Ekonom Sarankan Menkeu Suahasil Relokasi Anggaran untuk UMKM dan Pendidikan

Langkah awal kepemimpinan Menteri Keuangan Suahasil Nazara langsung mendapat sorotan positif sekaligus masukan konstruktif dari para pelaku pasar dan pengamat ekonomi. Di tengah tantangan ketidakpastian global dan perlambatan daya beli, pemerintah dinilai memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menyusun ulang prioritas belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

ASEAN Economist UOB, Enrico Tanuwidjaja, menyampaikan bahwa evaluasi serta relokasi pos anggaran belanja menjadi langkah krusial yang dapat diambil Menkeu Suahasil guna memastikan efektivitas pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif.

"Menkeu baru memiliki fleksibilitas dan ruang untuk meninjau kembali alokasi anggaran belanja yang kurang produktif. Pengalihan dana tersebut ke sektor riil, khususnya UMKM dan penguatan kualitas pendidikan, akan memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang jauh lebih nyata bagi masyarakat luas," ungkap Enrico dalam keterangannya.

Kronologi Evaluasi dan Urutan Langkah Relokasi Fiskal

Untuk mendorong percepatan ekonomi di semester mendatang, sejumlah langkah terukur disarankan dapat dijalankan secara bertahap:

1. Pemetaan Belanja Non-Prioritas: Mengidentifikasi pos belanja kementerian/lembaga yang memiliki tingkat penyerapan rendah atau program seremonial yang minim dampak ekonomi.
2. Optimalisasi Subsidi dan Bansos: Memperbaiki basis data penerima manfaat agar alokasi subsidi energi dan jaring pengaman sosial tepat sasaran tanpa membebani defisit kas negara.
3. Penyuntikan Modal dan Insentif UMKM: Mengalihkan efisiensi anggaran ke program permodalan mikro, subsidi bunga kredit usaha, serta digitalisasi rantai pasok pelaku usaha kecil.
4. Peningkatan Kualitas Sarana Pendidikan: Menyalurkan porsi wajib 20 persen anggaran pendidikan ke program peningkatan kompetensi guru dan vokasi siap kerja.

Fokus Penguatan Sektor UMKM dan Kualitas SDM

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama ini menjadi tulang punggung perekonomian domestik dengan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional. Namun, tantangan akses pembiayaan dan adopsi teknologi masih menjadi kendala klasik yang dihadapi jutaan pelaku usaha di berbagai daerah.

Menurut analisis UOB, dukungan fiskal yang terarah kepada UMKM akan langsung menggerakkan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain, belanja pendidikan perlu diformulasikan ulang agar tidak sekadar habis untuk belanja rutin birokrasi, melainkan diarahkan pada penguatan riset aplikatif, pelatihan kejuruan, dan perbaikan infrastruktur sekolah di daerah terluar.

Menjaga Disiplin Fiskal dan Kepercayaan Pasar

Meskipun ada dorongan untuk memperluas belanja di sektor produktif, pemerintah tetap dituntut menjaga defisit anggaran di bawah batas aman 3 persen dari PDB. Suahasil Nazara, yang memiliki rekam jejak panjang sebagai teknokrat di Kementerian Keuangan, diyakini mampu menyeimbangkan antara dorongan stimulus dan kehati-hatian fiskal.

• Stabilitas Makro: Menjaga rasio utang terhadap PDB tetap terkendali agar peringkat kredit Indonesia di mata lembaga pemeringkat internasional tetap solid.
• Perluasan Basis Pajak: Mengoptimalkan penerimaan negara melalui reformasi sistem perpajakan tanpa menekan daya beli masyarakat kelas menengah.
• Sinergi Kebijakan: Memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia (kebijakan moneter) dan Kemenkeu (kebijakan fiskal) demi menekan laju inflasi pangan.

Dengan strategi realokasi yang cermat, arah kebijakan fiskal di bawah komando Menkeu Suahasil diharapkan mampu membentengi perekonomian domestik dari guncangan geopolitik dan perlambatan ekonomi global.