OECD: Anggaran Pendidikan Tinggi Tak Menjamin Prestasi Siswa Meningkat

Paradigma lama yang menganggap negara kaya otomatis memiliki sistem pendidikan terbaik kini resmi terbantahkan. Berdasarkan laporan terbaru Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 yang dirilis oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), besarnya anggaran dan kekayaan suatu negara ternyata bukan jaminan mutlak bagi keberhasilan akademis para pelajarnya.

Hasil evaluasi terhadap kemampuan pelajar usia 15 tahun di seluruh dunia tersebut menunjukkan tren yang mengejutkan. Rata-rata performa global di negara-negara anggota OECD justru menyentuh titik terendah dalam sejarah, melanjutkan penurunan drastis yang sempat terjadi pascapandemi. Fenomena ini memicu evaluasi besar-besaran mengenai efektivitas alokasi belanja pendidikan dunia.

Kronologi dan Penurunan Kinerja Pendidikan Global

OECD mencatat bahwa dinamika skor akademis dunia mengalami pergeseran signifikan dalam satu dekade terakhir:

1. Periode 2018–2022: Terjadi penurunan hasil belajar global secara tajam akibat disrupsi pandemi COVID-19 dan penutupan institusi sekolah di berbagai belahan dunia.
2. Pelaksanaan Asesmen PISA 2025: Pengujian komprehensif dilakukan kembali untuk mengukur literasi membaca, matematika, dan sains siswa di puluhan negara mitra.
3. Rilis Temuan Utama 2025: OECD mengonfirmasi bahwa pemulihan tidak terjadi merata, bahkan banyak negara maju justru mengalami stagnasi performa yang lebih buruk dibandingkan masa krisis kesehatan.

"Dunia saat ini tidak lagi terbagi secara kaku antara negara kaya dengan pendidikan bagus, dan negara miskin dengan kualitas pendidikan yang buruk," tegas Direktur Pendidikan dan Keterampilan OECD, Andreas Schleicher.

Analisis: Mengapa Kekayaan Negara Bukan Lagi Penentu Tunggal?

Selama bertahun-tahun, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dijadikan indikator utama untuk memprediksi capaian skor literasi maupun numerasi anak didik. Namun, data PISA 2025 membuktikan bahwa tingkat kekayaan negara kini hanya menyumbang sekitar 50 persen dari variasi capaian skor belajar antarnegara.

Sisa 50 persen lainnya sangat ditentukan oleh kebijakan strategis pemerintah, seperti kualitas pelatihan tenaga pendidik, fokus kurikulum esensial, iklim kedisiplinan sekolah, serta ketepatan penyaluran fasilitas belajar. Beberapa negara dengan kapasitas fiskal terbatas justru mampu mencatatkan lonjakan performa berkat pemanfaatan sumber daya yang luar biasa efisien.

Kondisi ini memberikan pelajaran penting bagi pengambil kebijakan di berbagai negara, termasuk kawasan Amerika Latin dan Asia. Menambah porsi belanja negara tanpa pembenahan tata kelola kurikulum dan metode pengajaran terbukti tidak efektif dalam mengangkat mutu pendidikan nasional.