BPS dan Bank Dunia Jelaskan Beda Standar Hitung Kemiskinan Indonesia

Kalau kamu sering membaca berita ekonomi, mungkin pernah merasa bingung saat melihat laporan tentang angka kemiskinan di tanah air. Di satu sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan penurunan tingkat kemiskinan nasional hingga menyentuh angka tunggal di bawah 10 persen. Namun, di sisi lain, lembaga internasional seperti Bank Dunia sering kali merilis laporan yang menyebutkan puluhan juta masyarakat Indonesia masih rentan berada di garis kemiskinan. Fenomena ini tak jarang memicu spekulasi dan perdebatan hangat di tengah publik.

Untuk meluruskan simpang siur informasi tersebut, BPS bersama Bank Dunia akhirnya duduk bersama dan memberikan penjelasan resmi. Kedua lembaga menegaskan bahwa perbandingan angka tersebut sebenarnya bukan menunjukkan ketidakakuratan data, melainkan adanya perbedaan mendasar pada konsep, tolok ukur, dan metodologi perhitungan yang digunakan.

Memahami Dua Tolok Ukur yang Berbeda

Perbedaan angka kemiskinan yang tampak mencolok terjadi karena BPS dan Bank Dunia berangkat dari sudut pandang yang berbeda dalam memotret kondisi ekonomi masyarakat. BPS menggunakan metode kebutuhan dasar (basic needs approach) yang disesuaikan dengan kondisi lokal Indonesia. Metode ini mengukur ketersediaan pengeluaran minimal seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan esensial (setara 2.100 kilokalori per hari) serta kebutuhan dasar non-makanan seperti tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Sementara itu, Bank Dunia mengukur kemiskinan menggunakan standar internasional berbasis Purchasing Power Parity (PPP) atau Paritas Daya Beli. Ambang batas ini diselaraskan secara global berdasarkan kategori pendapatan suatu negara:

• Kemiskinan Ekstrem: Menggunakan batas US$ 2,15 PPP per orang per hari.
• Negara Berpenghasilan Menengah Bawah (Lower-Middle Income): Menggunakan batas US$ 3,65 PPP per orang per hari.
• Negara Berpenghasilan Menengah Atas (Upper-Middle Income): Menggunakan batas US$ 6,85 PPP per orang per hari.

Berikut adalah ringkasan perbandingan metodologi antara kedua lembaga tersebut:

Mengapa Angka Bank Dunia Terlihat Lebih Tinggi?

Ketika status ekonomi Indonesia meningkat menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas (upper-middle income country), garis kemiskinan yang relevan di tingkat internasional secara otomatis bergeser ke ambang batas yang lebih tinggi, yaitu US$ 6,85 PPP per hari. Jika tolok ukur ini diterapkan, secara statistik jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori rentan miskin atau vulnerably poor memang terlihat melonjak signifikan.

"Kami tidak meniadakan pencapaian pemerintah Indonesia yang berhasil menekan kemiskinan nasional. Yang perlu dipahami adalah bahwa Bank Dunia menggunakan kacamata global untuk melihat sejauh mana ketahanan ekonomi masyarakat suatu negara dibanding standar internasional," ujar perwakilan ekonom Bank Dunia dalam kesempatan diskusi publik tersebut.

Di sisi lain, data BPS difokuskan untuk membantu pemerintah memetakan penerima manfaat program bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran. BPS mencatat bahwa persentase penduduk miskin ekstrem di Indonesia sudah mendekati nol persen. Namun, pemerintah tetap diimbau untuk mewaspadai kelompok masyarakat yang berada tepat di atas garis kemiskinan nasional, karena mereka sangat rentan kembali terperosok akibat lonjakan harga bahan pangan atau kenaikan inflasi.

Implikasi Penting Bagi Kebijakan Publik

Penjelasan transparan dari BPS dan Bank Dunia ini dinilai sangat krusial agar pengambil kebijakan di Jakarta tidak salah merumuskan strategi penanganan ekonomi. Mengacu semata-mata pada satu indikator bisa memberikan gambaran yang kurang utuh mengenai realitas sosial di lapangan.

Jika pemerintah hanya mengandalkan data kebutuhan dasar nasional, ada risiko kelompok "hampir miskin" terabaikan dari jaring pengaman sosial. Sebaliknya, jika hanya mengacu pada angka Bank Dunia, daya jangkau anggaran negara untuk bansos bisa menjadi tidak realistis. Oleh sebab itu, sinergi data ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang tak hanya mengentaskan kemiskinan ekstrem, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi kelas menengah bawah agar tahan terhadap gejolak ekonomi global.