MANILA — TUCP Desak Pemerintah Hapus Biaya Kehilangan Sistem Listrik

Pernahkah Anda merasa kesal saat melihat rincian tagihan listrik bulanan yang terus membengkak, padahal pemakaian di rumah terasa biasa saja? Sensasi inilah yang dirasakan jutaan keluarga pekerja di Filipina setiap bulannya. Menanggapi jeritan masyarakat kelas bawah dan pekerja, Kongres Serikat Buruh Filipina atau Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) menyuarakan desakan keras kepada pemerintah agar menghentikan beban finansial yang dinilai sangat tidak adil.

TUCP meminta pemerintah tidak hanya menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada tarif listrik, tetapi juga menghilangkan beban system loss charge (biaya kehilangan sistem) yang selama ini secara otomatis dibebankan kepada konsumen akhir. Langkah berani ini diambil untuk menindaklanjuti arahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dalam Pidato Kenegaraan (SONA) yang disampaikan pada 27 Juli lalu.

Beban Biaya Tambahan yang Dinilai Sangat Tidak Adil

Selama bertahun-tahun, pelanggan listrik di Filipina harus menanggung tagihan atas energi yang bahkan tidak pernah mereka konsumsi. Biaya kehilangan sistem merupakan kompensasi yang ditagihkan perusahaan penyedia listrik atas hilangnya daya selama proses transmisi teknis maupun akibat pencurian listrik oleh pihak tak bertanggung jawab. Bagi kalangan buruh, membebankan ketidakefisienan operasional perusahaan kepada rakyat adalah bentuk ketidakadilan yang nyata.

"Menghapus PPN saja tidak akan cukup untuk memberikan kepastian kesejahteraan bagi rakyat. Perusahaan penyedia jasa yang seharusnya bertanggung jawab atas kehilangan energi tersebut, bukan konsumen yang sudah bersusah payah membayar tagihan," tegas perwakilan TUCP dalam pernyataan resminya.

Menurut kelompok buruh, perusahaan listrik seharusnya terdorong untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan keamanan jaringan mereka. Jika biaya kerugian tersebut terus ditanggung oleh publik, maka penyedia jasa tidak akan pernah memiliki insentif untuk membenahi efisiensi operasional mereka secara mendasar.

Menagih Janji Pidato Kenegaraan Presiden Marcos Jr.

Desakan ini mencuat tak lama setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyampaikan usulan dan arahan strategis dalam Pidato Kenegaraan pada 27 Juli. Dalam pidatonya, Presiden menyoroti tingginya biaya hidup dan berjanji akan mencari jalan keluar guna menekan beban energi yang mencekik masyarakat.

TUCP menilai bahwa penghapusan PPN sebesar 12 persen merupakan langkah awal yang baik, namun belum menyentuh akar permasalahan tarif energi di Filipina. Berikut adalah perbandingan komponen tarif yang disuarakan untuk diubah:

Dampak Nyata bagi Kesejahteraan Pekerja Filipina

Filipina dikenal sebagai salah satu negara dengan tarif listrik tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini secara langsung menggerus daya beli masyarakat, terutama para pekerja berpenghasilan rendah hingga menengah yang kenaikan upahnya sering kali tidak sebanding dengan laju inflasi.

Dengan menghapus PPN 12 persen sekaligus biaya kehilangan sistem, tagihan bulanan masyarakat diperkirakan dapat berkurang secara signifikan. TUCP berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk merealisasikan pemotongan ini melalui regulasi yang mengikat.

• Penghematan Langsung: Rumah tangga dapat mengalokasikan dana sisa untuk kebutuhan pokok seperti pangan dan pendidikan.
• Efisiensi Industri: Penyedia listrik dituntut memodernisasi infrastruktur transmisi mereka agar kerugian energi berkurang.
• Perlindungan Buruh: Menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global.

Pada akhirnya, pertempuran melawan tarif listrik yang mahal ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah Filipina dalam memprioritaskan kesejahteraan rakyat kecil di atas kepentingan korporasi penyedia energi. Masyarakat kini menunggu tindakan nyata sebagai pengawalan dari Pidato Kenegaraan Presiden Marcos Jr.