DPR Filipina Minta Kemenkes Tertibkan Tarif Jasa Dokter yang Berlebihan

Biaya pengobatan sering kali menjadi momok menakutkan bagi masyarakat luas. Meskipun pemerintah berupaya memperluas bantuan dan jaminan kesehatan, lonjakan tarif layanan medis di lapangan kerap membuat pasien tetap terbebani secara finansial. Menanggapi persoalan pelik ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina mendesak Kementerian Kesehatan (DOH) setempat untuk segera mengambil langkah konkret dalam menertibkan tarif jasa dokter atau professional fees (PF) yang kerap melambung tinggi tanpa kontrol.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Anggota Parlemen perwakilan Parañaque, Brian Raymund. Ia menegaskan bahwa pihak legislatif sebenarnya sangat siap menyetujui alokasi anggaran penuh demi mendukung berbagai program prioritas DOH. Namun, kucuran dana publik tersebut akan menjadi sia-sia apabila biaya jasa medis tetap dibiarkan tak terkendali.

Dilema Mahalnya Jasa Medis bagi Pasien

Kenaikan tarif jasa dokter spesialis di rumah sakit swasta maupun rujukan sering kali menggerus manfaat asuransi kesehatan masyarakat. Menurut Brian Raymund, subsidi negara dan bantuan kesehatan yang digelontorkan pemerintah seolah tidak terasa dampaknya karena habis terserap oleh tagihan jasa dokter yang melambung bebas.

"Anggaran tersedia dan kami siap memberikannya kepada DOH demi optimalisasi program kesehatan. Namun, DOH juga harus mencari cara efektif untuk mencegah praktik pembebanan biaya jasa profesional dokter yang berlebihan kepada pasien," tegas Brian Raymund.

Kondisi ini menciptakan jurang pemisah yang lebar antara fasilitas kesehatan dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Tidak sedikit keluarga yang akhirnya terjerat utang atau terpaksa menghentikan pengobatan lanjutan akibat biaya dokter yang tidak transparan sejak awal tindakan medis dilakukan.

Dukungan Anggaran dengan Syarat Transparansi

Parlemen Filipina menegaskan bahwa alokasi anggaran kesehatan nasional harus berbanding lurus dengan perlindungan finansial bagi masyarakat miskin dan rentan. Pihak legislatif tidak ingin anggaran triliunan peso yang disalurkan justru hanya menguntungkan segelintir pihak tanpa menekan beban riil masyarakat.

Untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih adil, sejumlah langkah strategis didorong agar segera diterapkan oleh otoritas kesehatan:

• Standarisasi Pedoman Tarif: Menetapkan batas wajar atau pagu tarif jasa medis untuk berbagai jenis tindakan kedokteran.
• Transparansi Biaya di Muka: Mewajibkan fasilitas kesehatan memberikan rincian estimasi biaya konsultasi dan tindakan dokter kepada pasien sebelum penanganan dilakukan.
• Pengawasan dan Sanksi: Membentuk mekanisme audit berkala terhadap rumah sakit serta dokter yang secara konsisten mematok tarif di luar batas kewajaran.
• Integrasi dengan Asuransi Publik: Menyelaraskan skema tarif dokter dengan batas klaim asuransi kesehatan pemerintah agar pasien tidak perlu membayar biaya tambahan (out-of-pocket) yang mencekik.

Melalui pengawasan ketat dan kolaborasi bersama organisasi profesi medis, DPR Filipina berharap DOH dapat menyeimbangkan kesejahteraan para tenaga kesehatan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan medis yang terjangkau serta manusiawi.