencapai Rp71 triliun lalu pusat hanya menganggarkan Rp4 triliun, ini bisa melumpuhkan perencanaan anggaran di daerah secara masif," cetus salah satu pimpinan Banggar DPR RI di tengah rapat kerja.

Banggar DPR mengingatkan agar pemerintah pusat tidak menjadikan daerah sebagai pihak yang menanggung beban paling berat akibat ketatnya postur APBN. Daerah-daerah penghasil sumber daya alam khususnya, dinilai paling dirugikan karena kontribusi besar mereka terhadap penerimaan negara tidak sebanding dengan realisasi bagi hasil yang diterima tepat waktu.

Pemerintah Siapkan Skema Alternatif Pelunasan

Mendengar hujan kritik dari Senayan, pemerintah menyatakan tidak akan tinggal diam dan sedang mencari solusi konkret di luar jalur belanja murni APBN. Mengingat terbatasnya uang tunai siap pakai di kas negara untuk porsi pembayaran utang ini, skema alternatif percepatan pelunasan mulai digodok secara intensif.

Beberapa skema alternatif pelunasan yang mulai dilirik oleh pemerintah dan DPR meliputi:

• Skema Pembiayaan Non-Tunai: Menggunakan kompensasi instrumen surat berharga negara atau penyelesaian utang piutang timbal balik (offseting).
• Pelunasan Bertahap Berbasis Surplus Penerimaan: Mengalokasikan dana cadangan dari potensi kelebihan penerimaan negara (SILPA) di periode berjalan.
• Revisi Prioritas Transfer ke Daerah (TKD): Menggeser beberapa pos transfer non-vital untuk memprioritaskan kewajiban pembayaran tunggakan DBH.

DPR menegaskan bahwa apa pun skema yang nantinya dipilih oleh Kemenkeu dan pemerintah pusat, prinsip dasarnya harus transparan dan memiliki kepastian waktu. Jangan sampai skema alternatif tersebut justru menambah rumit birokrasi penyerahan hak daerah.