Hegseth Rencanakan Siaran Langsung Eksekusi, AS Masuk Daftar Negara Otoriter

Rencana Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, untuk menyiarkan secara langsung eksekusi mati seorang tentara yang terradikalisasi Islam ekstrem kembali memicu gelombang kontroversi. Jika rencana itu benar-benar dijalankan, Amerika Serikat akan bergabung dengan sekelompok kecil negara yang masih secara rutin melakukan hukuman mati di depan publik — sebuah praktik yang selama puluhan tahun dijauhi negara-negara demokrasi modern. Keputusan ini dinilai bukan sekadar persoalan hukum, melainkan pernyataan politik tentang arah kebijakan keamanan dan peradilan Negeri Paman Sam.

Prajurit yang dimaksud adalah pelaku penembakan di sebuah pangkalan militer di Texas yang menewaskan 13 orang. Kasus itu sendiri sudah lama menjadi sorotan karena menyangkut isu radikalisasi di lingkungan militer. Namun perdebatan kini bergeser ke pertanyaan yang lebih mendasar: apakah sebuah negara yang mengklaim menjunjung hak asasi manusia layak mempertontonkan hukuman mati sebagai tontonan publik?

Praktik yang Hanya Dilakukan Segelintir Negara

Data organisasi hak asasi manusia menunjukkan bahwa saat ini hanya dua negara yang secara sistematis menjalankan hukuman mati di depan umum, yakni Iran dan Afghanistan. Sepanjang tahun 2025, otoritas Taliban dilaporkan mengeksekusi enam orang di ruang publik, sementara rezim Tehran menjalankan 11 eksekusi terbuka. Arab Saudi, yang pernah menjadi salah satu pelaku paling vokal, tampaknya telah menghentikan praktik tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan kata lain, jika Hegseth melanjutkan rencananya, Amerika Serikat akan berdiri sejajar dengan negara-negara yang justru sering dikritik Washington sendiri dalam laporan tahunan soal kebebasan beragama dan hak asasi manusia. “Ini bukan sekadar langkah mundur dalam kebijakan hukuman mati, ini adalah pernyataan simbolik bahwa Amerika ingin terlihat kuat dengan cara yang salah,” ujar seorang pengamat kebijakan luar negeri yang memantau perkembangan ini.

Kritik dari Dalam dan Luar Negeri

Sejumlah anggota parlemen dari kedua partai menyatakan keheranan. Mereka menilai siaran langsung eksekusi bertentangan dengan prinsip peradilan yang beradab dan berpotensi melanggar konstitusi. Organisasi advokasi kebebasan pers juga memperingatkan bahwa menayangkan kematian seseorang sebagai hiburan publik dapat memicu efek psikologis luas, terutama bagi keluarga korban dan masyarakat luas.

“Hukum bukanlah pertunjukan. Negara yang mengubah hukuman menjadi tontonan sedang mengkhianati prinsip keadilan yang ia klaim junjung tinggi.”

Pihak Pentagon belum memberikan pernyataan resmi soal mekanisme teknis siaran tersebut, termasuk platform apa yang akan digunakan dan siapa yang berhak menonton. Namun bocoran ke media menyebutkan bahwa gagasan ini lahir dari keinginan menunjukkan ketegasan terhadap terorisme, terutama setelah serangan di Texas menyita perhatian nasional.

Dampak Diplomatik yang Mengintai

Para analis memperingatkan bahwa langkah ini bisa merusak posisi Amerika Serikat di forum internasional. Negara-negara sekutu di Eropa, yang telah lama menentang hukuman mati, kemungkinan besar akan menyampaikan protes diplomatik. Sementara itu, negara-negara otoriter yang biasa dituduh melanggar HAM justru bisa memakai momen ini sebagai pembenaran: jika Amerika melakukannya, mengapa kami tidak?

Yang paling dikhawatirkan banyak pihak bukan hanya soal eksekusi itu sendiri, melainkan preseden yang ditinggalkan. Ketika sebuah demokrasi besar mulai menormalisasi kekerasan negara sebagai tontonan, batas antara penegakan hukum dan propaganda politik menjadi kabur. Keputusan Hegseth, jika diteruskan, akan tercatat sebagai salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah peradilan militer Amerika modern.