Warga Pati Geruduk Gedung DPR Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset

Ratusan kilometer jarak yang membentang antara Kabupaten Pati di Jawa Tengah hingga ibu kota Jakarta tak menyurutkan langkah barisan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Di bawah terik matahari ibu kota, suara lantang mereka menggema di depan gerbang kompleks gedung parlemen Senayan, menuntut langkah konkret pemberantasan korupsi yang dinilai kian menggerogoti kesejahteraan rakyat kecil.

Aksi unjuk rasa damai ini membawa pesan tegas bagi para wakil rakyat dan pemerintah pusat. Bagi warga, korupsi bukan sekadar isu hukum di ruang sidang elite, melainkan kejahatan luar biasa yang berdampak langsung pada rusaknya infrastruktur desa, mahalnya biaya hidup, hingga tersendatnya layanan publik di daerah.

Rela Tempuh Perjalanan Jauh Demi Keadilan

Massa aksi berkumpul sejak pagi hari dengan membawa spanduk dan poster bernada protes keras. Mereka meluapkan kekecewaan mendalam atas lambatnya proses legislasi yang berpihak pada upaya pembersihan praktik rasuah di tanah air. Kehadiran mereka di Jakarta menjadi simbol bahwa keresahan atas tindak pidana korupsi kini telah menjadi kegelisahan kolektif masyarakat di daerah.

"Kami datang jauh-jauh dari Pati bukan untuk jalan-jalan, tetapi membawa jeritan hati rakyat bawah. Korupsi sudah membuat hidup kami makin sulit. Kami ingin DPR mendengar langsung bahwa rakyat menuntut ketegasan, bukan sekadar janji manis di atas podium," tegas salah satu orator di atas mobil komando.

Dua Tuntutan Kunci: Sahkan RUU dan Miskinkan Koruptor

Dalam orasinya, perwakilan massa menegaskan bahwa ada dua agenda krusial yang harus segera dieksekusi oleh lembaga legislatif dan eksekutif tanpa kompromi politik:

• Pengesahan RUU Perampasan Aset: Menuntut percepatan pembahasan dan pengesahan payung hukum yang memungkinkan negara menyita seluruh aset hasil kejahatan korupsi demi memulihkan kerugian keuangan negara secara maksimal.
• Penerapan Hukuman Terberat: Mendorong penegak hukum untuk tidak ragu menjatuhkan vonis maksimal serta memiskinkan para terpidana korupsi agar tercipta efek jera yang nyata di masyarakat.

Menurut para demonstran, ketiadaan regulasi perampasan aset yang komprehensif membuat para pelaku korupsi kerap kali masih bisa menikmati harta haramnya setelah menjalani masa tahanan yang relatif singkat. Hal inilah yang dinilai melukai rasa keadilan publik secara berulang-ulang.

Harapan untuk Anggota Dewan yang Baru

Aksi ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi para pengambil kebijakan di Senayan agar segera menempatkan agenda antikorupsi sebagai prioritas utama masa sidang. AMPB mengancam akan terus mengawal isu ini dan siap kembali menggelar aksi dengan eskalasi massa yang lebih besar apabila tuntutan rakyat daerah terus diabaikan.

Kini, bola panas berada di tangan para wakil rakyat di parlemen. Publik menanti apakah keberanian moral akan diwujudkan lewat pengesahan aturan yang tegas, ataukah tuntutan masyarakat daerah ini kembali menguap di tengah dinamika kompromi politik ibu kota.