WASHINGTON — Donald Trump Janjikan Dividen Tunai Rp78 Juta untuk Warga

Bayangkan terbangun di pagi hari dan menemukan rekening bank Anda bertambah sebesar 5.000 dolar AS atau sekitar Rp78 juta secara cuma-cuma dari pemerintah. Janji manis inilah yang baru saja dilemparkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kepada para pemilih di AS. Di tengah ketatnya persaingan menuju Gedung Putih, Trump mengumumkan rencana pembagian "dividen" tunai bagi seluruh warga dewasa Amerika. Sontak saja, pernyataan ini memicu perdebatan panas antara pendukung yang antusias dan para ekonom yang mengelus dada.

Namun, di balik angka yang menggiurkan tersebut, muncul pertanyaan besar yang sangat mendasar: Apakah janji dividen fantastis ini benar-benar bisa diwujudkan, atau sekadar janji manis kampanye politik belakangan ini? Sejumlah pakar hukum dan ekonomi mulai membedah implikasi serius dari wacana kontroversial ini.

Aturan Hukum dan Tantangan Kongres AS

Secara hukum federal Amerika Serikat, memberikan uang tunai secara langsung demi mendapatkan suara dalam pemilu adalah hal yang terlarang keras. Kendati demikian, janji Trump ini tampaknya berhasil menghindari jerat hukum tersebut karena disampaikan sebagai bentuk janji kampanye publik yang berlaku untuk seluruh warga dewasa tanpa memandang pilihan politik mereka.

Meski begitu, benteng pertahanan utama janji ini ada di tangan Konstitusi AS. Undang-Undang Dasar Negeri Paman Sam menegaskan bahwa Presiden tidak bisa mengeluarkan uang dari Kas Negara (Treasury) tanpa adanya persetujuan anggaran resmi yang dibuat oleh Kongres AS. Artinya, rencana pengeluaran triliunan dolar wajib melalui ketukan palu para legislator.

"Saya tidak berpikir Kongres perlu menyetujui pembayaran tersebut," ujar Trump santai dalam wawancaranya dengan CBS News Texas, tanpa menjelaskan mekanisme hukum teknis yang dimaksudnya.

Pernyataan ini langsung menuai kesangsian publik. Pasalnya, ini bukan kali pertama Trump melemparkan janji serupa. Di masa lalu, Trump pernah berjanji membagikan cek 2.000 dolar AS dari pendapatan tarif impor, serta cek 5.000 dolar AS dari efisiensi pemangkasan pekerja federal. Namun hingga akhir masa jabatannya, kedua janji manis tersebut tidak pernah terealisasi sama sekali.

Berapa Biaya Fantastis yang Dibutuhkan?

Mari kita bicara soal angka yang realistis. Berdasarkan data dari Kantor Anggaran Kongres (CBO), saat ini terdapat sekitar 276,8 juta warga dewasa berusia 18 tahun ke atas di Amerika Serikat. Jika Trump benar-benar membagikan 5.000 dolar AS kepada setiap orang, total dana yang wajib disiapkan mencapai angka yang sangat fantastis: US$ 1,384 triliun (sekitar Rp21.800 triliun!).

Jika pembagian dana tersebut dibatasi khusus hanya untuk warga negara AS yang terdaftar, angkanya sedikit menyusut menjadi sekitar US$ 1,27 triliun. Angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan total stimulus penanganan pandemi COVID-19 yang pernah dikucurkan pemerintah AS sebelumnya.

Ancaman Inflasi dan Risiko 'Uang Helikopter'

Para ahli ekonomi memperingatkan bahwa menyuntikkan uang tunai dalam jumlah masif ke tengah masyarakat berisiko memicu bencana ekonomi baru. Dalam terminologi ekonomi, pembagian uang secara cuma-cuma dari otoritas untuk mendongkrak perekonomian dikenal dengan istilah "helicopter money".

Strategi uang helikopter biasanya digunakan saat negara mengalami deflasi parah demi memicu daya beli. Namun situasi AS saat ini justru sebaliknya: masyarakat sedang terhimpit kenaikan harga barang dan biaya hidup yang tinggi. Jika masyarakat tiba-tiba dibanjiri uang tunai US$ 1,38 triliun, permintaan barang akan melonjak tajam secara mendadak, yang pada akhirnya hampir pasti akan memicu badai inflasi yang lebih hebat.

Bagi Trump, risiko lonjakan inflasi ini bagai memakan buah simalakama, mengingat kekecewaan pemilih terhadap tingginya biaya hidup menjadi salah satu isu utama yang kerap ia kritik dalam kampanye lawannya.