JAKARTA — DPR Dorong Revisi UU Keuangan Negara Pertegas Peran Swasta

Wacana perombakan payung hukum sektor fiskal kembali mengemuka di Kompleks Parlemen Senayan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi XI secara terbuka mendorong adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat regulasi tersebut sudah berusia lebih dari dua dekade dan dipandang memerlukan pembaruan agar tetap relevan dengan tantangan ekonomi kontemporer.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa penataan ulang kerangka hukum pengelolaan anggaran negara harus berlandaskan semangat kedaulatan ekonomi nasional serta keberpihakan penuh terhadap hajat hidup rakyat banyak.

Evaluasi Dua Dekade UU Keuangan Negara

Sejak pertama kali disahkan pada tahun 2003, lanskap perekonomian Indonesia telah mengalami transformasi besar. Pola belanja negara, manajemen utang publik, hingga model pembiayaan proyek strategis telah berkembang jauh melampaui paradigma awal era reformasi. DPR melihat ada celah regulasi yang kerap memicu perdebatan hukum, terutama mengenai fleksibilitas belanja dan batas tanggung jawab pejabat publik dalam mengelola kekayaan negara yang dipisahkan.

"Pengelolaan keuangan negara harus ditata ulang dengan semangat nasionalisme dan berorientasi murni pada kepentingan rakyat. Kita perlu garis batas yang sangat tegas mengenai peran serta tanggung jawab negara dan sektor swasta dalam perekonomian," tegas Misbakhun saat memberikan keterangan di Jakarta.

Menegaskan Garis Demarkasi Peran Negara dan Swasta

Salah satu sorotan utama parlemen dalam urgensi revisi undang-undang ini adalah memperjelas batas intervensi negara terhadap dinamika pasar, sekaligus mengatur sejauh mana korporasi swasta dapat terlibat dalam pemanfaatan anggaran publik. Ketidakjelasan batasan tersebut selama ini dinilai berisiko mengaburkan fungsi pelayanan publik negara dengan motif komersial pasar bebas.

DPR menggarisbawahi beberapa poin penting yang mendesak untuk ditinjau ulang dalam regulasi fiskal tersebut, antara lain:

• Kedudukan Keuangan BUMN: Penegasan status kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara agar tercipta kepastian hukum antara kerugian bisnis murni dan kerugian keuangan negara.
• Akuntabilitas Pembiayaan Alternatif: Pengaturan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa depan.
• Harmonisasi Sektor Moneter dan Fiskal: Sinkronisasi kewenangan antara pengelola kas negara dan otoritas moneter dalam menghadapi gejolak makroekonomi global.

Tahapan dan Agenda Pembahasan di Parlemen

Komisi XI DPR RI merencanakan serangkaian agenda strategis untuk mematangkan draf usulan inisiatif legislasi ini. Proses peninjauan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna menjamin transparansi serta keterwakilan aspirasi publik.

1. Tahap Pengumpulan Masukan: DPR mengundang pakar hukum tata negara, ekonom, praktisi pasar modal, serta akademisi untuk membedah kelemahan operasional UU No. 17/2003.
2. Penyusunan Naskah Akademik: Tim ahli menyusun draf komprehensif yang memadukan prinsip tata kelola keuangan modern dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
3. Pembahasan Tingkat Pertama: Penyerahan draf revisi kepada Badan Legislasi (Baleg) untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas bersama pemerintah.

Dengan bergulirnya wacana revisi ini, publik kini menanti bagaimana DPR dan pemerintah dapat merumuskan aturan main fiskal yang tidak hanya lincah mengantisipasi krisis global, tetapi juga tetap kukuh menjaga kedaulatan aset bangsa demi kemakmuran masyarakat luas.