Kejagung Periksa Akuntan Publik Kasus Transfer Pricing TPL, Kerugian Rp2 Triliun

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa seorang akuntan publik dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing yang dilakukan PT Toba Pulp Lestari (TPL) kepada entitas perusahaannya selama periode 2008 hingga 2025. Pemeriksaan ini menandai babak baru pengusutan perkara yang menyeret salah satu produsen bubur kertas dan kertas terbesar di Indonesia, dengan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp2 triliun.

Pemeriksaan terhadap akuntan publik tersebut dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sebagai bagian dari upaya menelusuri aliran transaksi dan memvalidasi laporan keuangan perusahaan selama periode dugaan pelanggaran. Dalam proses hukum, keterangan akuntan publik menjadi kunci untuk memetakan skema transaksi antara PT TPL dengan perusahaan afiliasinya yang diduga menjadi saluran pengalihan keuntungan.

Kronologi Dugaan Transfer Pricing PT TPL

Dugaan praktik transfer pricing yang diusut Kejagung disebut berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang, yaitu sejak 2008 hingga 2025. Secara sederhana, transfer pricing adalah kebijakan penetapan harga dalam transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dalam kasus ini, PT TPL diduga menjual produk kepada entitas afiliasinya dengan harga jauh di bawah harga pasar, sehingga laba perusahaan tampak kecil atau bahkan merugi di atas kertas.

Akibat skema itu, kewajiban pajak perusahaan ikut menyusut drastis, sementara keuntungan riil justru dinikmati entitas terkait. Selisih inilah yang kemudian ditaksir menjadi kerugian negara hingga Rp2 triliun dari sisi penerimaan pajak. Angka tersebut, menurut penyidik, masih dapat berubah seiring berjalannya audit dan penghitungan kerugian secara menyeluruh oleh tim ahli.

• Periode dugaan pelanggaran: 2008–2025
• Modus: penjualan di bawah harga pasar ke entitas afiliasi
• Taksiran kerugian negara: Rp2 triliun
• Institusi pengusut: Kejagung melalui Jampidsus

Peran Akuntan Publik dalam Penyidikan

Pemeriksaan akuntan publik menjadi sorotan karena posisinya yang strategis dalam rantai pelaporan keuangan. Sebagai pihak yang memberikan opini atas laporan keuangan, akuntan publik seharusnya mampu mendeteksi transaksi yang tidak wajar antara perusahaan dengan entitas afiliasinya. Kejagung diduga ingin menelusuri sejauh mana akuntan publik mengetahui praktik tersebut, apakah sekadar lalai atau justru ikut memuluskan skema.

"Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pendalaman perkara untuk memastikan siapa saja yang bertanggung jawab dan sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak. Kami bekerja berdasarkan alat bukti yang kuat," demikian penegasan penyidik Jampidsus dalam keterangannya.

Sementara itu, para pengamat menilai kasus ini membuka pertanyaan besar atas kualitas audit di Indonesia. "Ini ujian besar bagi independensi profesi akuntan publik. Jika terbukti lalai atau bahkan terlibat, kasus ini menjadi pukulan telak bagi kredibilitas profesi sekaligus peringatan bagi profesi penunjang agar lebih independen," ujar seorang pengamat hukum bisnis yang enggan disebut namanya.

Kerugian Negara dan Dampaknya bagi Keuangan Publik

Angka Rp2 triliun bukanlah nominal kecil. Untuk memberi gambaran, nilai tersebut hampir setara dengan anggaran pembangunan sejumlah daerah di Indonesia dalam satu tahun anggaran. Kerugian yang bersumber dari kebocoran penerimaan pajak ini berdampak langsung pada ruang fiskal negara, termasuk kemampuan pemerintah membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.

Kejagung memastikan pengusutan kasus ini tidak berhenti pada pemeriksaan saksi. Penyitaan aset, penelusuran aliran dana, hingga koordinasi dengan otoritas perpajakan terus dilakukan demi memulihkan kerugian negara semaksimal mungkin.

Jejak Penindakan Serupa di Indonesia

Kasus transfer pricing memang bukan yang pertama ditangani aparat penegak hukum di Indonesia, namun skala kerugiannya jarang menyentuh angka triliunan rupiah. Perbandingan berikut memberi gambaran besarnya skala kasus PT TPL:

Jejak penindakan serupa sebenarnya sudah ada sebelumnya, namun kasus PT TPL berpotensi menjadi preseden penting dalam penegakan hukum di bidang perpajakan korporasi.

Langkah Hukum Selanjutnya

Kejagung belum menyebutkan kapan penetapan tersangka dalam kasus ini akan dilakukan. Yang jelas, pemeriksaan akuntan publik yang terus berlanjut mengindikasikan penyidikan telah memasuki tahap yang lebih dalam. Publik menanti perkembangan baru dalam waktu dekat, terutama terkait pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka.

Yang patut diapresiasi, penegakan hukum di bidang perpajakan korporasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah memberantas kebocoran penerimaan negara. Keberhasilan membongkar praktik transfer pricing PT TPL akan menjadi sinyal kuat bagi korporasi lain untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika pengusutan berjalan setengah hati, kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi iklim kepatuhan pajak di Indonesia.

Pada akhirnya, publik menunggu pembuktian bahwa tidak ada satu pun pihak, termasuk profesi penunjang, yang kebal dari jerat hukum dalam kasus korupsi transfer pricing ini.