Prabowo Yakin Karhutla Segera Teratasi, Empat Perusahaan Diselidiki

PALANGKA RAYA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan yakin kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah akan segera teratasi. Keyakinan itu disampaikan setelah ia memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, Jumat (22/8/2026). Dalam forum tersebut, kepala negara juga menegaskan sikap tegas terhadap empat perusahaan yang tengah diselidiki karena diduga terlibat dalam kejadian kebakaran.

Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan berkompromi dengan pihak mana pun yang terbukti memicu bencana karhutla. Di sisi lain, Prabowo memastikan kapasitas pemadaman akan terus diperkuat, termasuk opsi penambahan armada helikopter dan peralatan dukungan lainnya bila kondisi lapangan menuntut.

Rapat Koordinasi di Jantung Kalimantan Tengah

Rapat terbatas digelar di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bentuk evaluasi langsung atas penanganan darurat kebakaran. Sejumlah menteri, kepala badan, serta pejabat daerah turut hadir menyampaikan laporan lapangan. Fokus pembahasan mencakup percepatan pemadaman, pengamanan masyarakat terdampak, hingga penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyalakan api.

Berdasarkan kronologi rapat, rangkaian pembahasan berlangsung sebagai berikut:

1. Presiden tiba di Palangka Raya dan langsung memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla.
2. Aparatur penanggulangan bencana memaparkan sebaran titik api terkini beserta perkembangan cuaca.
3. Tim penegak hukum melaporkan proses penyelidikan terhadap empat perusahaan yang diduga terlibat.
4. Prabowo memerintahkan kesiapan penambahan helikopter pemadam dan peralatan dukungan.
5. Kepala negara menutup rapat dengan instruksi penanganan menyeluruh dan tegas.

Yakin dari Pengalaman Menangani Kasus Lebih Parah

Keyakinan Prabowo berangkat dari pengalaman pemerintah mengendalikan karhutla yang lebih parah di masa lalu. Menurutnya, rekam jejak penanganan bencana serupa membuktikan bahwa intensitas kebakaran dapat ditekan apabila mobilisasi sumber daya dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

"Pengalaman menunjukkan kasus yang lebih parah pun bisa kita kendalikan. Yang penting koordinasi, alat, dan personel harus siap," demikian inti pesan yang disampaikan Presiden dalam rapat.

Oleh karena itu, pemerintah membuka opsi penambahan armada udara. Helikopter water bombing dinilai efektif menjangkau titik api di wilayah rawa dan gambut yang sulit dijangkau tim darat. Selain itu, penguatan peralatan seperti pompa air, drone pemantau, dan posko lapangan juga dipersiapkan mengikuti dinamika di lapangan.

Empat Perusahaan Masuk Daftar Penyelidikan

Sisi lain yang menjadi sorotan adalah dugaan keterlibatan korporasi dalam kejadian karhutla. Sebanyak empat perusahaan kini menjalani proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum bersama instansi terkait. Penyelidikan difokuskan pada pembuktian indikasi pembukaan lahan dengan cara membakar, yang selama ini menjadi salah satu pemicu utama kebakaran lahan gambut.

Prabowo menegaskan bahwa status penyelidikan belum serta-merta menjadikan keempat perusahaan itu terbukti bersalah. Namun, bila bukti-bukti menguatkan dugaan, pemerintah tidak segan memberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Akan kami tindak sesuai dengan hukum dan peraturan kalau benar-benar terbukti," tegas Prabowo.

Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk konsistensi negara dalam menegakkan aturan lingkungan. Penegakan hukum terhadap korporasi kerap menjadi ujian nyata dalam penanganan karhutla, mengingat luasnya area operasional perusahaan perkebunan dan kehutanan di wilayah rawan api.

Instruksi Lanjutan bagi Aparatur Negara

Menutup rangkaian rapat, Prabowo menitipkan sejumlah arahan kepada seluruh aparatur:

• Percepatan pemadaman — seluruh sumber daya diprioritaskan untuk menghapus titik api sebelum kondisi memburuk.
• Penambahan aset udara — helikopter tambahan siap diterjunkan begitu kebutuhan lapangan dikonfirmasi.
• Perlindungan masyarakat — warga di sekitar lokasi kebakaran mendapat prioritas pengamanan dan layanan kesehatan.
• Penegakan hukum tanpa pandang bulu — penyelidikan empat perusahaan dijalankan transparan dan akuntabel.

Pemerintah juga mengimbau seluruh pihak, termasuk pelaku usaha dan masyarakat, untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun. Pengawasan diperketat melalui patroli gabungan serta pemantauan udara guna mendeteksi titik api sedini mungkin.

Dengan kombinasi penguatan alat, koordinasi lintas lembaga, dan penegakan hukum, pemerintah optimistis karhutla dapat dikuasai lebih cepat dibandingkan peristiwa serupa di masa lalu. Masyarakat diharapkan aktif melapor bila menemukan indikasi kebakaran agar penanganan dapat segera dilakukan.