BPS Buka Suara Soal Beda Angka Kemiskinan Versi Bank Dunia

Perbedaan data kemiskinan di Indonesia kerap memicu tanda tanya publik. Di satu sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan nasional konsisten berada di kisaran satu digit atau di bawah 10 persen. Di sisi lain, laporan berkala Bank Dunia (World Bank) kerap menampilkan persentase warga rentan miskin yang jauh lebih tinggi jika menggunakan standar internasional.

Menanggapi polemik tersebut, BPS memberikan penjelasan komprehensif mengenai metodologi, instrumen pengukuran, hingga faktor kontekstual yang mendasari perhitungan angka kemiskinan di tanah air.

Akar Perbedaan: Standar Garis Kemiskinan Lokal dan Global

BPS menegaskan bahwa disparitas data tersebut terjadi murni karena adanya perbedaan mendasar pada konsep garis kemiskinan (poverty line) yang diterapkan. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) yang disesuaikan secara spesifik dengan pola konsumsi riil masyarakat Indonesia, baik makanan maupun non-makanan.

Sementara itu, Bank Dunia menyusun standar acuan global menggunakan nilai paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP), seperti batas USD 2,15 per kapita per hari untuk kemiskinan ekstrem, serta USD 3,65 dan USD 6,85 per kapita per hari untuk negara berkembang berpendapatan menengah.

"Metode perhitungan BPS dirancang untuk memotret realitas kebutuhan pokok minimum masyarakat Indonesia, sedangkan standar Bank Dunia ditujukan untuk perbandingan lintas negara secara global," ujar pihak BPS dalam keterangannya.

Tahapan dan Kronologi Pengumpulan Data oleh BPS

Untuk menghasilkan data kemiskinan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, BPS menjalankan rangkaian survei berkala dengan alur kerja yang ketat setiap tahunnya:

1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas): BPS menerjunkan petugas ke ratusan ribu rumah tangga sampel di seluruh penjuru Indonesia pada periode Maret dan September untuk mendata pengeluaran konsumsi pangan dan non-pangan.
2. Penetapan Garis Kemiskinan Makanan (GKM): Menghitung nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan patokan energi 2.100 kkal per kapita per hari yang mencakup komoditas utama seperti beras, telur, hingga rokok kretek.
3. Penetapan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM): Mengakumulasi kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan di tingkat regional.
4. Konsolidasi dan Publikasi Resmi: Menjumlahkan GKM dan GKNM menjadi Garis Kemiskinan (GK) tunggal, lalu membandingkannya dengan tingkat pengeluaran riil masyarakat sebelum dirilis resmi ke publik.

Implikasi Kebijakan dan Penyaluran Bantuan Sosial

Perbedaan angka ini dinilai bukan persoalan benar atau salah, melainkan perbedaan fungsi penggunaan data. Data BPS berfungsi sebagai fondasi utama bagi kementerian dan lembaga dalam menyalurkan program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan beras, hingga subsidi energi agar tepat sasaran.

Sebaliknya, data Bank Dunia menjadi cermin analisis makroekonomi untuk menilai ketahanan kelompok kelas menengah (aspiring middle class) agar tidak jatuh miskin ketika terjadi guncangan ekonomi atau inflasi harga pangan.