Prabowo Instruksikan Defisit APBN Wajib Terjaga di Bawah 3 Persen

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuatnya untuk mempertahankan disiplin fiskal nasional. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa Presiden telah memberikan instruksi langsung dan tegas kepada jajaran Kementerian Keuangan agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu dikendalikan di bawah batas aman 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Langkah ini diambil guna memastikan kesehatan keuangan negara tetap terjaga di tengah akselerasi berbagai program prioritas nasional, sekaligus memitigasi ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi.

Kronologi dan Arahan Strategis Presiden Prabowo

Penegasan mengenai batas defisit ini disampaikan dalam serangkaian koordinasi kebijakan ekonomi pemerintah. Berikut adalah linimasa penguatan disiplin fiskal yang dijalankan jajaran Kabinet Merah Putih:

1. Konsolidasi Awal Kabinet: Presiden Prabowo mengumpulkan tim ekonomi untuk menyelaraskan visi pembangunan jangka panjang tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi yang telah terbangun bertahun-tahun.
2. Penetapan Koridor Fiskal: Kementerian Keuangan diminta menyusun skema pembiayaan yang terukur, dengan patokan batas defisit tidak boleh melampaui ketentuan perundang-undangan.
3. Penyesuaian Belanja Program Prioritas: Alokasi program unggulan seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan program Makan Bergizi Gratis disesuaikan secara bertahap agar tidak membebani kapasitas fiskal negara.

"Presiden Prabowo berpesan kepada kami agar defisit APBN tetap dijaga dengan sangat disiplin di bawah level 3 persen. Ini adalah jangkar utama kredibilitas ekonomi Indonesia di mata publik dan investor internasional," ujar Suahasil Nazara.

Strategi Kemenkeu Menjaga Keseimbangan Anggaran

Untuk merealisasikan arahan tersebut, Kementerian Keuangan merancang sejumlah langkah taktis dalam pengelolaan kas negara. Kemenkeu tidak hanya berfokus pada pengendalian belanja, tetapi juga pada optimalisasi sumber pendapatan baru tanpa menekan daya beli masyarakat.

• Peningkatan Kualitas Belanja (Spending Better): Menekan kebocoran anggaran, memangkas belanja seremonial yang tidak produktif, serta memprioritaskan belanja modal yang memiliki dampak berganda terhadap pertumbuhan ekonomi.
• Optimalisasi Penerimaan Negara: Memperkuat basis perpajakan melalui digitalisasi sistem administrasi perpajakan (Core Tax System) dan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
• Pengelolaan Utang yang Pruden: Menjaga rasio utang pemerintah pada tingkat yang aman serta memprioritaskan pembiayaan domestik dengan tingkat imbal hasil yang kompetitif.

Menjaga Kepatuhan Terhadap UU Keuangan Negara

Komitmen menjaga defisit di bawah 3 persen ini juga sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Batasan legal ini dirancang agar Indonesia terhindar dari krisis utang yang berkepanjangan dan menjaga kesinambungan fiskal lintas generasi.

Melalui kehati-hatian fiskal ini, pemerintah optimis dapat menjaga kepercayaan pasar finansial, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta memberikan ruang yang cukup bagi stimulus ekonomi ketika menghadapi guncangan global di masa mendatang.