Aug 25, 2026
Hukum

Fashion Sumut Naik Kelas, Antrean BBM Masih Jadi Sorotan

Dua wajah Sumatera Utara tersaji dalam sepekan ini: satu berpendar gemerlap di atas panggung mode, satu lagi terjerat di antrean panjang Stasiun Pengisian

Fashion Sumut Naik Kelas, Antrean BBM Masih Jadi Sorotan

Dua wajah Sumatera Utara tersaji dalam sepekan ini: satu berpendar gemerlap di atas panggung mode, satu lagi terjerat di antrean panjang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Di tengah gegap gempita Medan Fashion Trend 2026 yang digelar di DeliPark Mall, suara keras meluncur dari gedung DPRD Sumatera Utara. Anggota dewan memberikan ultimatum kepada Pertamina agar persoalan distribusi BBM dituntaskan dalam waktu sepekan. Kontras ini bukan sekadar kebetulan, melainkan cermin dari dinamika pembangunan daerah yang masih harus bertarung di dua medan: mendorong ekonomi kreatif sekaligus memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi tanpa hambatan.

Panggung Mode: Mengubah Wastra Lokal dari Tak Kasatmata Menjadi Ikon Global

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara bersama Indonesia Fashion Chamber (IFC) Chapter Medan sukses menyulap DeliPark Mall menjadi etalase budaya dan kreativitas pada 23–26 Juli 2026. Mengusung tema “From Invisible to Iconic”, ajang yang menjadi bagian dari rangkaian Karya Kreatif Sumatera Utara (KKSU) 2026 ini bukan parade busana biasa. Ia adalah pernyataan sikap: wastra lokal seperti ulos, songket, dan tenun Batak siap menembus pasar nasional, bahkan global.

Kepala Perwakilan BI Sumut, Ameriza M. Moesa, menegaskan bahwa sektor fesyen berbasis wastra adalah penggerak ekonomi kreatif daerah yang potensinya masih bisa digali lebih dalam. “Kekayaan budaya Sumatera Utara begitu melimpah. Melalui kegiatan ini, kami ingin mempertemukan para perajin, desainer muda, dan pelaku UMKM dengan ekosistem pasar yang lebih luas,” ujarnya. Pernyataan ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa kontribusi subsektor fesyen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif nasional terus meningkat, namun porsi daerah seperti Sumut masih perlu diakselerasi.

Rangkaian agenda Medan Fashion Trend 2026 dirancang sebagai wadah pembelajaran dan promosi yang menyeluruh. Ada fashion parade yang memamerkan koleksi terbaru dari desainer lokal, talkshow inspiratif yang menghadirkan pelaku industri fesyen sukses, workshop penguatan merek untuk membantu UMKM membangun identitas produk yang kuat, pameran fesyen, Kids Fashion Competition, hingga kompetisi desain busana. Semua ini diarahkan untuk memperkuat tiga pilar utama: kualitas produk, identitas merek, dan akses pasar.

“Kami ingin menciptakan ruang kolaborasi yang memungkinkan desainer muda tidak hanya bermimpi menjadi besar, tetapi juga memiliki peta jalan dan jejaring untuk mewujudkannya,” ujar salah satu pengurus IFC Chapter Medan di sela acara.

Langkah strategis ini diyakini dapat mengurangi ketimpangan antara pusat mode di Pulau Jawa dengan potensi besar yang tersimpan di daerah. Sumatera Utara, dengan warisan tekstilnya yang unik, sejatinya memiliki modal budaya yang tak ternilai. Tantangannya selama ini adalah mengemas warisan itu menjadi produk yang relevan dengan selera pasar modern tanpa kehilangan akar tradisinya. Medan Fashion Trend mencoba menjawab tantangan itu lewat pendekatan edukatif dan kuratorial.

Di Sisi Lain Kota: Jeritan di Antrean BBM dan Ultimatum DPRD

Sementara sorotan lampu panggung mode masih terang, suasana berbeda terasa di sejumlah SPBU di Sumatera Utara. Antrean panjang kendaraan yang mengular berhari-hari telah memicu gelombang keluhan masyarakat. Para pengendara harus merelakan waktu berjam-jam hanya untuk mengisi tangki bahan bakar. Situasi ini mendorong Anggota DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani, mengambil sikap tegas.

