BNPB Gandeng Mitra Strategis untuk Perluas Unit Layanan Disabilitas

Bencana alam tidak pernah memilih siapa yang menjadi korbannya, namun dampaknya kerap kali dirasakan jauh lebih berat oleh kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Menyadari urgensi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil langkah progresif dengan menggandeng berbagai mitra strategis guna mempercepat dan memperluas pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di berbagai daerah di Indonesia.

Langkah kolaboratif ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh siklus penanggulangan bencana—mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana—dapat diakses secara setara dan ramah disabilitas. Kolaborasi ini melibatkan kementerian/lembaga terkait, organisasi penyandang disabilitas (OPD), organisasi non-pemerintah, serta lembaga donor internasional.

Mengapa Unit Layanan Disabilitas Sangat Krusial?

Dalam situasi darurat bencana, hambatan fisik, sensorik, maupun intelektual sering kali menjadi tantangan besar dalam proses evakuasi dan penyelamatan. Ketiadaan sistem peringatan dini yang aksesibel atau tempat pengungsian yang ramah disabilitas dapat meningkatkan risiko fatalitas.

"Penanggulangan bencana harus menjunjung tinggi prinsip inklusivitas. Tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal (leave no one behind), terutama saudara-saudara kita penyandang disabilitas yang memerlukan dukungan aksesibilitas khusus saat krisis terjadi," tegas perwakilan BNPB dalam pemaparannya.

Melalui ULD, BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berupaya menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang responsif disabilitas, menyediakan data pilah korban bencana, serta melatih personel lapangan agar memiliki keterampilan evakuasi inklusif.

Transformasi Penanganan Bencana Berbasis Inklusi

Kehadiran ULD membawa perubahan paradigma signifikan dalam tata kelola manajemen bencana di tanah air. Berikut adalah komparasi pendekatan penanggulangan bencana konvensional dengan pendekatan inklusif yang kini didorong melalui ULD:

Langkah Strategis Memperkuat Implementasi di Daerah

Perluasan ULD tidak hanya berhenti pada penandatanganan kesepakatan bersama di tingkat pusat, melainkan diwujudkan melalui serangkaian aksi nyata di tingkat daerah. BNPB bersama mitra menyusun peta jalan strategis yang mencakup beberapa pilar utama:

• Penguatan Regulasi Daerah: Mendorong pemerintah daerah menerbitkan peraturan kepala daerah terkait pembentukan ULD di bawah koordinasi BPBD setempat.
• Peningkatan Kapasitas SDM: Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada relawan, petugas penyelamat, dan aparat pemerintah mengenai teknik evakuasi ramah disabilitas.
• Penyediaan Sarana dan Prasarana Inklusif: Mengalokasikan peralatan khusus seperti kursi roda medan berat, alat bantu dengar darurat, serta media komunikasi visual di posko siaga bencana.
• Pelibatan Aktif Komunitas Disabilitas: Menempatkan perwakilan penyandang disabilitas sebagai perencana dan pengambil keputusan dalam simulasi bencana daerah.

Dengan integrasi yang kuat antara BNPB, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat sipil, kehadiran Unit Layanan Disabilitas diharapkan mampu menciptakan ekosistem mitigasi bencana yang tangguh, adaptif, dan manusiawi di seluruh penjuru Tanah Air.