YOGYAKARTA — Haedar Nashir Desak Aparat Lindungi Warga Usai Penembakan KKB

Duka mendalam kembali menyelimuti bumi Cenderawasih. Di tengah upaya mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di pedalaman, aksi kekerasan bersenjata justru kembali menelan korban jiwa dari kalangan sipil. Insiden penembakan yang menewaskan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Muliama, Provinsi Papua Pegunungan, memicu gelombang simpati sekaligus kecaman keras dari berbagai pihak.

Reaksi tegas salah satunya datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir. Saat ditemui di Yogyakarta, tokoh nasional tersebut tidak dapat menyembunyikan rasa prihatinnya atas tragedi yang terus berulang dan mengancam keselamatan para pelayan publik di daerah rawan konflik.

"Kami menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas gugurnya para petugas yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan dan pembangunan di Papua. Kejadian ini merupakan tindakan yang sangat tidak berprikemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun," ujar Haedar dengan nada prihatin.

Tragedi Berdarah di Kampung Muliama

Peristiwa tragis ini bermula ketika para petugas lapangan dari Dinas Pertanian Jayawijaya sedang menjalankan tugas rutin untuk membantu masyarakat lokal meningkatkan produktivitas pertanian. Namun, pengabdian tersebut berujung maut ketika serangan mendadak dilancarkan oleh kelompok bersenjata. Ketiga petugas sipil tersebut gugur di tempat kejadian sebelum sempat mendapatkan pertolongan medis.

Kematian para pelayan masyarakat ini menjadi catatan kelam yang menegaskan betapa tingginya risiko yang harus dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga pendukung di wilayah konflik. Haedar menekankan bahwa para korban adalah sosok-sosok pahlawan pembangunan yang bekerja tulus demi mengentaskan kemiskinan warga lokal.

Desakan Perlindungan Maksimal dan Evaluasi Keamanan

Merespons situasi yang kian mengkhawatirkan, PP Muhammadiyah mendesak pemerintah pusat beserta jajaran TNI dan Polri untuk segera mengambil langkah strategis yang konkrit. Perlindungan terhadap masyarakat sipil, guru, tenaga kesehatan, dan petugas dinas lapangan harus menjadi prioritas utama penanganan keamanan di Tanah Papua.

Haedar menyebutkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin rasa aman bagi setiap warga negara yang bekerja di seluruh pelosok Nusantara. Menurutnya, aksi teror yang menargetkan warga sipil tidak boleh terus dibiarkan tanpa penanganan hukum yang tuntas dan terukur.

"Aparat keamanan harus hadir secara optimal untuk memberikan rasa aman. Jangan sampai para petugas publik yang berniat baik membangun daerah justru menjadi sasaran empuk aksi kekerasan yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Pendekatan Kemanusiaan dan Kedamaian Berkelanjutan

Selain penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku penembakan, Haedar Nashir juga menyerukan pentingnya merumuskan kembali strategi perdamaian yang menyeluruh di Papua. Ia menilai bahwa penyelesaian konflik Papua membutuhkan integrasi antara ketegangan hukum dan pendekatan dialogis yang menyentuh akar permasalahan sosial-ekonomi.

Muhammadiyah terus berkomitmen untuk mendukung pemulihan kondisi keamanan serta pemberdayaan masyarakat di Papua melalui jalur pendidikan dan kesehatan. Namun, semua program pemberdayaan tersebut hanya dapat berjalan maksimal jika stabilitas keamanan benar-benar terjamin oleh negara.

Masyarakat luas kini menantikan langkah nyata dari pemerintah untuk menghentikan lingkaran kekerasan ini, agar tidak ada lagi nyawa melayang di tanah Papua saat menjalankan tugas mulia demi kemajuan bangsa.