40 Ekonom Top Desak Pemerintah Burnham Gabung Inisiatif PBB Atasi Ketidaksetaraan

Sebanyak 40 akademisi progresif dari berbagai universitas ternama dunia menandatangani surat terbuka yang mendesak pemerintahan Andy Burnham agar Britania Raya bergabung dengan inisiatif baru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi ketidaksetaraan global. Seruan itu datang dari para pakar ekonomi dan ilmu sosial yang berpengaruh, termasuk pemenang Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz, profesor University College London Mariana Mazzucato, rektor London School of Economics Larry Kramer, serta Kate Pickett, co-penulis buku ikonik The Spirit Level.

Surat terbuka tersebut mencerminkan kekhawatiran mendalam kalangan akademisi internasional terhadap pelebaran jurang ketidaksetaraan yang semakin mengancam stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Mereka menilai bahwa tantangan ketidaksetaraan tidak lagi sekadar masalah domestik, melainkan krisis multilateral yang memerlukan respons koordinasi antarnegara. Dalam konteks itu, partisipasi aktif Britania Raya di bawah kepemimpinan Burnham dinilai krusial untuk memberikan legitimasi politik dan dukungan teknis bagi badan baru PBB tersebut.

Dampak Geopolitik dan Legitimasi Moral

Kehadiran Britania Raya dalam inisiatif PBB soal ketidaksetaraan global tidak hanya bersifat simbolis. Sebagai salah satu pusat keuangan terbesar dunia dan negara dengan jaringan diplomasi luas, London memiliki kapasitas unik untuk membentuk arah kebijakan. Para ekonom memperingatkan bahwa ketidaksetaraan yang tidak terkendali telah menjadi bahan bakar utama bagi polarisasi politik, penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga demokratis, serta perlambatan inovasi ekonomi.

Joseph Stiglitz, yang dikenal karena kritiknya terhadap fundamentalisme pasar dan ketimpangan struktural, menegaskan bahwa era globalisasi neoliberal telah menghasilkan konsetrasi kekayaan di tangan segelintir elit sementara kelas menengah mengalami erosi daya beli. Menurutnya, panel internasional yang difasilitasi PBB harus berfungsi sebagai mitra bagi pemerintahan nasional dalam merancang instrumen fiskal, regulasi pasar keuangan, serta kebijakan perpajakan transnasional yang adil. Tanpa komitmen dari ekonomi maju seperti Britania Raya, inisiatif tersebut berisiko kehilangan gigi reguler yang diperlukan untuk mengubah arsitektur ekonomi global.

Perbandingan Pendekatan: Multilateral versus Unilateral

Para pendukung inisiatif ini sering menganalogikan badan baru PBB tersebut dengan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC). Jika IPCC menyediakan kerangka ilmiah untuk aksi iklim, maka panel ketidaksetaraan diharapkan menghasilkan data komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang mengikat secara moral bagi anggotanya. Namun, perbedaan mendasar terletak pada kompleksitas pengukuran: ketidaksetaraan tidak sekadar soal agregat pendapatan, tetapi juga mencakup akses kesehatan, pendidikan, representasi politik, dan kepemilikan kekayaan.

Tabel di atas mengilustrasikan mengapa para akademisi bersikeras bahwa solusi unilateral—seperti kenaikan pajak progresif atau penyesuaian upah minimum secara nasional—sering kali gagal menghasilkan dampak maksimal tanpa kesepakatan internasional. Mariana Mazzucato, pakar ekonomi inovasi dari UCL, menambahkan bahwa negara-negara maju memiliki kewajiban historis untuk memimpin pembentukan standar global mengingat peran mereka dalam merancang sistem ekonomi kontemporer yang memperkaya korporasi multinasional pada pengeluaran masyarakat sipil.

Tantangan Domestik dan Tekanan Politik

Bagi pemerintahan Burnham, keputusan untuk bergabung dengan inisiatif PBB tersebut bukan tanpa risiko politik domestik. Partai oposisi dan sejumlah pengusaha telah mengkritik upaya multilateral serupa di masa lalu dengan argumentasi bahwa regulasi ketidaksetaraan global bisa menghambat daya saing ekonomi nasional. Namun, data terkini menunjukkan bahwa 10 persen populasi terkaya di Britania Raya menguasai sekitar 57 persen kekayaan nasional, sementara indeks kebahagiaan dan harapan hidup kelas pekerja stagnan atau bahkan menurun di beberapa wilayah.

Kate Pickett, melalui riset yang ia popularisasi dalam The Spirit Level, menekankan bahwa masyarakat yang lebih setara cenderung memiliki tingkat kejahatan lebih rendah, hasil pendidikan lebih baik, dan ekspektasi hidup lebih tinggi. Ia berpendapat bahwa argumen ekonomi konvensional yang mengorbankan keadilan demi pertumbuhan semakin tidak relevan karena ketidaksetaraan sendiri menjadi penghambat pertumbuhan jangka panjang. Apabila Burnham ingin membedakan kepemimpinannya dari era pemerintahan sebelumnya, maka komitmen terhadap arsitektur global anti-ketidaksetaraan bisa menjadi legacy policy yang bersejarah.

Implikasi bagi Arsitektur Ekonomi Global

Langkah Britania Raya untuk menandatangani inisiatif PBB ini akan mengirimkan sinyal kuat kepada anggota G7 dan G20 lainnya bahwa agenda ketidaksetaraan harus mendapatkan tempat setara dengan perubahan iklim dalam hierarki prioritas diplomasi internasional. Para penandatangan surat terbuka meyakini bahwa dengan 40 suara akademik bergengsi yang menyuarakan dukungan, tekanan moral terhadap Burnham semakin kuat. Mereka juga mengingatkan bahwa krisis ketidaksetaraan telah berkontribusi pada munculnya populisme sayap kanan, disinformasi ekonomi, dan perpecahan sosial yang sulit diperbaiki setelah sistem demokrasi terkikis.

Di tengah gejolak ekonomi pasca-pandemi dan ketegangan perdagangan global, inisiatif PBB ini menawarkan platform untuk menyelaraskan kepentingan nasional dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Apakah pemerintahan Burnham akan merespons seruan tersebut atau memilih untuk berhati-hati demi menjaga keseimbangan politik domestik, menjadi pertanyaan yang akan menentukan arah kebijakanBritania Raya dalam dekade mendatang.