Dokter Militer AS Sebut 28 Prajurit Meninggal Usai Vaksin Covid-19

Sebuah kesaksian mengejutkan datang dari tubuh militer Amerika Serikat. Seorang dokter Angkatan Darat AS (US Army) yang juga bertugas sebagai penasihat kesehatan federal menyatakan bahwa puluhan prajurit tewas akibat efek samping vaksin Covid-19. Pengakuan ini memicu gelombang perdebatan baru mengenai transparansi medis dan kebijakan wajib vaksin di lingkungan angkatan bersenjata.

Dokter militer tersebut, dr. Theresa Long, menyampaikan kesaksiannya di bawah sumpah dalam sidang deposisi di pengadilan federal Virginia. Berdasarkan laporan investigasi media, dr. Long mengklaim mengetahui setidaknya 28 kasus kematian tentara yang secara langsung berkaitan dengan penyuntikan vaksin Covid-19.

Kesaksian Terbuka dan Investigasi Ribuan Kasus

Nama dr. Theresa Long belakangan ini menarik perhatian publik karena selain aktif berdinas di militer, ia juga tercatat sebagai penasihat bagi Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS), Robert F. Kennedy Jr. Posisi strategisnya di HHS dan kesaksiannya dalam kasus pemecatan pejabat kesehatan militer sebelumnya tidak pernah terendus oleh publik.

Dalam keterangannya, dr. Long membeberkan bahwa pemerintah federal AS saat ini tengah mendalami ribuan laporan efek samping fatal yang masuk ke sistem resmi.

"Pemerintah federal sedang menyelidiki sekitar 2.544 laporan kematian yang belum diverifikasi, yang tercatat dalam sistem pelaporan efek samping vaksin."

Data tersebut diambil dari Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), sebuah pangkalan data nasional yang memantau keamanan vaksin pasca-pemasaran. Kendati data VAERS membutuhkan verifikasi klinis lebih mendalam, angka tersebut menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pemerhati kesehatan militer.

Dampak Kebijakan Mandat Vaksin di Militer AS

Isu vaksinasi di tubuh militer AS memiliki dinamika politik dan hukum yang panjang. Di bawah kepemimpinan mantan Presiden Joe Biden, Pentagon memberlakukan mandat ketat yang mewajibkan seluruh personel aktif menerima vaksinasi atau menghadapi sanksi pemecatan.

Kebijakan tersebut menuai gelombang penolakan dari sebagian prajurit, yang akhirnya berujung pada pemutusan hubungan dinas secara massal.

Perubahan Regulasi di Bawah Rezim Baru

Setelah Donald Trump kembali menduduki kursi kepresidenan, arah kebijakan pertahanan AS langsung berputar 180 derajat. Trump secara resmi menginstruksikan Departemen Pertahanan (Pentagon) untuk memulihkan status dinas dan menawarkan perekrutan kembali bagi ribuan prajurit yang sebelumnya diberhentikan secara tidak hormat karena menolak vaksin.

Langkah pemulihan hak militer ini dipandang sebagai kemenangan moral bagi kelompok penentang mandat, namun kesaksian terbaru dr. Long kembali membuka luka lama terkait transparansi risiko kesehatan yang dihadapi oleh para prajurit garda depan.