kartika-dewi
Halo pembaca Beritaseputar.com! Isu kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani kembali menjadi perbincangan hangat di Gedung DPR. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa kebijakan reforma agraria di Indonesia tidak boleh hanya berhenti pada urusan pembagian sertifikat tanah atau redistribusi lahan semata. Menurutnya, reforma agraria harus memiliki arah yang jelas dan terhubung langsung dengan program strategis nasional lainnya.
Azis menekankan pentingnya mengintegrasikan reforma agraria dengan dua program kunci, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Mandiri Pangan (KDKMP). Langkah sinergis ini diyakini mampu menciptakan rantai nilai ekonomi yang utuh, mulai dari penguasaan tanah hingga pemasaran hasil panen petani secara berkelanjutan.
Analisis Integrasi: Menghubungkan Tanah, Produksi, dan Pasar
Selama ini, persoalan mendasar dari reforma agraria konvensional adalah ketidakpastian pasar setelah petani menerima hak atas tanah. Banyak penerima manfaat bingung menjual hasil tani mereka, sehingga rentan terjerat tengkulak atau bahkan terpaksa menjual kembali lahan mereka. Di sinilah pentingnya menghubungkan reforma agraria dengan KDKMP sebagai wadah kelembagaan dan MBG sebagai pembeli siaga (off-taker).
"Reforma agraria tidak boleh berhenti hanya pada redistribusi lahan. Harus ada integrasi langsung dengan program Makan Bergizi Gratis dan KDKMP agar petani memiliki jaminan pasar dan kepastian pendapatan yang berkelanjutan," tegas Azis Subekti dalam keterangannya di Jakarta.
Jika program ini berjalan sinergis, potensi perputaran ekonomi di tingkat desa diproyeksikan bakal melonjak tajam. Program MBG yang membutuhkan pasokan bahan pangan segar dalam jumlah raksasa setiap harinya—mulai dari beras, sayur, telur, hingga daging—bisa disuplai langsung oleh para petani penerima lahan reforma agraria melalui wadah koperasi desa.
| Fitur Skema | Reforma Agraria Konvensional | Reforma Agraria Terintegrasi (MBG & KDKMP) |
|---|---|---|
| Fokus Utama | Legalisasi & redistribusi tanah semata | Redistribusi lahan + pemberdayaan pasar |
| Pemasaran Produk | Tergantung tengkulak / pasar bebas | Diserap langsung oleh ekosistem MBG via KDKMP |
| Kepastian Harga | Fluktuatif dan rentan anjlok saat panen raya | Stabil dengan kontrak pasokan berbasis koperasi |
| Dampak Ekonomi Desa | Terbatas pada kepemilikan aset | Perputaran dana hingga Ratusan Triliun Rupiah di tingkat tapak |
Tahapan Membangun Ekosistem Pangan Pedesaan
Untuk merealisasikan ide besar ini, diperlukan langkah konkret lintas kementerian dan lembaga. Azis Subekti mendorong agar regulasi teknis segera disiapkan dengan urutan langkah strategis sebagai berikut:
- Pemetaan Lahan dan Komoditas: Menentukan jenis tanaman pangan di atas tanah reforma agraria yang disesuaikan dengan kebutuhan standar gizi menu MBG di wilayah setempat.
- Penguatan Kapasitas KDKMP: Membangun kelembagaan koperasi desa agar mampu mengelola tata niaga, penyimpanan dingin (cold storage), serta distribusi dari petani ke dapur-dapur komunitas MBG.
- Regulasi Pasar Terjamin: Mewajibkan unit pelaksana MBG menyerap minimal 70% bahan baku dari petani lokal yang terdaftar dalam jaringan KDKMP.
Dengan penguncian rantai pasok ini, negara tidak hanya berhasil mendistribusikan keadilan atas tanah, tetapi juga menjamin ketahanan pangan nasional langsung dari pilar terdepan, yakni para petani pedesaan.
Comments (0)