Dito Beberkan Tawaran Kuota Haji Tambahan dari Raja Arab di Sidang

Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengalihan kuota haji kembali menghadirkan fakta-fakta baru yang menarik perhatian publik. Bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo hadir memberikan kesaksian terkait proses diplomasi dan komunikasi tingkat tinggi antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi.

Usai menjalani pemeriksaan intensif selama beberapa jam di hadapan majelis hakim, Dito mengaku merasa lega karena telah menyampaikan seluruh kronologi yang diketahuinya secara terang benderang. Menurutnya, kesaksian ini penting demi meluruskan simpang siur informasi mengenai asal-usul tambahan 20.000 kuota haji yang sempat menjadi polemik nasional.

"Saya merasa lega sudah menyampaikan semua fakta apa adanya di persidangan. Kunjungan kerja bersama Presiden waktu itu murni membawa misi diplomasi demi memperpendek antrean jemaah haji kita," ujar Dito kepada awak media seusai sidang.

Kronologi Diplomasi Tambahan Kuota Haji

Dalam persidangan, Dito menguraikan runtutan peristiwa sejak awal kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Riyadh hingga munculnya keputusan pemberian alokasi kuota khusus. Berikut adalah garis waktu peristiwanya:

1. Oktober 2023 – Lawatan Kenegaraan ke Riyadh: Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral resmi dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). Dalam pertemuan hangat tersebut, pihak Kerajaan Arab Saudi secara langsung menyampaikan komitmen penambahan kuota bagi jemaah Indonesia.
2. November 2023 – Konfirmasi Tambahan 20.000 Kuota: Pemerintah Indonesia secara resmi menerima surat penetapan kuota tambahan sebesar 20.000 jemaah untuk musim haji 1445 H/2024 M.
3. Awal 2024 – Pembahasan Distribusi Kuota: Muncul perdebatan teknis di internal Kementerian Agama mengenai pembagian alokasi kuota antara jemaah reguler dan jemaah khusus (ONH Plus).
4. Pertengahan 2024 – Pelaksanaan Haji dan Temuan Pansus: Pembagian kuota sebesar 50:50 yang diputuskan oleh Kemenag dinilai menyalahi ketentuan regulasi perundang-undangan, hingga akhirnya bergulir ke ranah hukum.

Duduk Perkara Regulasi dan Pembagian Kuota

Fokus utama dalam persidangan ini menyoroti bagaimana kuota tambahan tersebut akhirnya didistribusikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota khusus idealnya hanya dialokasikan maksimal 8 persen dari total kuota nasional, sementara 92 persen sisanya diperuntukkan bagi jemaah reguler.

Namun, dalam praktiknya, separuh dari kuota tambahan dari Raja Arab tersebut justru dialihkan ke jalur haji khusus. Langkah ini memicu dugaan adanya gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang demi mempercepat keberangkatan jemaah tertentu dengan biaya premium.

Dito menegaskan bahwa delegasi yang mendampingi Presiden kala itu hanya fokus pada keberhasilan lobi diplomasi untuk mendapatkan kuota sebesar-besarnya. Terkait teknis pembagian di dalam negeri, ia menyebut hal tersebut sepenuhnya menjadi ranah kementerian teknis terkait.

• Fakta Kunci 1: Kuota tambahan 20.000 murni hasil diplomasi bilateral tingkat kepala negara.
• Fakta Kunci 2: Polemik hukum bermula dari diskresi internal pembagian 50% reguler dan 50% khusus.
• Fakta Kunci 3: Majelis hakim masih terus mendalami aliran persetujuan teknis surat keputusan menteri.

Dengan bergulirnya kesaksian para tokoh kunci, persidangan diharapkan segera mengungkap dalang di balik kebijakan pembagian kuota yang mencederai hak antrean jutaan jemaah reguler di tanah air.