DPRD DIY Tekankan Kesejahteraan Petani Kunci Ketahanan Pangan Daerah

Mentari pagi yang menghangatkan hamparan hijau persawahan di sudut Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyimpan benang kusut yang tak kunjung terurai. Di balik keindahan alam dan cerita tentang panen raya, para pahlawan pangan lokal terus bergelut dengan tantangan klasik yang kian menghimpit. Mulai dari urusan air irigasi yang mampet, kelangkaan pupuk, hingga bayang-bayang kelam krisis regenerasi. Fenomena ini memantik perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY yang menegaskan kembali orientasi pembangunan sektor pertanian di wilayahnya.

Pihak legislatif DIY menilai bahwa tolok ukur suksesnya ketahanan pangan tidak boleh lagi hanya sekadar angka statistik di atas kertas atau berapa ton beras yang berhasil digudangkan. Kesejahteraan petani adalah indikator utama dan mutlak dari ketahanan pangan yang sejati. Tanpa mengedepankan nasib para penggarap tanah, narasi swasembada pangan hanya akan menjadi wacana manis yang hampa makna bagi masyarakat akar rumput.

DPRD DIY Soroti Infrastruktur Irigasi dan Sarana Produksi

Salah satu poin krusial yang disorot tajam oleh DPRD DIY adalah ketersediaan dan keandalan sistem irigasi. Air merupakan urat nadi pertanian, namun di beberapa lokasi, jaringan irigasi justru mengalami kerusakan parah atau bahkan tidak menjangkau lahan-lahan potensial. Kondisi ini memaksa petani merogoh kocek lebih dalam untuk menyewa mesin pompa air demi menyelamatkan tanaman mereka dari ancaman kekeringan.

"Kita tidak bisa bicara ketahanan pangan jika petaninya sendiri masih menjerit kesulitan air dan pusing memikirkan harga pupuk. Ukuran ketahanan pangan yang sejati adalah ketika petani kita hidup sejahtera, tercukupi kebutuhannya, dan merasa bangga dengan profesinya," tegas perwakilan DPRD DIY dalam pernyatannya.

Tak hanya irigasi, akses terhadap alat mesin pertanian (alsintan) modern dan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi juga masih menjadi keluhan harian. Keterlambatan pasokan pupuk di saat masa tanam sering kali membuat produktivitas lahan merosot tajam, yang berujung pada penurunan pendapatan bersih yang diterima petani.

Regenerasi Petani: Menolak Kepunahan Profesi di Tanah Sendiri

Tantangan lain yang tak kalah mengkhawatirkan adalah krisis regenerasi. Saat ini, mayoritas penggarap sawah di DIY sudah memasuki usia lanjut. Ketiadaan kepastian ekonomi membuat generasi muda enggan terjun ke lumpur sawah dan lebih memilih beradu nasib di sektor informal perkotaan. Jika tren ini dibiarkan tanpa intervensi kebijakan yang radikal, bukan tidak mungkin Yogyakarta akan mengalami krisis petani dalam satu hingga dua dekade mendatang.

Untuk menekan laju krisis ini, DPRD DIY mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam sektor pertanian atau yang dikenal sebagai smart farming. Pendekatan ini diharapkan mampu mengubah stigma pertanian tradisional yang kumuh dan tidak menjanjikan menjadi industri modern yang berdaya saing tinggi dan bernilai ekonomi besar bagi anak muda.

Melalui perbaikan infrastruktur irigasi, kemudahan akses modal, jaminan harga jual saat panen, serta edukasi berbasis teknologi, harapan untuk mewujudkan petani DIY yang mandiri dan sejahtera bukan lagi sekadar impian belaka. Ketahanan pangan harus dimulai dari perlakuan manusiawi dan adil terhadap mereka yang menanam benih setiap harinya.