Nusron Wahid Absen Rapat DPR, Wamen ATR/BPN Beri Penjelasan

Ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam tiga agenda rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memicu tanda tanya publik. Menanggapi situasi tersebut, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan akhirnya angkat bicara untuk meluruskan duduk perkara dan memberikan klarifikasi resmi di hadapan para wakil rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan.

Ossy Dermawan menegaskan bahwa absennya Menteri Nusron bukan karena unsur kesengajaan atau mengabaikan panggilan parlemen. Menurutnya, ketidakhadiran tersebut murni dilandasi oleh agenda kedinasan mendesak serta penugasan khusus yang tidak dapat diwakilkan, termasuk koordinasi strategis tingkat tinggi bersama Presiden dan kementerian koordinator terkait penyelesaian konflik agraria nasional.

Kronologi Rangkaian Agenda dan Absensi di Parlemen

Dinamika rapat kerja di Komisi II DPR RI sempat menjadi perhatian setelah kursi Menteri ATR/BPN beberapa kali hanya diwakili jajaran wakil menteri dan pejabat eselon satu. Berikut adalah garis waktu peristiwa terkait koordinasi tersebut:

1. Rapat Kerja Perdana: Pembahasan awal program kerja 100 hari kementerian. Nusron Wahid berhalangan hadir karena mendampingi agenda kunjungan kerja kepresidenan di luar daerah yang telah dijadwalkan sebelumnya.
2. Rapat Dengar Pendapat Lanjutan: Agenda pendalaman anggaran dan target sertifikasi tanah. Pihak kementerian mengirimkan surat permohonan izin resmi terkait penugasan rapat terbatas internal kabinet.
3. Rapat Evaluasi Program Prioritas: Pertemuan ketiga yang kembali diwakili oleh Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan beserta jajaran direktur jenderal teknis untuk memaparkan capaian kementerian secara komprehensif.

Komitmen Sinergi Kementerian ATR/BPN dengan DPR RI

Dalam keterangannya kepada awak media, Ossy memastikan bahwa komunikasi antara Kementerian ATR/BPN dengan pimpinan Komisi II DPR RI tetap berjalan harmonis tanpa hambatan birokrasi yang berarti.

"Kami selalu menghormati dan menjunjung tinggi fungsi pengawasan DPR. Surat pemberitahuan resmi dan izin terkait agenda Pak Menteri selalu kami layangkan secara administratif sebelum rapat dimulai. Beliau berkomitmen penuh untuk hadir langsung dalam sesi rapat kerja berikutnya," ujar Ossy Dermawan.

Ossy menambahkan, kementerian tetap menjalankan instruksi menteri secara solid di lapangan. Semua materi paparan, bahan evaluasi, hingga jawaban atas pertanyaan fraksi-fraksi telah dipersiapkan secara matang oleh tim delegasi kementerian.

Fokus Utama Agenda Pertanahan yang Sedang Dikebut

Di tengah dinamika jadwal kerja, Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Nusron Wahid dan Ossy Dermawan saat ini tengah memprioritaskan beberapa program krusial yang berdampak langsung bagi masyarakat:

• Pemberantasan Mafia Tanah: Memperkuat sinergi penegakan hukum bersama kepolisian dan kejaksaan untuk menindak tegas mafia tanah tanpa pandang bulu.
• Akselerasi PTSL: Mempercepat realisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap demi target kepemilikan sertifikat resmi bagi warga di seluruh pelosok Indonesia.
• Penyelesaian Sengketa Agraria: Mengurai tumpang tindih Hak Guna Usaha (HGU) dan hak ulayat masyarakat adat secara persuasif dan berkeadilan.

Melalui klarifikasi terbuka ini, kementerian berharap spekulasi di ruang publik dapat mereda sehingga fokus kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam menuntaskan agenda reformasi agraria nasional dapat terus berjalan efektif.