Halo pembaca Beritaseputar.com! Langkah diplomasi internasional Indonesia kembali mencuri perhatian dunia. Kehadiran dan manuver Presiden dalam ajang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS dinilai bukan sekadar partisipasi seremonial biasa, melainkan momentum bersejarah untuk menghidupkan kembali "Spirit Bandung" atau prinsip Dasasila Bandung yang dicetuskan pada Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955.
Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, menilai bahwa narasi diplomasi yang dibawa Presiden di forum BRICS sangat kuat mencerminkan solidaritas negara-negara berkembang (Global South). Menurut Djumala, langkah ini membuktikan konsistensi politik luar negeri bebas-aktif yang diperjuangkan Indonesia sejak era Presiden Soekarno.
Relevansi Spirit Bandung di Tengah Geopolitik Modern
Dalam pandangannya, Darmansjah Djumala menyebutkan bahwa ketegangan geopolitik dunia saat ini memiliki kemiripan dengan dinamika Perang Dingin era 1950-an. Pembelahan kekuatan ekonomi dan politik antara blok Barat dan Timur membuat posisi negara-negara berkembang rentan menjadi korban persaingan hegemoni.
"Presiden secara cerdas menggunakan panggung BRICS untuk mengingatkan dunia bahwa negara berkembang harus memiliki suara mandiri, setara, dan tidak boleh terseret dalam arus perseteruan kekuatan besar," ungkap Djumala dalam analisis strategisnya.
Langkah diplomasi ini dianggap sangat krusial. Saat ini blok BRICS merepresentasikan lebih dari 40 persen populasi dunia dan menguasai sekitar 31,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) global berbasis Purchasing Power Parity (PPP). Dengan membawa nilai-nilai Dasasila Bandung, Indonesia mendorong reformasi arsitektur keuangan dan hukum internasional agar lebih berkeadilan.
Perbandingan Spirit Bandung 1955 dan Kiprah BRICS Hari Ini
Untuk memahami bagaimana nilai sejarah diintegrasikan ke dalam diplomasi modern, berikut adalah perbandingan antara Spirit Bandung 1955 dan fokus perjuangan Indonesia di forum BRICS saat ini:
| Parameter | KAA Bandung (1955) | KTT BRICS (Era Modern) |
|---|---|---|
| Fokus Utama | Dekolonisasi & Kemerdekaan Bangsa | Reformasi Ekonomi & Multipolaritas |
| Cakupan Peserta | 29 Negara Asia-Afrika | 10+ Negara Anggota & Ratusan Negara Mitra |
| Poin Perjuangan | Dasasila Bandung & Gerakan Non-Blok | Kesetaraan Perdagangan & Anti-Hegemoni |
| Target Strategis | Perdamaian Dunia & Anti-Kolonialisme | Keadilan Keuangan & Pendanaan Pembangunan |
Menjaga Keseimbangan Bebas-Aktif dan Implikasi Ekonomi
Keterlibatan aktif Indonesia dalam forum BRICS sempat memicu spekulasi mengenai perubahan arah diplomasi Indonesia. Namun, BPIP menegaskan bahwa langkah ini sama sekali bukan bentuk keberpihakan pada salah satu blok geopolitik.
Berikut adalah 3 poin utama yang menjadi fokus keberlanjutan diplomasi Indonesia:
- Penguatan Kerjasama Ekonomi South-South: Membuka akses pasar baru di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin tanpa mengorbankan hubungan ekonomi tradisional dengan negara-negara Barat.
- Mendorong Alternatif Keuangan Global: Mendukung peran lembaga seperti New Development Bank (NDB) untuk memberikan akses pendanaan pembangunan tanpa syarat politis yang memberatkan.
- Penerapan Nilai Pancasila di Tingkat Internasional: Memastikan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial menjadi fondasi hubungan antarbangsa.
Djumala menambahkan bahwa konsistensi Indonesia dalam membawa pesan perdamaian dan kesetaraan akan memperkuat posisi tawar (bargaining position) nasional, baik di forum G20, ASEAN, maupun PBB. Indonesia kembali membuktikan perannya yang sangat vital sebagai pembawa kedamaian (bridge builder) di tengah dunia yang makin terpolarisasi.
Comments (0)