JAKARTA — KPK Duga Anggota DPRD Jateng Perantara Pemerasan Bupati Pemalang

Praktik korupsi di tingkat daerah kembali menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar tabir baru dalam pusaran kasus yang menjerat kepemimpinan di Kabupaten Pemalang. Langkah tegas lembaga antirasuah ini menyingkap dugaan keterlibatan oknum legislator yang seharusnya menjadi pengawas anggaran, namun justru diduga beralih fungsi menjadi perantara aliran dana haram.

Dalam perkembangan penyidikan terbaru, penyidik KPK menemukan indikasi kuat bahwa sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah mengambil peran strategis sebagai pemotong atau perantara. Mereka disinyalir memfasilitasi praktik pemerasan yang melibatkan Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro, serta beberapa pejabat teknis di lingkungan pemerintah daerah setempat.

Jejak Perantara di Lingkaran Kekuasaan

Keterlibatan anggota dewan sebagai perantara ini memperpanjang daftar kelam alur korupsi di Jawa Tengah. KPK mencatat bahwa peranan para wakil rakyat tersebut tidak sekadar mengetahui transaksi, tetapi secara aktif menjembatani pengumpulan uang tunai dari berbagai pihak swasta maupun aparatur sipil negara (ASN) yang berkepentingan.

"Kami menemukan adanya alur komunikasi dan transaksi yang mengarah pada peran oknum anggota DPRD sebagai pihak perantara. Keterlibatan mereka memperlancar eksekusi penarikan uang secara melanggar hukum," ungkap perwakilan tim penyidik KPK.

Penyidik menegaskan bahwa skema perantara ini sengaja dibentuk untuk menyamarkan asal-usul uang hasil pemerasan agar tidak mudah terdeteksi oleh sistem pengawasan internal. Namun, analisis data transaksi keuangan dan keterangan saksi kunci perlahan mulai membuka tabir kelam tersebut secara benderang.

Modus Operandi dan Pemotongan Anggaran

Dugaan pemerasan ini berkembang dalam beberapa klaster utama, mulai dari pengondisian proyek-proyek pembangunan infrastruktur daerah hingga penentuan posisi jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Para oknum diduga meminta bagian commit-fee dengan persentase tertentu sebelum anggaran disetujui atau sebelum jabatan diserahterimakan.

Menurut temuan sementara, penyerahan uang dilakukan secara bertahap dan terstruktur melalui kurir khusus. Penggunaan oknum legislator sebagai perantara disinyalir memberikan rasa aman bagi para pemberi karena menganggap transaksi tersebut memiliki jaminan politik yang kuat dari tingkat provinsi.

Peringatan Keras dan Upaya Penegakan Hukum KPK

KPK memastikan tidak akan berhenti pada oknum-oknum yang saat ini telah teridentifikasi. Lembaga antirasuah tersebut terus mendalami saksi-saksi tambahan, termasuk memeriksa anggota DPRD lainnya serta pihak dinas terkait di Kabupaten Pemalang guna menemukan bukti koroboratif yang sah.

Penegakan hukum ini menjadi pengingat keras bahwa tindak pidana korupsi yang melibatkan lintas lembaga negara sangat merugikan masyarakat luas. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan publik dan pembangunan fasilitas umum justru tergerus oleh serangkaian potongan ilegal yang menguntungkan segelintir elite politik.

Masyarakat kini menanti keberanian KPK dalam mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya, tanpa tebang pilih terhadap siapa pun yang terlibat, baik pejabat eksekutif maupun legislatif di Jawa Tengah.