Pada Jumat (24/7), Rahmansyah menyampaikan ultimatum langsung dari gedung DPRD. “Jika dalam waktu satu pekan kondisi tersebut tidak membaik, DPRD Sumut akan mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan evaluasi terhadap jajaran manajemen Pertamina Sumbangut yang bertanggung jawab,” tegasnya. Pernyataan ini bukan gertakan kosong mengingat posisinya sebagai Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumut yang memiliki pengaruh signifikan dalam pengawasan kebijakan daerah.

Antrean BBM yang tak kunjung terurai dinilai telah merugikan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Waktu produktif yang hilang di antrean, biaya operasional kendaraan yang membengkak, hingga ketidakpastian pasokan menjadi keresahan yang dirasakan langsung oleh wong cilik. “Masyarakat tidak seharusnya menjadi korban akibat terganggunya distribusi BBM,” ujar Rahmansyah dengan nada prihatin.

Menariknya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi E pada Rabu (23/7), mencuat dugaan adanya persoalan sistemik pada rantai distribusi. DPRD memperoleh informasi mengenai dugaan monopoli pengangkutan oleh PT El Nusa, salah satu anak perusahaan Pertamina. Praktik monopoli, jika terbukti benar, dapat menciptakan kemacetan distribusi karena tak adanya alternatif jalur suplai ketika satu pemain mengalami gangguan. Lebih lanjut, beredar informasi tentang pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan sopir angkutan BBM yang diduga memperparah situasi di lapangan.

“Pertamina diminta tidak menutup mata terhadap persoalan yang terjadi dan segera mengambil langkah konkret agar pasokan kembali normal,” tambah Rahmansyah.

Membaca Kontras: Antara Kemajuan dan Ketertinggalan Layanan Dasar

Dua peristiwa ini—fesyen dan antrean BBM—jika dibaca bersamaan, melukiskan potret kontemporer Sumatera Utara. Di satu sisi, provinsi ini berambisi membawa warisan budayanya ke panggung dunia, membuktikan bahwa kreativitas lokal bisa menjadi komoditas bernilai tinggi. Di sisi lain, persoalan distribusi energi, sebuah urusan fundamental, masih belum tertangani dengan mulus. Kontradiksi ini bukan untuk mempertentangkan, melainkan untuk menunjukkan bahwa pembangunan daerah harus bersifat holistik.

Keberhasilan mengangkat wastra lokal ke pasar global memerlukan fondasi infrastruktur dan logistik yang kokoh, termasuk distribusi bahan bakar yang efisien. Tanpa itu, geliat ekonomi kreatif bisa tersendat oleh biaya operasional yang membengkak akibat krisis BBM. Pemerintah daerah, BI, dan pemangku kepentingan lainnya perlu duduk bersama untuk menyelaraskan agenda pengembangan ekonomi kreatif dengan perbaikan tata kelola distribusi kebutuhan pokok. Jika tidak, ikon-ikon baru dari Sumatra Utara hanya akan bersinar di atas catwalk, sementara di jalanan, masyarakat masih berjuang untuk sekadar mengisi bensin.

[SOCIAL_TWEET]: Kemilau Wastra Lokal vs. Antrean BBM: Potret kontras Sumatera Utara pekan ini. Dari panggung mode menuju pasar global, hingga ultimatum DPRD untuk Pertamina. Mana yang lebih mendesak? Baca selengkapnya di sini.[SOCIAL_TG]: Ultimatum DPRD ke Pertamina: Sepekan harus tuntas! Sementara itu, BI Sumut dan IFC Medan sukses gelar fashion parade bertaraf internasional. Apakah ini pertanda Sumut siap jadi pusat ekonomi kreatif, atau justru menunjukkan kesenjangan yang perlu segera dibenahi?

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
PENULIS admin

Comments (0)

User