BPS Buka Suara Soal Angka Kemiskinan Versi Bank Dunia

Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya angkat bicara merespons kegaduhan publik terkait lonjakan angka kemiskinan di Indonesia versi Bank Dunia. Perbedaan data yang begitu mencolok—di mana versi nasional mencatat angka kemiskinan satu digit sementara Bank Dunia menaksir hingga puluhan persen—sempat memicu kebingungan dan perdebatan hangat di tengah masyarakat.

Pelaksana tugas di BPS menegaskan bahwa disparitas data tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan pencatatan atau manipulasi angka statistik, melainkan karena adanya perbedaan mendasar pada metodologi penghitungan serta tujuan penetapan garis kemiskinan.

Perbedaan Metodologi: Kebutuhan Dasar vs Standar Global

BPS menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs Approach. Melalui metode ini, garis kemiskinan diukur dari pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan setara 2.100 kkal per hari ditambah kebutuhan non-makanan esensial seperti papan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

"Metode BPS ditujukan untuk memotret realitas kemampuan konsumsi riil penduduk lokal guna menentukan target intervensi bantuan sosial pemerintah agar tepat sasaran," ungkap perwakilan BPS dalam penjelasannya.

Sementara itu, Bank Dunia menggunakan indikator global berbasis Purchasing Power Parity (PPP). Bank Dunia menerapkan beberapa kategori garis kemiskinan internasional, antara lain:

• Extreme Poverty: USD 2,15 per kapita per hari untuk negara berpendapatan rendah.
• Lower-Middle Income Class: USD 3,65 per kapita per hari.
• Upper-Middle Income Class: USD 6,85 per kapita per hari.

Lonjakan drastis hingga sekitar 64% terjadi ketika Indonesia diuji menggunakan standar negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income) sebesar USD 6,85 per hari. Pada level ini, penduduk yang dihitung bukan hanya mereka yang miskin ekstrem, melainkan kelompok rentan miskin dan masyarakat kelas menengah yang belum sepenuhnya aman secara finansial.

Kronologi Perbedaan Sudut Pandang Data

Untuk memahami bagaimana data ini berkembang, berikut adalah garis waktu dan runtutan perbandingan yang terjadi:

1. Rilis Data Nasional oleh BPS: Menunjukkan angka kemiskinan Indonesia berada pada kisaran single digit, mencerminkan pemulihan konsumsi dasar pascapandemi.
2. Pembaruan Tolok Ukur Bank Dunia: Bank Dunia memperbarui klasifikasi status ekonomi Indonesia ke kelompok upper-middle income, sehingga batas garis kemiskinan dinaikkan menjadi USD 6,85 per kapita per hari untuk studi komparasi internasional.
3. Munculnya Estimasi 64%: Saat batas USD 6,85 diterapkan, mayoritas masyarakat Indonesia masuk dalam kategori rentan secara ekonomi terhadap guncangan finansial mendadak.
4. Klarifikasi Resmi BPS: Pemerintah menegaskan kedua data memiliki fungsi berbeda; data BPS untuk distribusi bansos langsung, sedangkan data Bank Dunia untuk proyeksi ketahanan ekonomi jangka panjang.

Implikasi Kebijakan bagi Masyarakat Rentan

Meski garis kemiskinan nasional versi BPS dinilai relevan untuk mengukur kemiskinan absolut, data Bank Dunia memberikan peringatan penting bagi pembuat kebijakan. Kelompok rentan yang berada di antara garis kemiskinan nasional dan standar USD 6,85 sangat rentan jatuh miskin jika terjadi inflasi harga pangan atau gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Oleh karena itu, penguatan jaring pengaman sosial, penciptaan lapangan kerja formal, dan stabilisasi harga bahan pokok tetap menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak mudah tergelincir ke bawah garis kemiskinan ekstrem.