salsa-bintari
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI). Bertempat di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, agenda krusial ini menentukan arah kepemimpinan bank sentral dalam mengarungi dinamika perekonomian domestik dan global ke depan.
Destry hadir memaparkan visi, misi, serta strategi komprehensifnya di hadapan para anggota dewan. Suasana pemaparan berlangsung interaktif dan konstruktif, menyoroti berbagai isu strategis moneter, stabilitas sistem keuangan, hingga penguatan bauran kebijakan makroprudensial.
Fokus Penguatan Stabilitas Moneter dan Nilai Tukar
Dalam pemaparannya, Destry menekankan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian geopolitik dan volatilitas pasar keuangan global. Menurutnya, stabilitas moneter bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat luas.
"Bank Indonesia harus terus adaptif, responsif, dan konsisten dalam menjaga stabilitas inflasi serta nilai tukar, sekaligus tetap memberikan ruang yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tegas Destry di hadapan Komisi XI DPR RI.
Destry juga merinci sejumlah pilar strategi utama yang akan dijalankan apabila dipercaya memimpin Bank Indonesia, antara lain:
- Stabilisasi Nilai Tukar: Memperkuat instrumen moneter pro-market guna menyerap aliran modal asing serta menjaga cadangan devisa tetap kokoh.
- Pengendalian Inflasi: Mengoptimalkan koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
- Sinergi Kebijakan: Mempererat kolaborasi antara otoritas fiskal dan moneter di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Akselerasi Digitalisasi dan Inklusi Keuangan
Selain aspek moneter konvensional, Destry menyoroti pentingnya melanjutkan percepatan digitalisasi sistem pembayaran nasional. Keberhasilan implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan BI-FAST dinilai perlu terus diperluas hingga ke pelosok daerah serta transaksi lintas negara (cross-border).
Pengembangan mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (Digital Rupiah) juga masuk dalam agenda prioritasnya guna memastikan kedaulatan moneter Indonesia di era digital. Menurutnya, inovasi sistem pembayaran digital harus berjalan beriringan dengan aspek pelindungan konsumen dan perlindungan siber yang ketat.
Tantangan Moneter Global dan Harapan DPR
Anggota Komisi XI DPR RI secara bergantian melontarkan berbagai pertanyaan kritis, mulai dari strategi menghadapi suku bunga global, mitigasi risiko arus modal keluar (capital outflow), hingga peran bank sentral dalam mendorong pembiayaan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Parlemen berharap nakhoda baru Bank Indonesia mampu menjaga independensi institusi seraya tetap seirama mendukung agenda pembangunan nasional menuju target Indonesia Emas 2045. Keputusan akhir dari uji kelayakan dan kepatutan ini nantinya akan dibawa ke Sidang Paripurna DPR RI untuk disahkan secara resmi sebelum pelantikan presiden.
Comments (0)