FAMS Catat 27 Persen Ibu Tunggal Bekerja Terpaksa Berbagi Rumah

Krisis aksesibilitas tempat tinggal kian mencekik kelompok rentan, khususnya keluarga dengan orang tua tunggal. Laporan survei terbaru yang dirilis oleh Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) mengungkap potret memilukan: sebanyak 27,51 persen ibu tunggal terpaksa berbagi hunian dengan orang lain demi bisa bertahan hidup. Padahal, mayoritas dari mereka bukanlah pengangguran.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebanyak 86,95 persen responden memiliki satu atau bahkan beberapa pekerjaan sekaligus. Ironisnya, jerih payah bekerja setiap hari tetap tidak mampu menjamin ketersediaan hunian privat yang layak dan stabil bagi anak-anak mereka. Melonjaknya harga sewa properti serta minimnya regulasi perlindungan sosial membuat kemandirian ekonomi seolah menjadi ilusi.

Realitas Pahit: Bekerja Keras Tetap Tak Cukup

Bagi sebagian besar keluarga berkepala keluarga tunggal, biaya sewa rumah kini menelan lebih dari separuh pendapatan bulanan. Kondisi ini memaksa mereka menyewa kamar di rumah bersama (shared flat) atau menumpang di tempat kerabat, sebuah situasi yang jelas merenggut privasi dan kenyamanan tumbuh kembang anak.

"Kami bekerja siang dan malam tanpa henti, namun penghasilan kami langsung habis hanya untuk membayar sewa satu kamar sempit. Berbagi rumah dengan orang asing sering kali memicu stres berkepanjangan bagi anak-anak kami," keluh salah satu ibu tunggal yang menjadi responden survei FAMS.

Laporan FAMS menyoroti sejumlah kendala sistemik yang dihadapi ibu tunggal di pasar perumahan:

• Kenaikan harga sewa yang tidak proporsional: Nilai inflasi biaya sewa properti melesat jauh melampaui pertumbuhan upah pekerja.
• Ketimpangan upah berbasis gender: Ibu tunggal kerap terkunci pada sektor pekerjaan berupah rendah atau paruh waktu.
• Kurangnya perumahan publik terjangkau: Alokasi hunian sosial dari pemerintah dinilai sangat terbatas dan sulit diakses.

Stigma dan Diskriminasi Terbuka di Pasar Properti

Masalah yang dihadapi para ibu tunggal tidak berhenti pada kendala finansial semata. Survei FAMS juga menyingkap adanya diskriminasi terbuka dari pemilik properti dan agen perumahan. Sejumlah ibu melaporkan bahwa mereka ditolak mentah-mentah sebagai penyewa semata-mata karena memiliki tanggungan anak.

Banyak pemilik kontrakan menganggap anak-anak berpotensi menimbulkan kebisingan, atau meragukan stabilitas finansial keluarga dengan penghasilan tunggal. Penolakan sepihak ini membuat posisi ibu tunggal kian terpojok di pasar properti bebas, memaksa mereka menerima kondisi tempat tinggal yang buruk atau bahkan tidak aman demi tidak menggelandang di jalanan.

Dampak Psikologis bagi Anak dan Perlunya Intervensi Kebijakan

Hidup dalam ketidakpastian hunian memberikan tekanan mental yang berat bagi ibu dan anak. Ketiadaan ruang privat yang stabil berisiko menghambat konsentrasi belajar anak, membatasi ruang interaksi keluarga, hingga memicu trauma psikologis jangka panjang.

Melihat kondisi kritis ini, FAMS mendesak otoritas terkait untuk segera mengambil langkah intervensi konkret. Kebijakan pengendalian batas atas harga sewa, subsidi perumahan khusus bagi keluarga berkepala tunggal, serta sanksi tegas terhadap praktik diskriminasi sewa harus menjadi prioritas utama demi menjamin hak dasar anak untuk hidup di tempat yang layak dan aman.