Burnham Kritik Kebijakan Luar Negeri Inggris di Tengah Perang Ukraina

Di tengah hantaman rudal Rusia yang mengguncang Kyiv dan konflik berkepanjangan di Gaza, kebijakan luar negeri Inggris menghadapi ujian berat. Andrew Burnham, sosok yang disebut-sebut akan memimpin partai, angkat suara dengan kritik tajam, menandakan potensi pergeseran arah kebijakan London di kancah internasional. Pernyataannya muncul di saat situasi geopolitik sedang labil, mempertemukan dua krisis kemanusiaan besar yang menuntut respons jelas dari pemerintah Inggris.

Serangan Brutal Hantam Kyiv

Sementara perdebatan politik memanas di Inggris, realitas perang terus berlanjut di Ukraina. Ibu kota Kyiv kembali menjadi sasaran. **Bom-bom ballistik Rusia menghantam kota tersebut pada Sabtu malam**, menimbulkan kepanikan dan kerusakan. Jurnalis AFP di lokasi mendengar suara ledakan sesaat setelah Angkatan Udara Ukraina mengeluarkan peringatan via Telegram. Satu ledakan begitu kuat hingga memicu alarm mobil-mobil yang diparkir di pusat kota.

Informasi awal tentang korban sempat simpang siur. **Pemerintah kota melaporkan sedikitnya satu orang tewas**, sementara Walota Vitali Klitschko menyebut tujuh orang terluka. Dinas darurat negara menyebut dua orang terluka. **Kerusakan meluas di beberapa distrik ibu kota**. Sebuah apartemen di distrik Solomianskyi terkena langsung, memicu kebakaran di sebuah supermarket. Rumah tinggal di distrik Sviatoshynskyi juga terbakar. Serangan juga dilaporken mengenai pusat perbelanjaan, apartemen lain, dan gedung non-residensial di berbagai distrik.

Serangan ini bukan insiden terisolasi. **Rusia telah membombardir Kyiv dan kota-kota Ukraina lainnya hampir setiap hari** sejak menginvasi negara tersebut pada 2022, menciptakan tantangan defensif yang melelahkan bagi Kyiv di tahun kelima perang.

Serangan Balasan Ukraina ke Wilayah Rusia

Ukraina tidak tinggal diam. Sebagai respons, **pasukan Ukraina mengirim pesawat tak berawak (drone) untuk menghancurkan gudang e-commerce raksasa Rusia di wilayah Moskow dan Tambov** pada Sabtu. Serangan ini menewaskan **delapan orang dan memicu kebakaran besar**. Menteri Pertahanan Ukraine, Rustem Umerov, menyatakan serangan itu menargetkan "dua fasilitas logistik besar" sebagai balasan atas serangan Rusia terhadap infrastruktur sipil Ukraina. Tindakan ini menyoroti eskalasi serangan Ukraina ke jantung wilayah musuh, meskipun memicu ketidakstabilan domestik langka di tengah perang karena adanya perombakan kepemimpinan militer yang mendadak.

Burnham Janjikan "Kapal yang Lebih Stabil" tapi dengan Sikap Lebih Tegas

Dalam konteks ketegangan global ini, visi kebijakan luar negeri Inggris menjadi krusial. Andrew Burnham, yang disebut-sebut berpotensi memimpin Partai Buruh, mengisyaratkan dia akan meneruskan hubungan erat London dengan Kyiv dan mempererat kembali ikatan dengan Uni Eropa pasca-Brexit. Namun, **ia berencana mengambil sikap lebih keras terhadap Israel**, menanggapi gelombang kemarahan di sayap kiri partainya sendiri terkait konflik Gaza.

"Banyak orang berpikir pemerintah sebelumnya tidak memberikan respons yang tepat terhadap serangan militer Israel di Gaza pasca serangan Hamas Oktober 2023. Saya minta maaf tentang itu. Responsnya terlalu sering tidak memadai. Kita harus melakukan yang lebih baik,"

ucap Burnham, seperti dikutip oleh surat kabar The Guardian. Pernyataan ini mengindikasikan penyimpangan signifikan dari kebijakan Perdana Menteri Keir Starmer yang sudah menjabat sejak Juli 2024. Di bawah Starmer, pemerintah Inggris telah menjatuhkan sanksi kepada menteri-menteri Israel yang dituduh memicu kekerasan pemukim di Tepi Barat yang diduduki, menangguhkan negosiasi kesepakatan perdagangan bebas baru dengan Israel, dan secara resmi mengakui Negara Palestina.

Namun, bagi para pembela Palestina, langkah-langkah tersebut belum cukup. Burnham sendiri menekankan perlunya tekanan lebih besar. **"Kita harus melakukan lebih untuk memberikan tekanan pada pemerintah Israel. Ya, kita telah mengambil beberapa langkah penting... Tapi mari kita jujur, Inggris terlalu lambat menyerukan gencatan senjata. Dan kita sekarang harus berbuat lebih untuk memperkuat pendekatan kita,"** tegasnya. Burnham juga menyebut kemungkinan **pemberlakuan sanksi lebih lanjut dan pemeriksaan langkah-langkah untuk melarang perdagangan barang dengan pemukiman ilegal Israel**.

Mengelola Hubungan dengan AS yang Dinamis

Selain isu Gaza, kebijakan luar negeri Inggris juga harus mengelola hubungan yang rapuh dengan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang kembali menjabat untuk masa kedua pada Januari 2025. Perdana Menteri Starmer sempat mendapat julukan "peramal Trump" karena keberhasilannya dalam hubungan awal, namun **hubungan kedua negara kini menghadapi jalan berbatu meskipun ada upaya merayu pemimpin AS yang dinamis tersebut**.

Situasi ini menciptakan gambaran kebijakan luar negeri Inggris yang harus berjalan di atas tali. Di satu sisi, ada tuntutan untuk lebih tegas terhadap Israel demi menjaga hati basis pemilih partai dan merespons krisis kemanusiaan. Di sisi lain, Inggris harus mempertahankan aliansi strategisnya dengan AS dan terus mendukung Ukraina dalam perangnya melawan agresi Rusia, seperti yang tercermin dari kerusakan terbaru di Kyiv.

Burnham, jika ia benar-benar mengambil alih, berjanji akan memberikan "kapal yang lebih stabil" dalam kebijakan luar negeri. Namun, stabilitas tersebut tampaknya tidak akan berarti status quo. Sebaliknya, ini menandakan pergeseran yang lebih proaktif dan kritis, terutama dalam menangani konflik di Timur Tengah, sambil mempertahankan komitmen Inggris terhadap keamanan Eropa dan Ukraina.