Von der Leyen Angkat Penasihat Pribadi Jadi Pejabat Tetap UE

Kantor Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, kembali menjadi sorotan setelah keputusan pengangkatan seorang pejabat baru di jajaran komunikasi Uni Eropa memicu debat soal transparansi dan nepotisme birokrasi Brussels. Pria yang dimaksud adalah Jens Flosdorff, penasihat komunikasi pribadi von der Leyen selama lebih dari dua dekade, yang kini resmi menjabat sebagai 'Direktur Komunikasi Warga' (Director for Citizens Communication).

Pengangkatan ini disetujui dalam rapat College of Commissioners — badan yang beranggotakan 27 komisioner yang menjalankan eksekutif Uni Eropa — pada Rabu pekan lalu. Keputusan itu seketika menuai kritik, karena dianggap memperlihatkan bagaimana birokrasi Eropa bekerja di balik layar.

Kronologi Pengangkatan yang Dipersoalkan

1. Jens Flosdorff menjabat sebagai 'personal communications adviser' atau penasihat komunikasi pribadi von der Leyen selama lebih dari 20 tahun.
2. College of Commissioners menggelar rapat dan menyetujui pengangkatan Flosdorff ke posisi direktur di departemen media Komisi Eropa.
3. Komisi Eropa mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut proses seleksi dilakukan melalui mekanisme "merit based and very highly competitive selection procedure" atau prosedur seleksi berbasis prestasi yang sangat kompetitif.
4. Situs berita yang fokus isu UE, Rapporteur, melaporkan bahwa Flosdorff justru 'didrop' langsung oleh von der Leyen ke jabatan tersebut, bukan lolos seleksi terbuka secara murni.
5. Kritikus menyebut langkah ini sebagai pembentukan 'istana kerajaan' versi von der Leyen di Brussels, di mana loyalitas pribadi dihargai di atas prosedur birokrasi.

Birokrasi Gemuk yang Jadi Masalah Kronis

Kasus Flosdorff bukan sekadar soal satu nama. Bagi pengamat kebijakan Eropa, insiden ini adalah ilustrasi dari masalah struktural yang lebih besar: birokrasi Uni Eropa yang dianggap membengkak dan sulit dipertanggungjawabkan. Komisi Eropa sebagai eksekutif UE mempekerjakan puluhan ribu pegawai dengan sistem gaji serta tunjangan yang kerap disebut sangat menguntungkan dibanding standar pasar swasta.

Baca juga: Debat panjang soal gaji dan fasilitas pegawai Uni Eropa kembali menguat setelah setiap insiden pengangkatan kontroversial di lingkaran dalam presiden Komisi.

Sejumlah pengamat birokrasi Eropa menilai bahwa transparansi proses seleksi jabatan tinggi di Komisi Eropa harus dibenahi secara serius, karena kepercayaan publik terhadap institusi UE bergantung pada akuntabilitas yang nyata, bukan sekadar pernyataan resmi.

Di sisi lain, pendukung von der Leyen berargumen bahwa seorang pemimpin berhak memiliki tim kepercayaan yang solid, termasuk dalam urusan komunikasi strategis. Menurut mereka, pengalaman Flosdorff selama dua dekade justru menjadi nilai plus bagi efisiensi kerja Komisi.

Perbandingan Situasi

Kontroversi ini datang di saat Komisi Eropa sedang berusaha memperkuat citra akuntabilitasnya di mata publik Eropa. Ironisnya, keputusan internal justru memberi bahan bakar baru bagi kritik yang selama ini menyebut UE sebagai mesin birokrasi yang akrab dengan intervensi politik internal.

Pertanyaan besar yang tersisa: apakah prosedur seleksi di Komisi Eropa benar-benar transparan, atau sekadar formalitas yang ditutupi dengan bahasa pernyataan resmi? Waktu yang akan menjawab, sementara publik Eropa terus mengawasi setiap langkah von der Leyen di Brussels.