rina-wulandari
Dinamika politik nasional kembali memanas seiring mengemukanya wacana penaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5 persen untuk pemilu mendatang. Usulan yang didorong oleh sejumlah partai koalisi pemerintah di DPR RI ini langsung memicu respons beragam, khususnya dari partai-partai papan bawah dan non-parlemen. Menanggapi riuh perdebatan tersebut, Partai Bulan Bintang (PBB) mengambil sikap arsitektural dengan menyodorkan opsi jalan tengah agar proses revisi Undang-Undang Pemilu tidak mengorbankan prinsip keadilan dan inklusivitas demokrasi.
Langkah ini diambil PBB di tengah kekhawatiran semakin tingginya jumlah suara masyarakat yang terbuang percuma akibat tingginya batasan minimal untuk menempatkan wakil di Senayan. Pada Pemilu 2024 lalu, angka ambang batas dipatok sebesar 4 persen, yang berdampak pada hangusnya jutaan suara pemilih karena partai yang mereka dukung tidak memenuhi ambang batas nasional.
PBB Soroti Dua Catatan Penting Revisi UU Pemilu
PBB menilai bahwa perdebatan mengenai besaran angka ambang batas hendaknya tidak sekadar dijadikan ajang bagi partai-partai mapan untuk mengunci dominasi politik. Menurut pandangan PBB, ada dua hal mendasar yang wajib diperhatikan pembentuk undang-undang dalam proses revisi UU Pemilu yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami menyadari pentingnya penyederhanaan sistem kepartaian demi efektivitas pemerintahan di parlemen. Namun, penetapan angka ambang batas tidak boleh dilakukan secara ugal-ugalan tanpa memperhitungkan suara rakyat yang telah dicoblos. Harus ada jalan tengah yang menyeimbangkan efektivitas parlemen dan jaminan hak keterwakilan," tegas pihak PBB saat merespons isu tersebut.
PBB menjabarkan dua poin krusial yang harus diselamatkan dalam pembahasan tersebut, antara lain:
- Penyelamatan Suara Rakyat: PBB mendorong agar skema penghitungan sisa suara dari partai yang tidak lolos ambang batas nasional dapat dialokasikan atau dikonversi melalui mekanisme alternatif, sehingga prinsip one man, one vote, one value tetap terwujud secara adil.
- Penerapan Ambang Batas Berjenjang: Adanya pemisahan tegas antara ambang batas untuk DPR RI dengan tingkat DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota. Langkah ini penting agar dinamika politik daerah tetap tumbuh dinamis dan tidak terkekang oleh konstelasi nasional.
Rekam Jejak Perjalanan Ambang Batas Parlemen
Pengaturan ambang batas parlemen di Indonesia memang terus mengalami kenaikan sejak pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009. Berikut adalah rekam jejak perkembangan angka ambang batas parlemen di Indonesia dari masa ke masa:
| Tahun Pemilu | Besaran Ambang Batas | Cakupan & Keterangan |
|---|---|---|
| 2009 | 2,5% | Hanya berlaku untuk kursi DPR RI |
| 2014 | 3,5% | Sempat diberlakukan secara nasional hingga tingkat daerah |
| 2019 | 4,0% | Dibatalkan MK untuk tingkat DPRD daerah |
| 2024 | 4,0% | MK memutuskan angka ini harus diubah sebelum 2029 |
Mencari Titik Temu Demi Pemilu 2029 yang Adil
Gagasan jalan tengah yang diusung PBB menjadi Angin segar di tengah polarisasi pandangan antara partai papan atas dan partai baru. Banyak pengamat hukum tata negara menilai bahwa menaikkan ambang batas menjadi 5 persen tanpa merombak metode konversi suara hanya akan memperparah disproporsionalitas hasil pemilu.
Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memperbarui aturan parliamentary threshold sebelum Pemilu 2029, ruang kompromi kini terbuka lebar. PBB berharap DPR RI dan pemerintah dapat mendengarkan aspirasi seluruh pemangku kepentingan politik demi melahirkan formula pemilu yang demokratis, adil, dan benar-benar representatif bagi seluruh rakyat Indonesia.
Comments (0)