Inggris Didesak Sahkan UU Trew Guna Tinjau Vonis Polisi Korup

Sebuah laporan hukum independen mendesak pemerintah Inggris dan Wales untuk segera memberlakukan undang-undang baru yang mewajibkan peninjauan otomatis terhadap seluruh vonis pidana masa lalu yang melibatkan aparat kepolisian korup. RUU yang diusulkan dengan nama Trew’s Law ini dinilai krusial guna mencegah hancurnya masa depan warga yang menjadi korban rekayasa kasus hukum.

Nama undang-undang tersebut diambil dari sosok Winston Trew, seorang pria yang dijebak dan dikriminalisasi oleh detektif korup dan rasis, Derek Ridgewell, pada era 1970-an. Para pakar hukum menegaskan bahwa kelambanan sistem peradilan dalam meninjau kasus-kasus lama berisiko membiarkan korban peradilan sesat menderita seumur hidup.

Kronologi Perjalanan Kasus Menuju Trew’s Law

Lahirnya desakan penegakan Trew’s Law merupakan puncak dari perjuangan panjang para korban rekayasa hukum di Inggris yang memakan waktu puluhan tahun. Berikut adalah linimasa perjalanan kasus tersebut:

1. Maret 1972 (Rekayasa Kasus Oval Four): Winston Trew bersama tiga rekannya ditangkap secara sewenang-wenang di Stasiun Bawah Tanah Oval oleh tim kepolisian pimpinan Detektif Sersan Derek Ridgewell dengan tuduhan pencurian dan penyerangan petugas tanpa bukti valid.
2. November 1972 (Vonis Penjara Tak Adil): Winston Trew divonis bersalah dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara berdasarkan keterangan palsu polisi yang memalsukan barang bukti dan kesaksian.
3. Tahun 1980 (Kedok Polisi Korup Terbongkar): Detektif Ridgewell akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara karena terbukti mendalangi konspirasi pencurian bernilai ratusan ribu poundsterling, sebelum akhirnya tewas di dalam penjara pada 1982.
4. Desember 2019 (Pemulihan Nama Baik): Setelah berjuang lebih dari empat dekade, Pengadilan Banding London akhirnya membatalkan vonis Winston Trew dan menyatakan dirinya tidak bersalah.
5. Tahun Ini (Usulan Trew’s Law): Laporan komprehensif diterbitkan oleh para pakar hukum, mendesak dibentuknya mekanisme peninjauan kasus otomatis jika ada petugas polisi yang terbukti dipenjara karena korupsi atau manipulasi kasus.

"Kegagalan sistem hukum untuk segera memeriksa kembali perkara yang ditangani polisi korup secara aktif menghancurkan kehidupan warga tak berdosa yang terlanjur dicap sebagai narapidana." — Kutipan Laporan Independen.

Urgensi Peninjauan Otomatis Tanpa Beban Korban

Selama ini, beban pembuktian peradilan sesat (*miscarriage of justice*) justru berada di pundak para korban. Banyak terpidana harus menghabiskan tabungan dan sisa hidup mereka untuk menyewa pengacara demi membuktikan bahwa kasus mereka direkayasa oleh aparat yang belakangan terbukti kriminal.

Melalui usulan Trew’s Law, sistem hukum di Inggris dan Wales akan memberlakukan mekanisme berikut:

• Pemeriksaan Berkas Menyeluruh: Setiap kali seorang petugas polisi dipenjara karena korupsi, seluruh riwayat kasus penyidikan yang pernah ditanganinya wajib dibuka kembali secara otomatis.
• Audit Independen: Pembentukan tim pemeriksa independen yang terpisah dari kepolisian agar proses audit vonis bebas dari konflik kepentingan institusi.
• Pemulihan Hak Cepat: Proses pembersihan nama baik dan kompensasi hukum bagi korban dapat diselesaikan tanpa perlu menunggu puluhan tahun seperti yang dialami Winston Trew.

Para pengamat hukum berharap Kementerian Kehakiman segera merespons laporan ini menjadi aturan resmi demi mengembalikan integritas serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.