Bima Arya Bahas Pelayanan Perempuan-Anak, Pramono Tinjau Rusun Tambora

JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang digelar di Kementerian Hukum, Jakarta. Pada hari yang sama, Rabu (26/3/2025), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turun ke lapangan meninjau Rumah Susun (Rusun) Tambora di Jakarta Barat.

Dua agenda ini mencerminkan fokus pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam memperkuat pelayanan publik — mulai dari perlindungan terhadap kelompok rentan hingga pemenuhan hak dasar warga berupa hunian yang layak.

Bima Arya Dorong Sinergi Lintas Lembaga untuk Layanan Perempuan dan Anak

Dalam rakor yang berlangsung di Kementerian Hukum tersebut, Bima Arya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mewujudkan layanan terpadu yang mudah diakses oleh perempuan dan anak, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan.

Program percontohan ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan — mulai dari pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, hingga perlindungan sosial — dalam satu atap koordinasi yang lebih efektif. Kehadiran Kemendagri dalam forum ini menegaskan peran strategis pemerintah daerah sebagai garda terdepan implementasi kebijakan di lapangan.

"Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar setiap korban mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, dan berpihak pada pemulihan."

Sejumlah poin penting yang menjadi fokus pembahasan dalam rakor tersebut antara lain:

• Penguatan kelembagaan layanan terpadu di tingkat pusat dan daerah agar saling terhubung.
• Standardisasi prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas di unit-unit layanan.
• Sistem rujukan dan pendataan yang terintegrasi antarlembaga.

Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus memastikan korban tidak terombang-ambing oleh birokrasi yang berbelit ketika mencari keadilan dan perlindungan.

Peran Pemerintah Daerah Dinilai Krusial

Sebagai Kementerian yang membina pemerintahan daerah, Kemendagri memegang peran vital dalam memastikan program percontohan ini dapat direplikasi di berbagai wilayah. Pemerintah daerah diharapkan aktif mengoptimalkan unit layanan yang sudah ada, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), agar berjalan seirama dengan kebijakan nasional.

Keterpaduan layanan menjadi penentu keberhasilan. Tanpa koordinasi yang baik, korban kerap harus berpindah dari satu instansi ke instansi lain, mengulang cerita yang sama, dan berisiko mengalami trauma berlapis.

Pramono Anung Tinjau Rusun Tambora di Jakarta Barat

Sementara itu, di sisi lain ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengunjungi Rusun Tambora, Jakarta Barat, pada Rabu (26/3/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmennya untuk melihat secara langsung kondisi hunian vertikal milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dihuni ribuan warga.

Rusun Tambora merupakan salah satu rumah susun terbesar di Jakarta yang menjadi solusi pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kehadiran gubernur di lokasi tersebut menunjukkan perhatian Pemprov DKI terhadap kualitas hidup penghuni rusun, mulai dari kondisi bangunan, fasilitas umum, hingga pengelolaan lingkungan.

"Kami ingin memastikan warga yang tinggal di rusun mendapatkan hunian yang layak, aman, dan nyaman. Pemerintah hadir untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan warga."

Dalam kunjungan tersebut, Pramono berinteraksi dengan penghuni dan meninjau sejumlah fasilitas. Persoalan klasik rusun — seperti pemeliharaan gedung, ketersediaan air bersih, sanitasi, serta ruang bermain anak — menjadi perhatian utama yang akan ditindaklanjuti jajarannya.

Pelayanan Publik Jadi Benang Merah Dua Agenda

Meski berbeda konteks, kedua agenda pada Rabu tersebut memiliki benang merah yang jelas: kehadiran negara dalam pelayanan dasar masyarakat. Di satu sisi, pemerintah pusat memperkuat sistem perlindungan bagi perempuan dan anak. Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan hak warga atas hunian layak terpenuhi dengan baik.

Keduanya menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya bisa terwujud melalui kerja nyata, koordinasi lintas sektor, dan kepekaan terhadap kebutuhan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perhatian.