JATIM — Khofifah Minta Perlindungan Lahan Pertanian Selaras Dengan Industrialisasi

Di tengah deru mesin pabrik dan pesatnya pembangunan kawasan industri baru di Jawa Timur, sebuah tantangan besar kini membayang di depan mata: bagaimana cara menjaga piring nasi bangsa tetap terisi? Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara tegas menyuarakan pentingnya menjaga keseimbangan yang presisi antara arus pesat industrialisasi dan perlindungan lahan pertanian. Jawa Timur, yang selama ini memegang predikat vital sebagai lumbung pangan nasional, berada di persimpangan jalan krusial untuk mempertahankan kedaulatan pangan tanpa mengorbankan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Khofifah menekankan bahwa alih fungsi lahan pertanian produktif tidak boleh terjadi secara masif dan tanpa kendali. Menurutnya, laju investasi serta ekspansi manufaktur harus berjalan berdampingan secara harmonis dengan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Langkah ini dinilai sangat penting agar Jawa Timur tidak kehilangan pijakan utamanya sebagai produsen komoditas pangan unggulan nasional.

Dilema Konversi Lahan dan Ancaman Kedaulatan Pangan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang melesat saban tahunnya memang membutuhkan ketersediaan lahan baru untuk pembangunan pabrik, pusat logistik, dan sarana penunjang infrastruktur. Namun, jika lahan pertanian yang subur terus tergerus beton dan baja, ancaman krisis pangan di masa depan bisa berubah menjadi kenyataan yang amat menyakitkan.

"Kita tidak bisa hanya memilih salah satu dan mengorbankan yang lainnya. Industrialisasi memberikan lapangan kerja dan nilai tambah ekonomi yang besar, namun lahan pertanian adalah jaminan perut rakyat dan masa depan kedaulatan bangsa ini," tegas Khofifah saat memberikan arahannya terkait penataan ruang daerah.

Data menunjukkan bahwa Jawa Timur berkontribusi besar dengan menyumbang lebih dari 17 persen dari total produksi beras nasional. Kehilangan ribuan hektar lahan produktif setiap tahun akibat konversi tak terkendali tentu akan mengguncang stabilitas pasokan pangan secara nasional. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.

Penegakan Aturan LP2B dan Penataan Tata Ruang

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk memperketat penetapan pemetaan wilayah LP2B di daerah masing-masing. Langkah strategis ini diambil agar area hijau yang sangat subur memiliki payung hukum yang kuat dan tidak mudah diubah peruntukannya menjadi kawasan pabrik atau pemukiman komersial.

Berikut adalah gambaran umum perbandingan prioritas kebijakan penataan kawasan di Jawa Timur:

Menuju Industri Hijau dan Pertanian Modern

Untuk menjembatani dua kepentingan yang sama-sama vital ini, pendekatan inovatif mutlak diperlukan. Pemprov Jatim mendorong efisiensi penggunaan lahan pertanian melalui penerapan teknologi modern, seperti smart farming dan mekanisasi pertanian. Dengan sentuhan teknologi, produktivitas tanaman padi dan hortikultura dapat ditingkatkan secara optimal meskipun berada di atas luas lahan yang terbatas.

Di sisi lain, para investor dan pengembang manufaktur diarahkan untuk menempati kawasan industri resmi yang sudah terintegrasi dan tidak mengokupas lahan pertanian produktif. Ekosistem bisnis yang berkelanjutan hanya bisa terwujud jika sektor industri dan pertanian saling mendukung, bukan saling menyingkirkan. Dengan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, Jawa Timur optimistis mampu menjadi percontohan nasional dalam mengawinkan industrialisasi modern dengan ketahanan pangan yang kokoh.