DPR Desak Aparat Tangkap Pelaku Penembakan Tiga ASN Jayawijaya

Aksi kekerasan bersenjata yang menyasar abdi negara di wilayah timur Indonesia kembali memicu keprihatinan mendalam. Insiden penembakan yang menimpa tiga orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, menuai sorotan tajam dari kalangan parlemen. Tragedi ini dinilai sebagai ancaman serius terhadap jalannya roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah otonomi baru tersebut.

Merespons kejadian berdarah tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, secara tegas mendesak aparat keamanan gabungan TNI dan Polri untuk bergerak cepat. Langkah taktis dan terukur mutlak diperlukan guna memburu serta menangkap para pelaku yang bertanggung jawab atas penyerangan keji terhadap para abdi negara yang sedang menjalankan tugas pelayanan publik.

Desakan Tegas dari Parlemen Senayan

Dave Laksono menegaskan bahwa penyerangan terhadap pegawai negeri sipil tidak dapat ditoleransi dengan alasan apa pun. Aparat penegak hukum diminta bertindak profesional dan tanpa ragu dalam menumpas aksi teror yang meresahkan masyarakat serta mengganggu stabilitas keamanan nasional.

"Aparat keamanan harus segera mengambil tindakan nyata dan terukur untuk mengejar, menangkap, serta memproses hukum para pelaku penembakan terhadap ASN di Jayawijaya. Rasa aman bagi seluruh pelayan publik di Papua harus dijamin sepenuhnya," tegas Dave Laksono di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurutnya, insiden penembakan ini bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan tenaga profesional yang mendedikasikan diri demi kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di sektor ketahanan pangan dan pertanian daerah.

Tuntutan Keamanan dan Perlindungan Pelayan Publik

Pemerintah daerah bersama institusi keamanan dituntut untuk mengevaluasi prosedur standar operasional (SOP) perlindungan bagi ASN yang bertugas di area rawan konflik. Pelayanan publik di tanah Papua sering kali berhadapan dengan tantangan geografis yang berat dan kerentanan situasi keamanan yang dinamis.

Komisi I DPR RI menyoroti sejumlah poin kunci yang harus segera diprioritaskan aparat dan pemerintah:

• Pengejaran Intensif: Melakukan penyisiran terarah untuk melacak jejak kelompok bersenjata pelaku penembakan tanpa mengorbankan keselamatan warga sipil.
• Jaminan Keselamatan Kerja: Memberikan pengawalan memadai bagi ASN maupun tenaga medis dan pendidik yang bertugas di pedalaman.
• Penguatan Jalur Intelijen: Memperkuat deteksi dini guna mencegah insiden kekerasan serupa terulang kembali di masa depan.
• Pemulihan Trauma Korban: Memastikan para korban mendapatkan penanganan medis optimal serta pendampingan psikologis lanjutan.

Evaluasi Menyeluruh Penegakan Hukum Papua

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa pendekatan keamanan di Tanah Papua memerlukan sinergi yang komprehensif antara penegakan hukum yang tegas dan pendekatan humanis. Tanpa adanya jaminan keamanan yang nyata, program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang digulirkan pemerintah dikhawatirkan akan terhambat.

DPR berharap agar penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan tuntas, sehingga dapat memberikan efek jera bagi para perusuh keamanan sekaligus memulihkan rasa percaya diri para abdi negara dalam mengabdi di pelosok Jayawijaya.