DPR Kecam Aksi KKB Tembak Tiga ASN di Papua Hingga Gugur

Kabar duka kembali menyelimuti tanah Papua setelah aksi kekerasan bersenjata kembali memakan korban jiwa dari kalangan pelayan publik. Menanggapi insiden berdarah yang merenggut nyawa tiga orang Aparatur Sipil Negara (ASN), jajaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kompak melayangkan kecaman keras terhadap tindakan biadab Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Para wakil rakyat menilai bahwa serangan yang menyasar abdi negara yang sedang menjalankan tugas pelayanan bagi masyarakat pedalaman Papua adalah kejahatan kemanusiaan yang sama sekali tidak bisa ditoleransi. Parlemen pun langsung mendesak pemerintah pusat dan aparat penegak hukum untuk mengambil langkah konkret, terukur, dan tidak berlarut-larut.

Gelombang Kecaman dan Duka Mendalam di Parlemen

Aksi penyerangan yang menewaskan tiga ASN tersebut memicu gelombang kemarahan di Kompleks Parlemen, Senayan. Anggota dewan menegaskan bahwa para korban merupakan garda terdepan pembangunan daerah yang berdedikasi melayani kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari administrasi, pendidikan, hingga kesehatan.

"Kami mengutuk keras tindakan keji KKB yang terus menebar teror dan membunuh warga sipil tak berdosa. Mereka yang gugur adalah abdi negara yang tulus mengabdi demi kemajuan warga Papua. Aksi teror ini adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan dan perdamaian di Tanah Papua," tegas perwakilan anggota DPR dalam keterangannya.

DPR menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga korban yang ditinggalkan sembari memastikan bahwa negara tidak boleh kalah oleh teror kelompok separatis bersenjata.

Desakan Pembentukan Roadmap Penanganan KKB

Kritik yang dilayangkan DPR tidak hanya berhenti pada pernyataan duka dan kecaman. Parlemen secara tegas mendesak pemerintah bersama TNI dan Polri untuk segera menyusun serta mengeksekusi roadmap atau peta jalan penanganan KKB secara komprehensif, terstruktur, dan tuntas.

Menurut DPR, pendekatan keamanan yang selama ini berjalan perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak terus berulang dan menimbulkan korban jiwa baru di kalangan sipil. Berikut adalah poin-poin utama desakan parlemen kepada pemerintah:

• Penyusunan Roadmap Terintegrasi: Menyusun strategi jangka pendek dan panjang yang memadukan penegakan hukum tegas, diplomasi, serta pendekatan kesejahteraan yang terukur.
• Peningkatan Keamanan di Zona Rawan: Memperkuat patroli dan pos pengamanan di wilayah-wilayah merah yang sering menjadi sasaran pergerakan KKB.
• Protokol Khusus Perlindungan ASN: Memberikan jaminan keamanan ekstra dan pengawalan bagi para ASN, tenaga medis, dan guru yang bertugas di pelosok Papua.
• Pemberantasan Sumber Logistik dan Senjata: Memutus rantai pasokan senjata api, amunisi, serta pendanaan kelompok separatis bersenjata.

Menjamin Keamanan dan Keberlanjutan Pembangunan Papua

Tragedi ini menjadi alarm keras bahwa stabilitas keamanan adalah syarat mutlak bagi keberlanjutan pembangunan di Papua. DPR mengingatkan bahwa ketakutan tidak boleh dibiarkan melumpuhkan roda pemerintahan daerah. Jika rasa aman tidak segera dipulihkan, dikhawatirkan pelayanan publik di daerah terpencil akan terhenti dan memperlambat pemerataan kesejahteraan warga setempat.

Parlemen berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan keamanan nasional di Papua melalui fungsi pengawasan dan anggaran, memastikan aparat gabungan memiliki sumber daya yang memadai untuk menindak tegas pelaku penembakan demi tegaknya hukum dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.