JAKARTA — Purbaya Yudhi Sadewa Ungkap Alasan Pencopotan Jabatan Menkeu

Suasana pasca serah terima jabatan (sertijab) di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia diwarnai dengan pengakuan blak-blakan dari mantan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Meski baru saja dilepas dari jabatannya sebagai bendahara negara, Purbaya tetap menunjukkan sikap terbuka dan mau melayani rentetan pertanyaan dari para awak media yang menunggunya.

Dengan gaya bicaranya yang santai dan tanpa aling-aling, Purbaya membagikan kisah di balik keputusan penting tersebut. Ia menceritakan bagaimana detik-detik dirinya dihubungi oleh pihak Istana hingga memberikan tanggapan terkait spekulasi perombakan birokrasi yang disebut-sebut menjadi pemicu utama pencopotannya.

Detik-Detik Telepon Mendadak dari Mensesneg

Purbaya mengaku bahwa secara pribadi dirinya sebenarnya sudah mengantisipasi potensi rotasi atau pencopotan dari Kabinet. Namun, keputusan resmi tersebut rupanya disampaikan dengan cara yang cukup mendadak pada Senin, 14 September 2026. Saat itu, Purbaya sedang fokus menghadiri rapat kerja bersama DPD DPR RI ketika telepon genggamnya berdering.

Panggilan tersebut datang dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, yang memberikan kabar bahwa masa tugas Purbaya sebagai Menkeu telah berakhir. Purbaya secara jujur mengakui adanya riak emosi manusiawi saat menerima kabar mengejutkan tersebut di tengah kesibukan rapat.

"Semalem masih susah tidur, masih sebel juga tuh, tapi siangnya sudah lumayanlah,"

ungkap Purbaya jujur kepada awak media sembari tersenyum. Rasa jengkel dan ketidakpuasan yang sempat mengganjal di hatinya perlahan sirna saat ia memutuskan untuk berdamai dengan keadaan dan menerima keputusan kepemimpinan nasional.

Perombakan 350 Pegawai Pajak Jadi Sorotan

Salah satu isu paling panas yang mengiringi kabar pemberhentian Purbaya adalah langkah berani yang sempat diambilnya sebelum pencopotan, yakni melakukan perombakan dan rotasi besar-besaran terhadap 350 pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Ketika ditanya apakah kebijakan radikal ini yang menjadi penyebab utama Presiden melengserkannya, Purbaya tidak menampiknya secara penuh.

"Ya, sebagian iya," jawab Purbaya singkat. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa seluruh langkah strategis dan pembenahan birokrasi yang dilakukannya selama memimpin Kementerian Keuangan semata-mata bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Berikut adalah ringkasan konteks terkait peralihan kepemimpinan di Kementerian Keuangan:

Kepatuhan Pada Hak Prerogatif Presiden

Purbaya secara tegas membantah adanya isu miring mengenai gesekan internal antara dirinya dengan para direktur jenderal di Kemenkeu. Ia menjamin bahwa hubungan kerjanya dengan jajaran birokrasi Kemenkeu tetap berjalan harmonis hingga hari terakhirnya bertugas.

Ia menekankan bahwa pergantian posisi menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden yang wajib dihormati oleh seluruh pejabat negara. Seluruh kebijakan yang ia telurkan selama bertugas dipastikan tetap berada dalam koridor dan arah kebijakan umum kepala negara.

“Kebijakan kita semua mengikuti kebijakan presiden. Kita ikuti saja,” tegasnya. Di sisi lain, pergantian nakhoda di Kementerian Keuangan ini rupanya belum memberikan dorongan instan bagi pasar keuangan domestik. Para pengamat pasar mencatat bahwa nilai tukar Rupiah masih bergerak melemah, mengindikasikan bahwa para pelaku pasar masih bersikap wait and see terhadap arah kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan Menkeu yang baru.