Jakarta — Wamenkeu Juda Agung Tegaskan Defisit APBN Tetap di Bawah 3 Persen

Geliat ruang rapat Gedung DPR RI kembali menghangat ketika wacana melonggarkan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencuat ke publik. Beberapa kalangan wakil rakyat mengusulkan agar aturan ketat batas maksimal defisit 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dikaji ulang demi memberi ruang gerak fiskal yang lebih luas bagi pembangunan nasional. Namun, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil sikap tegas untuk tidak terburu-buru mengubah aturan tersebut. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memastikan bahwa nakhoda kebijakan fiskal Indonesia akan tetap berpegang teguh pada koridor disiplin anggaran.

Dalam perkenalan dan keterangannya di Jakarta, Juda Agung menggarisbawahi pentingnya menjaga kredibilitas APBN di mata pasar keuangan domestik maupun global. Menurutnya, batas defisit 3 persen bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan jangkar utama stabilitas makroekonomi yang telah teruji menjaga ekonomi Indonesia dari berbagai guncangan krisis global selama lebih dari dua dekade terakhir.

Disiplin Fiskal di Tengah Desakan Ekspansi Anggaran

Usulan kajian ulang batas defisit ini bukanlah hal baru dalam dinamika politik anggaran Indonesia. Sejumlah anggota DPR menilai bahwa berbagai program prioritas nasional—mulai dari pembangunan infrastruktur berkelanjutan, ketahanan pangan, hingga program kesejahteraan sosial skala besar—membutuhkan pasokan dana yang sangat masif. Jika batas defisit dipatok terlalu ketat, dikhawatirkan ruang belanja negara menjadi terbatas dan berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tinggi.

"Pemerintah berkomitmen penuh untuk terus menjaga defisit APBN berada di bawah batas aman 3 persen dari PDB. Disiplin fiskal ini sangat krusial untuk mempertahankan kepercayaan investor dan stabilitas keuangan negara," tegas Wamenkeu Juda Agung saat merespons dinamika pembahasan bersama legislatif.

Ketentuan batas defisit maksimal 3 persen dari PDB telah diatur secara mengikat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Aturan ini lahir sebagai benteng pertahanan fiskal pasca-krisis keuangan Asia 1997/1998 agar pemerintah tidak terjebak dalam penumpukan utang yang tak terkendali. Meskipun aturan ini sempat dilonggarkan sementara sewaktu masa darurat pandemi COVID-19 melalui UU Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah berhasil mengembalikannya ke bawah konsolidasi 3 persen jauh lebih cepat dari perkiraan semula.

Menimbang Risiko dan Perbandingan Pandangan

Langkah menjaga defisit tetap ramping tentu bukan tanpa tantangan tersendiri. Di satu sisi, Kemenkeu harus cermat menyelaraskan antara kebutuhan belanja pembangunan yang ekspansif dengan kemampuan penerimaan negara dari sektor pajak serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jika batas defisit diperlebar di atas 3 persen, risiko pembengkakan beban bunga utang dan kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) siap mengintai perekonomian domestik.

Strategi Kemenkeu: Optimalisasi Pendapatan dan Belanja Berkualitas

Untuk menjembatani tingginya kebutuhan belanja nasional tanpa merusak rambu-rambu fiskal, Kemenkeu memfokuskan strategi pada dua pilar utama. Pertama, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan perpajakan secara terukur tanpa merusak iklim investasi. Kedua, menerapkan prinsip spending better atau penajaman kualitas belanja agar setiap rupiah yang dikeluarkan APBN benar-benar memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang nyata bagi ekonomi masyarakat.

Para analis pasar menyambut positif kepastian yang disampaikan Wamenkeu Juda Agung. Menurut pandangan para ekonom, konsistensi pemerintah menjaga aturan batas defisit menjadi modal sangat kuat bagi lembaga pemeringkat kredit internasional untuk terus mempertahankan predikat kelayakan investasi (investment grade) bagi Indonesia. Kepercayaan ini membuat biaya penerbitan utang Indonesia tetap kompetitif dibanding negara-negara berkembang lainnya.