MANILA — Bayan Desak Pemerintah Filipina Fokus Berantas Korupsi

Suasana politik di Filipina kembali memanas menjelang peringatan momen bersejarah yang kelam bagi bangsa tersebut. Istana Malacañang secara terbuka mengimbau para pengunjuk rasa untuk menjaga ketertiban selama aksi demonstrasi yang diperkirakan bakal memadati jalanan pada Senin, 21 September mendatang. Namun, himbauan dari pihak pemerintah ini justru memicu kritik pedas dari kelompok masyarakat sipil dan organisasi massa di kawasan tersebut.

Aliansi kelompok progresif Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) menilai sikap pemerintah yang sibuk mengatur jalannya penyuaraan pendapat adalah langkah yang salah kaprah. Di tengah krisis ekonomi dan isu kecurangan birokrasi yang terus menghantui negara kepulauan tersebut, pemerintah dianggap mengalihkan fokus dari ancaman utama yang sebenarnya merusak tatanan bangsa dari dalam.

Sentilan Pedas Bayan untuk Istana Malacañang

Sekretaris Jenderal Bayan, Mong Palatino, merespons keras imbauan dari pihak kepresidenan. Menurutnya, alih-alih menaruh perhatian berlebih pada rakyat yang menyuarakan hak-haknya di jalanan, Istana Malacañang seharusnya mengarahkan energi dan kewenangannya untuk menindak tegas para pejabat penikmat uang rakyat.

“Ang dapat na rendahan nila yung mga kurakot, yung mga abusado sa kapangyarihan (Yang seharusnya mereka mengekang dan tindak itu para koruptor serta mereka yang menyalahgunakan kekuasaan),” tegas Sekretaris Jenderal Bayan, Mong Palatino.

Pernyataan ini mencerminkan keresahan mendalam yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Filipina. Menurut Bayan, pembatasan atau imbauan yang berlebihan terhadap aksi damai justru memperlihatkan sikap defensif pemerintah terhadap pergerakan rakyat yang menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban publik.

Beban Sejarah dan Bayang-Bayang Korupsi

Tanggal 21 September memiliki bobot sejarah yang sangat berat bagi masyarakat Filipina. Pada tanggal tersebut di tahun 1972, Presiden Ferdinand Marcos Sr. resmi mendeklarasikan Darurat Militer (Martial Law), sebuah rezim yang diingat atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan pers, serta skandal penyalahgunaan kekuasaan skala besar. Kini, di bawah kepemimpinan putranya, Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., peringatan ini terasa semakin krusial dan dipenuhi ketegangan emosional.

Para aktivis menegaskan bahwa aksi yang akan digelar pada 21 September nanti bukan sekadar nostalgia sejarah, melainkan bentuk peringatan nyata agar tragedi masa lalu tidak terulang kembali. Mereka menilai bahwa korupsi sistemik dan penyalahgunaan wewenang saat ini masih menjadi penyakit kronis yang merugikan kesejahteraan rakyat kecil.

Analisis: Tuntutan Aktivis vs Fokus Pemerintah

Ketegangan antara Istana Malacañang dan kelompok sipil ini memperlihatkan adanya jurang perbedaan prioritas yang cukup signifikan dalam memandang situasi nasional saat ini:

Melihat perkembangan ini, aksi peringatan deklarasi Darurat Militer diperkirakan tetap akan dihadiri oleh ribuan massa dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, pekerja, hingga aktivis HAM. Sikap tegas dari Bayan memberikan sinyal jelas bahwa masyarakat sipil tidak akan tinggal diam ketika ruang demokrasi mereka dibatasi, sementara praktik korupsi dianggap masih melenggang tanpa penanganan yang memadai.