Buruh Datangi DPR Jelang Pengesahan RUU Ketenagakerjaan

Jakarta — Pagi di kawasan Senayan terasa berbeda hari ini. Deretan bus dari berbagai daerah mulai berjejer di sekitar Gedung DPR/MPR RI, membawa ribuan buruh yang datang dengan satu tuntutan yang sama: segera sahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Mereka yang tergabung dalam Konfederasi Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia tampak mulai berdatangan sejak pagi membawa spanduk, bendera serikat, dan pakaian kerja yang masih mereka kenakan langsung dari pabrik.

Aksi damai ini digelar sebagai langkah antisipasi menjelang pengesahan rancangan undang-undang yang sudah lama dinanti buruh. RUU Perlindungan Ketenagakerjaan sendiri mengatur sejumlah isu krusial yang selama ini jadi keluhan panjang pekerja, mulai dari upah minimum, phk, hingga perlindungan pekerja tidak tetap. Bagi mereka, undang-undang ini bukan sekadar regulasi, melainkan janji negara yang belum juga ditepati.

Ribuan Buruh dari Berbagai Daerah Berkumpul

Sejak pukul 08.00 WIB, arus kedatangan buruh terus mengalir. Dari pantauan di lapangan, rombongan berasal dari kawasan industri besar seperti Tangerang, Bekasi, Karawang, hingga Purwakarta. Banyak di antaranya menempuh perjalanan semalam demi tiba tepat waktu. Sebagian lagi memilih berjalan kaki dari titik kumpul terdekat sambil meneriakkan yel-yel perjuangan.

ASPEK Indonesia menyebut aksi ini bukan protes kosong, melainkan bentuk kepedulian terhadap masa depan jutaan pekerja Indonesia. "Kami datang bukan untuk membuat rusuh. Kami datang karena undang-undang ini menentukan apakah anak cucu kami nanti bisa hidup layak atau tidak," ujar salah satu koordinator lapangan saat ditemui di area aksi.

Kalau RUU ini gagal disahkan sebelum masa reses, siapa yang mau tanggung jawab atas nasib buruh? Kami bukan statistik, kami manusia yang punya keluarga.

Pernyataan tersebut menggambarkan betapa personilnya isu ketenagakerjaan bagi pekerja kelas menengah ke bawah. Banyak dari mereka yang menggantungkan hidup dari upah bulanan dengan margin ketat. Satu kali phk tanpa pesangon yang adil bisa menghancurkan seluruh rencana keluarga mereka.

Tuntutan Utama yang Dibawa ke Senayan

Dalam tuntutannya, buruh meminta agar DPR memprioritaskan pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan sebelum masa sidang berakhir. Mereka juga menolak segala bentuk revisi yang dianggap melemahkan posisi pekerja. Beberapa poin yang paling disuarakan antara lain:

• Penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, bukan hanya indikator ekonomi makro.
• Pesangon phk yang adil dan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat.
• Perlindungan pekerja tidak tetap seperti outsourcing dan pekerja platform digital.
• Penegakan hukum tegas terhadap perusahaan yang melanggar hak pekerja.

Keempat poin tersebut, menurut buruh, adalah inti dari perlindungan nyata. Tanpa payung hukum yang kuat, pekerja akan terus berada dalam posisi rentan di hadapan perusahaan maupun pasar kerja yang makin kompetitif.

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia Menegaskan Sikap

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari rangkaian perjuangan panjang. Mereka mengingatkan bahwa janji perlindungan pekerja sudah berkali-kali diucapkan namun belum sepenuhnya diwujudkan. Lebih dari 3.000 pekerja diperkirakan hadir dalam aksi kali ini, menjadikannya salah satu gerakan terbesar menjelang akhir masa sidang.

Kami sudah berkali-kali mendengar janji. Sekarang kami butuh bukti, bukan kata-kata indah di podium.

Sikap tegas ini mencerminkan kelelahan kolektif yang dirasakan buruh setelah bertahun-tahun menunggu. Kelelahan itu bukan berarti menyerah, justru jadi bahan bakar untuk terus mendesak.

Langkah Selanjutnya dan Harapan Buruh

Setelah aksi ini, ASPEK Indonesia dan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia berencana terus memantau jalannya pembahasan di DPR. Mereka tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan tidak direspon. Bagi buruh, pengesahan RUU ini adalah awal dari sistem ketenagakerjaan yang lebih manusiawi.

Pemerintah dan legislatif kini berada di persimpangan keputusan. Apakah mereka mendengar suara ribuan pekerja yang datang jauh dari pabrik, atau membiarkan ketidakpastian terus berlanjut? Jawabannya akan menentukan arah hubungan industrial Indonesia untuk tahun-tahun ke depan.

Sementara itu, pengunjuk rasa tampak tertib dan terus berada di area aksi dengan pengawalan petugas. Suasana penuh semangat namun tetap terkendali, menunjukkan bahwa buruh datang dengan misi jelas: membawa aspirasi, bukan kekacauan.