Eddy Soeparno: Ekonomi Karbon Jadi Mesin Pertumbuhan Baru RI

Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, memberikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah yang tertuang dalam pidato Presiden Prabowo Subianto perihal pengembangan ekonomi karbon. Menurutnya, arah kebijakan tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk membangun mesin pertumbuhan baru yang berkelanjutan, menjauh dari ketergantungan pada sektor ekstraktif konvensional menuju paradigma hijau yang menghargai lingkungan.

Dalam sebuah talkshow ekonomi dan iklim yang digelar di Jakarta, Eddy menekankan bahwa potensi ekonomi karbon Indonesia tidak bisa lagi dianggap sebelah mata. Negara kepulauan dengan hutan tropis terluas ketiga di dunia ini menyimpan cadangan karbon yang sangat besar, baik dari ekosistem gambut, hutan hujan, maupun lautan. "Kita punya modal alam yang luar biasa, tetapi modal itu akan sia-sia tanpa regulasi yang kuat dan kelembagaan yang jelas," ujarnya.

SRUK dan Regulasi Jadi Kunci Utama

Salah satu instrumen yang dianggap krusial dalam peta jalan ekonomi karbon adalah Satuan Residu Karbon (SRUK). Instrumen ini berfungsi sebagai alat ukur dan mekanisme perdagangan karbon yang memungkinkan Indonesia berpartisipasi aktif dalam pasar karbon global. Eddy Soeparno menilai, tanpa adanya regulasi yang komprehensif mengenai SRUK, sulit bagi pelaku usaha domestik maupun asing untuk berinvestasi dalam proyek-proyek penurunan emisi.

"Regulasi bukan sekadar formalitas. Ia adalah fondasi hukum yang menentukan apakah ekonomi karbon kita akan berjalan sebagai pasar terbuka yang transparan atau justru terjebak dalam tata kelola yang ambigu."

Ia menambahkan, Komisi XII DPR RI tengah mengkaji berbagai peraturan terkait, termasuk harmonisasi aturan antar kementerian dan lembaga. Tujuannya agar tidak ada tumpang tindih kewenangan yang sering kali membuat investor ragu untuk masuk. Selain itu, jaminan keberlanjutan proyek karbon juga harus diperhatikan, mengingat masa kontrak kredit karbon bisa mencapai puluhan tahun.

Dari Komitmen Global ke Aksi Domestik

Pidato Presiden Prabowo tentang ekonomi karbon dihadirkan dalam konteks penguatan NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia dan target Net Zero Emission 2060. Eddy Soeparno berpendapat, komitmen di tingkat internasional harus segera diikuti dengan aksi nyata di tingkat domestik, mulai dari penegakan hukum lingkungan, insentif fiskal bagi perusahaan hijau, hingga pendanaan transisi energi di daerah-daerah terpencil.

Sejumlah data menunjukkan bahwa pasar karbon global diproyeksikan mencapai nilai triliunan dolar AS dalam dekade mendatang. Indonesia, dengan luas hutan lebih dari 90 juta hektar, memiliki potensi untuk menjadi pemain utama. Namun, pemanfaatan potensi tersebut menuntut sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat adat sebagai penjaga hutan.

Dengan mengintegrasikan ekonomi karbon ke dalam rencana pembangunan jangka menengah, Indonesia tidak hanya berkontribusi pada upaya global menekan suhu bumi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di sektor konservasi, restorasi ekosistem, dan energi terbarukan. Bagi Eddy Soeparno, momentum ini tidak boleh disia-siakan. Transisi hijau harus menjadi jalan tengah antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam demi generasi mendatang.